TNI-Polri hingga Masyarakat Kerjasama Cegah Karhutla yang Sudah Masuki Level Confidence Tinggi
PEKANBARU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengandalkan deteksi dini dan respons cepat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi akan segera ditindaklanjuti dengan mengerahkan petugas ke lokasi.
Langkah tersebut dilakukan agar api dapat dikendalikan sejak awal dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Kalau misal ada terjadi satu atau dua permasalahan karhutla dalam wilayah ini, kita langsung menanganinya,” kata SF Hariyanto, Kamis (20/8).
Menurutnya, kecepatan dalam mendeteksi dan menangani titik panas menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan lahan yang mengering.
Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Manggala Agni.
Salah satu sistem yang digunakan dalam pemantauan titik panas adalah Dashboard Lancang Kuning. Sistem tersebut memungkinkan sejumlah instansi memantau informasi kemunculan hotspot secara cepat.
Dashboard itu dapat diakses dan dipantau oleh sejumlah pihak, termasuk Polda Riau, Kodam, Kantor Gubernur Riau, dan BPBD.
Apabila terdeteksi titik panas, petugas di lapangan segera diarahkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan.
“Kami di sini ada Dashboard Lancang Kuning. Jadi di Polda, Kodam, Kantor Gubernur hingga BPBD ada aplikasi itu sehingga kami bisa memantaunya. Begitu nampak ada hotspot, kami segera mengirim tim ke sana,” ujarnya.
SF Hariyanto mengatakan pola penanganan tersebut diperlukan untuk mencegah api berkembang dan menyebar ke wilayah yang lebih luas.
Selain mengandalkan teknologi pemantauan, Pemprov Riau juga memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat.
Menurut SF Hariyanto, setiap unsur memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Pemerintah dan aparat bertugas melakukan pemantauan serta penanganan di lapangan, sementara masyarakat diharapkan berperan aktif mencegah munculnya kebakaran.
“Alhamdulillah, kami berkolaboratif antara pemerintah, TNI/Polri, Manggala Agni hingga juga masyarakat di Provinsi Riau terus menggalakkan jangan membakar hutan. Kita terus berkoordinasi untuk menjaga situasi,” katanya.
Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga telah mengeluarkan maklumat larangan membakar hutan dan lahan.
Maklumat tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan sekaligus peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.
Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, tokoh masyarakat, hingga Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
“Kami telah mengeluarkan maklumat agar tidak membakar hutan. Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota, Pak Kapolda, Pak Pangdam, tokoh masyarakat, dan Lembaga Adat Melayu Riau juga mengimbau masyarakat bahwa kebakaran hutan itu sangat membahayakan,” jelasnya.
SF Hariyanto menegaskan, kesiapsiagaan petugas dan teknologi pemantauan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat.
Karena itu, masyarakat kembali diingatkan agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Menurutnya, pencegahan tetap menjadi langkah utama karena penanganan akan jauh lebih sulit dilakukan ketika api telah membesar dan meluas.
Ia juga mengapresiasi dukungan TNI dan Polri dalam menjaga wilayah Riau, termasuk dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Yang penting kami di sini semuanya berkolaboratif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda beserta jajarannya. Ini luar biasa, tanpa dukungan mereka Riau tidak aman,” ungkapnya.
Pemprov Riau berharap sinergi antara deteksi dini, respons cepat, koordinasi lintas instansi, dan partisipasi masyarakat dapat terus diperkuat untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Yang penting kami antara TNI, Polri hingga masyarakat terus melakukan kolaborasi. InsyaAllah Riau ini bisa terjaga dengan baik,” kata SF Hariyanto.
Sementara Kabupaten Pelalawan masih mendominasi jumlah titik panas atau hotspot yang terdeteksi satelit BMKG stasiun Pekanbaru, Minggu 23 Agustus 2026 pagi ini dengan 216 titik.
Selain Pelalawan, titik panas juga terdeteksi di seluruh kabupaten/kota di Riau, kecuali Kota Pekanbaru dengan total keseluruhan mencapai 355 titik.
Seperti Kabupaten Inhil 80 titik, Kuansing 12 titik, Kampar 11 titik, Siak 10 titik dan Kepulauan Meranti tujuh titik dan Inhu enam titik.
"Titik panas juga terdeteksi di Kabupaten Bengkalis lima titik, Rohul tiga titik, Rohil tiga titik dan Kota Dumai titik," kata Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang.
Dari ratusan titik panas di Riau, hanya empat titik di Kecamatan Bathin Solapan dan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yang berada di level confidence rendah 0-29 persen.
"Sementara itu, titik panas berada pada level confidence tinggi 80-100 persen melonjak tajam capai 47 titik, yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Rohil, Rohul dan Siak," tuturnya.
"Dari ratusan titik panas itu, 304 titik berada pada level confidence sedang 30-79 persen, yang tersebar di 11 kabupaten/kota se-Riau," tukasnya.
Secara regional, jumlah hotspot di seluruh Sumatera mencapai 2.610 titik, dengan Sumatera Selatan menjadi provinsi penyumbang terbanyak.
Data BMKG menunjukkan Sumatera Selatan berada di posisi tertinggi dengan 1.311 hotspot, disusul Riau sebanyak 355 titik, Jambi 278 titik, Bangka Belitung 268 titik dan Lampung 187 titik.
Sementara itu, provinsi lainnya mencatat jumlah hotspot yang lebih rendah, yakni Aceh 67 titik, Kepulauan Riau 55 titik, Sumatera Utara 45 titik, Sumatera Barat 27 titik dan Bengkulu 17 titik. (*)
