Harga Pangan Naik Akibat Dampak Bencana Sumbar, 'Pasokan Sembako Belum Mendapat Antisipasi'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Musibah bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang Sumatera Barat (Sumbar) berdampak pada Kota Pekanbaru.

"Pemko Pekanbaru belum antisipasi kenaikan pasokan sembako."

"Yang pertama tentu kami ikut prihatin dan berduka cita yang mendalam atas musibah ini. Bencana alam memang tidak bisa kita pungkiri, bisa saja terjadi dalam waktu yang tidak kita duga," kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, Kamis (16/5).

Gejolak harga pangan terjadi, akibat putusnya akses jalan dan terhambatnya pasokan sembako dari Sumbar masuk ke pasar-pasar tradisional di Pekanbaru.

Bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat ini menyebabkan sejumlah ruas jalan terputus, termasuk jalan lintas Sumbar-Riau sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap terhadap pasokan bahan pokok.

Sabarudi pun meminta Pemko Pekanbaru untuk melakukan langkah antisipasi agar tidak terjadi kenaikan bahan pokok. Pasalnya, sebagian besar sembako di Riau dipasok dari Sumatera Barat.

"Selama ini pasokan pangan kita rata-rata dari sana (Sumbar, red), jadi ini memang harus diantisipasi Pemko Pekanbaru bagaimana strateginya," ujarnya.

"Apakah bisa berkomunikasi dengan daerah lain ataupun daerah-daerah penyangga seperti Sumatera Utara dan juga mungkin ke daerah pinggir arah Inhil, Inhu dan Jambi," sambungnya.

Politisi PKS ini mendoakan agar bencana yang terjadi di Sumbar bisa segera tertangani dengan cepat dan pulih kembali.

"Terlepas dari itu mudah-mudahan cepat selesai. Akses jalan disana semoga cepat diperbaiki. Intinya, harus ada antisipasi supaya pasokan pangan lancar," tutup Sabarudi.

Menyikapi adanya kenaikan sembako ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung pengendalian inflasi daerah.

"Salah satu langkah utama adalah pengembangan kawasan cabai seluas total 50 hektare (Ha) yang tersebar di beberapa wilayah. Seluruh program ini didanai oleh APBD Provinsi Riau, dengan rincian Kota Pekanbaru 10 Ha, Kota Dumai 10 Ha, Kabupaten Rokan Hulu 10 Ha, Kabupaten Indragiri Hilir 5 Ha, Kabupaten Kampar 5 Ha, dan Kabupaten Siak 5 Ha," kata Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

"Khusus untuk Kelompok Tani Amara Jaya, bantuan diberikan untuk lahan seluas 4 Ha, yang meliputi benih cabai merah 60 bungkus, pupuk NPK 3.200 kg, pupuk organik 2.400 kg, dolomit 1.600 kg, fungisida 20 kg, insektisida 8 liter, dan mulsa plastik 40 roll," jelasnya.

Diharapkan program ini bisa stabilkan harga pangan.

Ia menjelaskan bahwa dukungan ini mencakup pemberian benih cabai, pupuk NPK sebanyak 39,5 ton, pupuk organik 31,35 ton, dolomit 22,2 ton, fungisida 250 kg, insektisida 100 liter, serta mulsa plastik 500 roll.

Total anggaran yang dialokasikan untuk ini mencapai Rp 1.423.000.000.

Selain itu, Pemprov Riau juga memberikan bantuan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan cabai di Kabupaten Kampar dan Siak.

Upaya peningkatan produksi padi juga dilakukan melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau perluasan areal tanam (PAT) padi seluas 6.000 Ha, serta bantuan peningkatan produktivitas padi seluas 600 Ha.

Tak hanya itu, program ini juga mencakup penangkaran benih padi untuk 500 Ha, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen sebanyak 79 unit, dan bantuan benih padi hibrida untuk 1.000 Ha.

Dalam upaya menstabilkan harga pangan, Pemprov Riau menginisiasi gerakan pangan murah dan operasi pasar oleh SPHP Bulog di lima titik dari total sepuluh titik yang direncanakan. Selain itu, pasar tani telah diadakan di 14 titik dari target 19 titik.

"Ke depan, kami akan terus meningkatkan produksi pangan di Riau melalui pendampingan dan dukungan kepada petani. Ini termasuk bantuan alsintan, saprodi, dan pengembangan digital farming," ujar Hariyanto.

TPID Provinsi Riau juga sedang berupaya membentuk BUMD Pangan guna meningkatkan intervensi harga dan pasokan pangan.

Program ini mencakup contract farming, pembangunan cold storage, kerja sama antar daerah (KAD). Pembentukan pasar induk yang hingga kini belum ada di Provinsi Riau.

Hal ini diharapkan dapat memusatkan pemantauan harga dan pasokan pangan yang masuk ke wilayah Riau.

"Dengan langkah-langkah ini, kami berharap inflasi dapat dikendalikan dan kesejahteraan petani serta masyarakat Riau dapat meningkat," tutup Hariyanto. (*)