DPRD Riau Banyak Menerima Pengaduan, 'Soal Perusahaan yang Belum Akomodir Pekerja Lokal'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau banyak menerima keluhan sekaligus pengaduan soal masih adanya perusahaan yang belum akomodir pekerja lokal.
"Masyarakat mengeluh soal tenaga kerja tempatan yang tidak diakomodir perusahaan."
"Sewaktu reses kemarin banyak juga di sekitar wilayah perusahaan khususnya di Kabupaten Siak dan Pelalawan yang ditemukan," kata Anggota DPRD Riau dapil Siak-Pelalawan, Markarius Anwar yang mengaku menerima aduan itu, Kamis (24/11).
"Masyarakat tempatan yang berdomisili di sekitar perusahaan banyak mengeluhkan terkait tenaga kerja lokal yang tidak diserap oleh perusahaan yang kenyataannya masih banyak mempekerjakan orang-orang dari luar daerah," kata Markarius Anwar.
Masyarakat Kabupaten Siak dan Pelalawan mengeluh soal tenaga kerja tempatan yang tidak diakomodir perusahaan yang beroperasional di wilayah mereka.
"Masyarakat meminta diberikan kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan besar ini. Karena dari segi pendidikan dan kualitas, keahlian anak-anak kita juga sudah bagus-bagus," ujar Markarius.
Markarius yang juga Ketua Komisi III DPRD Riau itu berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Riau, Syamsuar.
Dia meminta komitmen perusahaan yang beroperasional di wilayah Riau untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat tempatan.
"Ini akan kita sampaikan di paripurna kepada pak gubernur. Kita ingin komitmen perusahaan di riau ini. Jangan sampai kita cuma dapat asap dan limbahnya saja," kata Politikus PKS itu.
Selain itu, Markarius juga menerima aspirasi masyarakat soal upah minimum pekerja (UMP) yang tidak sebanding dengan kenaikan harga minyak dan kebutuhan bahan pokok.
"Harus ada penyesuaian UMP dengan kenaikan harga minyak dan kebutuhan bahan pokok, karena tidak sebanding dengan upah mereka," tuturnya.
"Inflasi tinggi tidak sejalan dengan kenaikan upah mereka. Harus disesuaikan upah dengan realitas inflasi yang terjadi," sebutnya. (*)
