Dewan Minta Pemerintah Cek Distribusi BBM Pertamina yang Sudah Antrean Panjang
PEKANBARU – Antrean kendaraan untuk mengisi BBM bersubsidi, khususnya Solar di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Riau, Munawar Syahputra.
"Subsidi BBM solar ditambah, tapi masih tetap terjadi antrean."
“Pemerintah bersama Pertamina harus turun ke lapangan. Cek dan periksa gimana kondisi sebenarnya, pastikan distribusi BBM berjalan normal," kata Munawar Syahputra, Kamis (17/9).
Ia mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera turun langsung ke lapangan atas kondisi antrean kendaraan yang sudah mengular hingga ke badan jalan dan memicu kemacetan di sejumlah titik.
"Perbaiki juga layanan SPBU agar pelanggan tidak mengantre lama, serta tindak tegas berbagai bentuk pelanggaran,” sambungnya.
Munawar Syahputra menilai pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi tidak bisa hanya dibebankan kepada Pertamina.
Pemerintah daerah juga diminta ikut mengawasi penggunaan BBM di SPBU, terutama saat permintaan masyarakat meningkat dan memicu antrean panjang.
“Pertamina tentu harus mengambil langkah cepat. Tapi pemerintah daerah juga wajib turun tangan langsung ketika antrean terjadi,” tegasnya.
Munawar menegaskan, persoalan antrean BBM yang terus berulang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Selain menghabiskan waktu pengguna jalan, kondisi tersebut juga menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan.
“Ini kejadian yang berulang. Diduga kuat BBM jenis tertentu seperti Solar tidak tersedia normal di SPBU sebagaimana hari-hari sebelumnya," ungkapnya.
"Kondisi ini menyebabkan antrean panjang yang sangat mengganggu masyarakat pengguna jalan,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah, Pertamina, dan pengelola SPBU dapat segera mencari solusi agar distribusi BBM kembali lancar dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan bakar.
"Kepastian ketersediaan BBM sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat," tutupnya.
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Riau.
Kondisi tersebut membuat Anggota Komisi IV DPRD Riau, Syamsuri Daris, mempertanyakan penyebab kelangkaan yang hingga kini belum juga teratasi.
Padahal, DPRD Riau menerima informasi adanya penambahan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Riau. Namun, di lapangan masyarakat masih kesulitan mendapatkan solar.
Syamsuri mengatakan, persoalan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan sejumlah tokoh masyarakat kepada Komisi IV DPRD Riau.
Menindaklanjuti keluhan itu, DPRD Riau berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari tahu penyebab kelangkaan sekaligus mencari solusi.
"Kemarin ada beberapa tokoh masyarakat datang ke Komisi menyampaikan keluhan itu. Jadi kita sambut dan dalam waktu dekat akan mengundang pihak-pihak yang berkaitan,"ujar Syamsuri Daris.
Menurut Syamsuri, persoalan kelangkaan solar perlu segera ditelusuri karena telah berdampak langsung terhadap aktivitas dan penghasilan masyarakat.
Ia juga menilai kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar mengingat Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak.
Namun, masyarakat di daerah tersebut justru masih menghadapi kesulitan memperoleh BBM jenis solar.
"Kelangkaan minyak khususnya solar ini luar biasa. Keluhan masyarakat sangat banyak karena mengganggu aktivitas dan penghasilan mereka," ujarnya.
Komisi IV DPRD Riau, lanjut Syamsuri, akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait.
Pertamina Patra Niaga menjadi salah satu pihak yang akan dimintai penjelasan mengenai persoalan tersebut.
DPRD Riau juga masih melakukan pendataan terhadap pihak lain yang berkaitan dengan distribusi BBM, termasuk kemungkinan melibatkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Kalau memang dibutuhkan, kita coba panggil juga supaya ini bisa clear, tidak mengambang. Karena ini sudah menjadi keresahan yang bukan sehari dua hari, tetapi sudah berbulan-bulan," katanya.
Syamsuri berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap keluhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan distribusi solar harus segera ditemukan akar masalahnya agar tidak terus menimbulkan keresahan.
"Kita ingin melihat sebetulnya di mana titik permasalahannya agar bisa kita cari solusinya. Kami berharap pemerintah lebih konsen mendengarkan aspirasi masyarakat karena dampaknya luar biasa," ujarnya. (*)
