Kerjasama Sinergi TNI-Polri dan Manggala Agni Berhasil Turunkan Titik Panas Karhutla di Riau

PEKANBARU - Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Manggala Agni, hingga masyarakat bergerak secara kolaboratif untuk mencegah munculnya titik api sekaligus mempercepat penanganan apabila kebakaran terjadi.

"Upaya kerjasama mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat."

"Alhamdulillah, kami berkolaboratif antara pemerintah, TNI/Polri, Manggala Agni hingga juga masyarakat di Provinsi Riau terus menggalakkan jangan membakar hutan. Kita terus berkoordinasi untuk menjaga situasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kamis (20/08).

SF Hariyanto mengatakan, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menjaga Riau dari ancaman karhutla.

Menurutnya, upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Untuk memperkuat pencegahan, Pemprov Riau bersama forkopimda telah mengeluarkan maklumat yang menegaskan larangan membakar hutan dan lahan.

Imbauan tersebut juga disampaikan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, tokoh masyarakat, hingga Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).

"Kami telah mengeluarkan maklumat agar tidak membakar hutan. Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota, Pak Kapolda, Pak Pangdam, tokoh masyarakat, dan Lembaga Adat Melayu Riau juga menghimbau masyarakat bahwa kebakaran hutan itu sangat membahayakan," jelasnya.

SF Hariyanto menegaskan, maklumat tersebut menjadi komitmen bersama yang harus dipegang pemerintah, lembaga, maupun organisasi terkait.

Dengan kesepahaman tersebut, setiap persoalan karhutla yang muncul di lapangan diharapkan dapat segera ditangani sebelum api meluas. 

"Nah, maklumat inilah yang pemerintah, lembaga, dan organisasi pegang bersama. Kalau misal ada terjadi satu atau dua permasalahan (karhutla) dalam wilayah ini kita langsung menanganinya," tegasnya.

Menurutnya, dukungan TNI dan Polri bersama Manggala Agni memiliki peran penting dalam mempercepat respons terhadap potensi kebakaran.

Kesiapsiagaan seluruh unsur tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi Bumi Lancang Kuning tetap aman. 

"Yang penting kami di sini semuanya berkolaboratif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda beserta jajarannya ini luar biasa, tanpa dukungan mereka Riau tidak aman," ungkapnya.

Tak hanya mengandalkan koordinasi di lapangan, Pemprov Riau bersama forkopimda juga memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi potensi karhutla.

Salah satunya melalui dashboard Lancang Kuning yang memungkinkan pemantauan titik panas secara lebih cepat.

"Kami di sini ada dashboard Lancang Kuning. Jadi di Polda, Kodam, Kantor Gubernur, hingga BPBD ada aplikasi itu sehingga kami bisa memantaunya. Begitu nampak ada hotspot, kami segera mengirim tim ke sana," tuturnya.

Kecepatan mendeteksi dan merespons titik panas menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar.

Karena itu, pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki kewenangan dan kemampuan penanganan di lapangan.

Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya karhutla.

Partisipasi warga dinilai menjadi bagian penting dari strategi pencegahan, terutama dalam memastikan tidak ada aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran.

"Yang penting kami antara TNI, Polri, hingga masyarakat terus melakukan kolaborasi. InsyaAllah Riau ini bisa terjaga dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memantau jumlah titik panas (hotspot) di Provinsi Riau kembali mengalami peningkatan.

Pada Minggu 16 Agustus 2026, tercatat sebanyak 74 hotspot tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Data BMKG menunjukkan, Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 22 titik, disusul Kampar sebanyak 20 titik.

Selain itu, titik panas juga tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir 9 titik, Indragiri Hulu 9 titik, Kepulauan Meranti 4 titik, Kuantan Singingi 3 titik, Rokan Hilir 3 titik, Rokan Hulu 2 titik dan Kota Dumai 2 titik.

Kondisi ini menjadi perhatian karena kedua daerah tersebut merupakan kawasan yang kerap mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Ranti Kurniati mengatakan, jumlah hotspot di Pulau Sumatera juga masih tergolong tinggi.

"Total titik panas wilayah Sumatera pada Minggu (16/8/2026) pagi ini ada 917 titik," ujar Ranti Kurniati.

Dari total tersebut, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, mencapai 416 titik.

Sementara itu, Jambi mencatat 109 titik, Lampung 95 titik, Bangka Belitung 94 titik, dan Riau 74 titik.

Provinsi lainnya meliputi Bengkulu sebanyak 37 titik, Kepulauan Riau 34 titik, Sumatera Utara 28 titik, Sumatera Barat 21 titik, serta Aceh 9 titik.

Peningkatan hotspot menjadi indikator awal yang perlu diwaspadai karena berpotensi berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan apabila tidak segera ditangani.

BMKG bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan guna mendukung upaya mitigasi karhutla, terutama di wilayah yang memiliki konsentrasi titik panas tinggi.

Tetapi pihak BMKG Stasiun Pekanbaru, pada Kamis 20 Agustus 2026 kembali melaporkan sebanyak 433 titik panas (hotspot) terpantau di wilayah Pulau Sumatera hingga Kamis sore.

Data tersebut menunjukkan konsentrasi hotspot masih mendominasi sejumlah provinsi yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Anggun menyampaikan, sebaran hotspot tersebar di delapan provinsi dengan jumlah terbanyak berada di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan.

"Total titik panas (hotspot) wilayah Sumatera pada Kamis sore terpantau sebanyak 433 titik," ujar Anggun.

Berdasarkan pemantauan BMKG, distribusi hotspot di Pulau Sumatera meliputi Bangka Belitung 166 titik, Sumatera Selatan 162 titik, Lampung 44 titik, Riau 25 titik, Jambi 16 titik, Kepulauan Riau 11 titik, Bengkulu 5 titik dan Sumatera Barat 4 titik.

Di Provinsi Riau sendiri, jumlah hotspot tercatat 25 titik, yang sebagian besar berada di Kabupaten Pelalawan 19 titik panas, disusul Kabupaten Kampar 5 titik dan Kabupaten Kuantan Singingi 1 titik.

Dominasi hotspot di Kabupaten Pelalawan kembali menjadi perhatian karena wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi saat musim kemarau.

Data hotspot dari BMKG menjadi salah satu indikator awal dalam mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Namun demikian, keberadaan hotspot tidak selalu menunjukkan telah terjadi kebakaran sehingga tetap memerlukan verifikasi langsung di lapangan oleh instansi terkait. (*)