LINGKUNGAN - Berdasarkan pemantauan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (lsm) lingkungan, ada puluhan korporasi—mulai dari kebun sawit hingga tambang—yang lahannya terdapat titik api.
Pemerintah didesak tidak berhenti pada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Riau sejak awal Agustus lalu.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengklaim sudah ada empat perusahaan di Kalimantan Barat yang sedang dalam penyelidikan.
Prasetyo bilang, pemerintah membuka kemungkinan mencabut izin perusahaan jika hasil penyelidikan menemukan adanya pelanggaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Selain korporasi, Bareskrim Polri juga telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka yang diduga sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan dengan tujuan menekan biaya operasional.
Adapun hingga Minggu (23/08), belum ada tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mereda setelah kunjungan Presiden Prabowo, Sabtu, kemarin.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca di sekitaran wilayah Kalimantan untuk menurunkan hujan.
Di sisi lain, sumber air mulai menyusut dan semakin jauh dari titik panas sehingga menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara menggunakan water bombing.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan belum juga mereda meskipun Presiden Prabowo telah meninjau langsung upaya pemadaman karhutla di Kalimantan Barat, pada Sabtu (22/08).
Prabowo, saat itu, mendatangi salah satu titik api karhutla di Jalan A Yani III, Desa Limbung, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Mengenakan baju safari krem dan topi biru dongker, Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kapolri Listyo Sigit, hingga Panglima TNI Agus Subiyanto.
Di tengah kabut asap tipis, Prabowo dan para pejabat berjalan tanpa mengenakan masker.
Sementara, sejumlah petugas pemadam kebakaran berpakaian lengkap serta masker, tampak memegang selang berupaya memadamkan sejumlah titik panas.
Di tengah pengecekan, Prabowo turut memberikan arahan kepada para menteri dan jajarannya.
Tak ketinggalan dia menyapa petugas pemadam dan sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi.
Presiden kemudian menggelar rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Satgas Udara, Lanud Supadio.
Di situ, Tenaga Ahli Kepala BNPB, Asrianus Bulo, mengklaim berdasarkan data satelit 24 jam terakhir, ada 198 titik api dengan tingkat tinggi.
"Ini artinya dengan kepercayaan tinggi dan ada titik panas dan asap yang terjadi di Kalimantan Barat," ujar Asrianus Bulo.
Dia juga menyebut ada 3.100 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan instruksi Presiden adalah agar karhutla gambut ditangani cepat dan optimal.
Teddy menambahkan, Prabowo meminta adanya penindakan tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.
"Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal," ucap Seskab Teddy Indra Wijaya, Sabtu.
"Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku."
"Presiden menekankan agar pemerintah daerah tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang," Teddy menambahkan.
Demi mempercepat pemadaman, Teddy mengklaim pemerintah menambah tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan yang akan didatangkan bertahap.
Selain itu, pemerintah turut mengerahkan personel aparat di darat untuk memadamkan titik panas, serta penambahan enam helikopter water bombing.
Operasi modifikasi cuaca (OMC) juga akan diperbanyak untuk penanganan karhutla.
"Memperbanyak dan menambah alat pompanisasi dan bor air khususnya pada lahan-lahan gambut sehingga meredam titik panas bawah tanah."
Terkait penindakan hukum, setidaknya ada empat perusahaan di Kalimantan Barat yang kini menjalani penyelidikan, kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Kendati dia tidak menyebutkan nama-nama korporasi tersebut, keempatnya diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
"Tadi dilaporkan sudah ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan," kata Prasetyo, Sabtu (22/08).
Dia mengklaim, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan jika ditemukan pelanggaran. Termasuk, kemungkinan mencabut izin perusahaan.
"Kalau ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu-ragu, sampai kepada ada kemungkinan cabut izin."
"Bilamana ada tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, itu harus ditindak, baik perorangan maupun korporasi," sambung Prasetyo.
Sejumlah LSM lingkungan menyebut penindakan terhadap empat korporasi itu "tidak cukup".
Koordinator Kampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan berkaca pada catatan lembaganya, sejak Juli 2026, sebanyak 74% titik api di Kalimantan berada di area konsesi.
"Dan ada ratusan konsesi kalau mau kita kalkulasikan, mulai dari Kalimantan seluruhnya, Sumatra Selatan, dan Jambi. Yang berdasarkan data kami, teridentifikasi ada titik panas dengan tingkatan tinggi, sedang, di perusahaan-perusahaan itu," jelas Uli Arta Siagian, Minggu (23/08).
"Jadi menindak empat korporasi itu saja tidak cukup, bahkan tidak representatif," cetusnya.
Uli kemudian menjelaskan lebih rinci, sejak Januari hingga 27 Juli 2026, terdapat 34.262 titik panas dengan area terbakar seluas 33.837 hektare di Kalimantan.
Kalimantan Barat mencatatkan jumlah titik panas tertinggi dengan 17.236 titik dan luas area terbakar sekitar 28.680 hektare. Provinsi lain, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Timur turut dilanda hal serupa.
Walhi lantas mendeteksi peningkatan tajam sepanjang Juli 2026.
Pada periode April hingga Juni, jumlah titik panas tidak pernah melewati 74 per bulan, angka ini naik menjadi 615 titik panas pada Juli.
Di Kalimantan Barat, jumlah titik panas melonjak hingga 778, atau sekitar 65% dari total titik panas skala tinggi di seluruh Kalimantan.
Walhi mengidentifikasi, ratusan titik panas itu berlokasi di dalam konsesi puluhan perusahaan, mulai dari kebun sawit hingga tambang.
Itu mengapa, Uli mempertanyakan penyelidikan terhadap empat perusahaan yang dilakukan Kemenhut.
"Kalau pemerintah tidak punya data [perusahaan], ya bisa pakai datanya Walhi. Jadi enggak usah malu, karena yang kami tuntut sebenarnya proses partisipatif dan kolaboratif serta transparan dalam penegakan hukum karhutla ini," jelas Uli.
Sri Hartini, selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, menduga dua dari empat perusahaan yang diselidiki Kemenhut itu "pernah dikenai sanksi administratif" oleh pemerintah daerah gara-gara disebut melakukan pembakaran berulang di konsesinya.
Kebakaran berulang yang dimaksudnya itu, klaim Sri, ada yang terjadi pada 2015 dan 2019.
"Tahun 2015 itu kan terjadi kebakaran parah, sekarang terulang lagi," cetusnya.
"Padahal Kalimantan Barat adalah percontohan penanganan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah gambut nasional," sambungnya.
"Tapi sekarang titik panasnya paling tinggi," sebut Sri.
Pantauan Walhi Kalimantan Barat, rata-rata perusahaan yang melakukan pembakaran lahan hanya mendapatkan sanksi peringatan.
Tidak ada yang sampai ke sanksi pidana, apalagi pencabutan izin.
Sebab, kata Sri, untuk sampai ke ranah pidana atau pencabutan sanksi, pemerintah harus melakukan pembuktian bahwa perusahaan tersebut memang terbukti melanggar. Juga, adanya laporan resmi ke aparat penegak hukum.
"Nah itu yang belum bisa dilakukan, jadi rata-rata memang hanya sampai sanksi administratif."
Terlepas dari itu, Sri menilai penyelidikan terhadap empat korporasi di Kalimantan Barat tersebut janggal dan terkesan hanya dijadikan "tumbal" dari kemarahan publik atas kebakaran hebat karhutla baru-baru ini.
Padahal, menurutnya, masih banyak perusahaan lain di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara yang menjadi biang kerok karhutla.
"Masak dari sekian banyak [titik panas] tidak ada yang terjerat dan tidak ada yang disebut walaupun masih sebatas indikasi? Jadi, bisa saja [empat korporasi] itu tumbal, karena sudah parah sekali kondisinya," jelas Sri.
Ia pun mencurigai, perusahaan-perusahaan itu—secara sengaja atau tidak sengaja—masih menggunakan cara lama yakni membakar untuk pembukaan lahan karena berbiaya murah dan cepat.
Ditambah, bertepatan dengan musim kemarau dan munculnya fenomena El Nino.
"Jadi dianggap penyebab [kemarau dan El Nino], padahal itu cuma pemicu."
Direktur Komunikasi dan Advokasi Auriga Nusantara, Bram Fahmy, sependapat.
Dia menilai pemerintah sudah memiliki teknologi untuk memantau lokasi kebakaran hutan dan lahan di area konsesi. Sehingga, menurutnya, tak ada alasan untuk ragu-ragu menyeret para pemilik konsesi jika di areanya terdapat kebakaran atau titik panas.
Penyelidikan oleh Kemenhut, menurutnya, juga harus menyasar tujuh provinsi yang terdampak. Bukan hanya Kalimantan Barat, wilayah yang terparah karhutla.
Dan, yang terpenting, tidak boleh ada "tebang pilih".
"Supaya tidak ada prasangka dijadikan tumbal, lakukan investigasi mendalam dan sanksinya enggak cuma administratif, harus ada evaluasi terhadap izin-izin perusahaan yang melakukan pembakaran itu," papar Bram Fahmy, Minggu (23/08).
"Jangan tebang pilih ke kelompok-kelompok yang tidak ada bekingan kekuasaan, kan ada dugaan begitu yang saya lihat."
Dalam perkembangan terbaru, Polri telah menetapkan 72 tersangka dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.
"Kesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan," ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, (23/08).
"Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan," tambahnya.
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 laporan), Polda Kalimantan Barat (18 laporan), Polda Sumatera Selatan (15 laporan), Polda Jambi (17 laporan), dan Polda Kalimantan Tengah (8 laporan).
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 laporan), Polda Kalimantan Timur (2 laporan), Polda Aceh (2 laporan), serta Polda Kalimantan Utara (2 laporan).
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.
Ia mengatakan motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.
"Dari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan," ucap dia.
Dia menyebut, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.
Polri mengklaim akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalangnya.
"Setiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan," tutupnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadapi kesulitan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra.
Salah satunya karena sumber air yang mulai menyusut dan semakin jauh dari titik panas.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berto Panjaitan, mengatakan kondisi itu menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara yang menggunakan helikopter water bombing.
"Kendala di lapangan untuk operasi darat tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api," kata Berton dalam keterangannya, Minggu (23/08).
Selain masalah sumber air, petugas juga menghadapi angin kencang di sekitar titik kebakaran. Hal itu turut menyulitkan pilot helikopter melakukan manuver saat menjalankan operasi pemadaman.
Saat ini, BNPB menyiagakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan stok bahan semai di setiap wilayah.
Operasi modifikasi cuaca akan dilakukan ketika ada informasi mengenai ketersediaan awan hujan.
BNPB mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika terpaksa, maka harus menggunakan masker untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. (*)
Tags : perusahaan terlibat karhutla, kebakaran hutan dan lahan, pelaku karhutla diselidiki, lingkungan, sawit, hutan, hukum, alam,
