DPRD Minta Pengganti Muflihun Harus Paham Pekanbaru, KNPI: Sekda Indra Pomi Nasution Lebih Pas

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Tugas Muflihun sebagai Pj Walikota Pekanbaru selama dua periode akan berakhir pada 23 Mei 2024 mendatang.

"Pengganti Muflihun harus paham Pekanbaru."

"Harapan kita, tentu siapapun (Pj Walikota) yang dipilih oleh Mendagri atau presiden itu lah yang terbaik. Memang, kewenangan untuk memilih Pj walikota bupati itu ada pada presiden melalui Kemendagri," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM, Jumat (10/5).

Ada sejumlah catatan dan harapan yang disampaikan ke anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Menurut Nofrizal, menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal siapa sosok Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru.

Ia berharap sosok Pj Walikota Pekanbaru yang ditunjuk Mendagri nantinya adalah orang yang paham dengan kondisi Kota Pekanbaru.

Menurut Nofrizal saat ini masih banyak harapan masyarakat yang belum terealisasi dan berharap kepada pengganti Pj Wako Pekanbaru Muflihun nanti bisa melanjutkan harapan dari masyarakat.

"Banyak harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Bahkan, jauh daripada harapan, saya tidak sebut satu per satu karena terus terang, kalau dibilang sempurna tidak, kalau dibilang tidak sempurna tak juga. Artinya banyak catatan yang harus kita selesaikan," ujarnya.

DPRD Pekanbaru sendiri sudah satu nama usulan calon Pj Walikota Pekanbaru ke Mendagri RI. Nama tersebut adalah Hambali Nanda Manurung yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Pekanbaru.

"Saya kira itu tentatif (belum pasti). Karena yang mengambil keputusan itu adalah Menteri Dalam Negeri. Apalagi Gubernur Riau juga ada mengusulkan calon nama Pj Walikota," ucapnya 

Di satu sisi, berbagai pekerjaan rumah masih banyak yang belum terselesaikan diantaranya banjir dan jalan rusak.

Politisi PAN ini mengaku, DPRD Kota Pekanbaru sering kali menyampaikan permasalahan kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terselesaikan oleh pemerintah melalui rapat paripurna.

Baik itu Rapat Paripurna Laporan Hasil Reses anggota Dewan maupun Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru terkait LKPj Kepala Daerah.

Mulai dari banjir, jalan berlubang, pembenahan drainase, sampah, peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga memperkecil angka kemiskinan di Pekanbaru yang belakangan ini sangat menonjol.

"Sudahlah angka kemiskinan bertambah, infrastruktur belum terpenuhi, ya tentu harus dikejar itu. Kan itu tidak bisa sendiri, harus bersinergi antara DPRD, pemerintah kota dan stake holder lainnya," terang Nofrizal.

Sementara, Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah [DPD] Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Provinsi Riau menilai, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution ST MT lebih sesuai diusulkan menjadi Pejabat Wali Kota Pekanbaru.

Hal ini diungkapkannya, melalui via telefon genggamnya mengakui bahwa organisasi pemuda yang ia pimpin untuk di Riau itu telah menjatuhkan pilihan untuk mengusulkan Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution sebagai calon Pj Wali Kota pengganti Muflihun.

Menurutnya, sesuai amanat UU, DPRD Kota hanya mengusulkan tiga nama Calon Penjabat Wali Kota Pekanbaru mengusulkan tiga nama kepada Menteri Dalam Negeri yang akan ditetapkan salah satu menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru.

Olehnya itu, kata Wakil Sekretaris Jenderal [Wasekjend] KNPI Pusat Jakarta ini, sebelumnya DPRD Kota membuka pendaftaran calon Penjabat Wali Kota Pekanbaru secara umum.

"Dari hasil pendaftaran itu, DPRD hanya mengusulkan tiga orang yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku," sebutnya.

”DPRD hanya mengusulkan tiga nama ke Mendagri, tiga orang itu harus memenuhi persyaratan sehingga diusulkan, tetapi saya kirayang lebih pas Sekda Kota Pekanbaru karena Ia [Indra Pomi Nasution} lebih mengetahui birokrasi dan pemerintahan di Pekanbaru,“ kata Larshen.

Diketahui bahwa, Sekda Kota Pekanbaru, namanya muncul sebagai Calon Pj Wali Kota Pekanbaru, tentu sejumlah dukungan dari sejumlah tokoh Agama, para tokoh Adat dan sejumlah organisasi terus memberikan dukungan kepadanya nanti. (*)