Kadis PUPR M Arief Setiawan: Peluang Pembangunan RLH untuk Warga Miskin Masih Tinggi di Riau

M ARIEF SETIAWAN ST MT, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan [PUPR-PKPP] Provinsi Riau, menilai peluang pembangunan Rumah Layak Huni [RLH] untuk warga miskin masih tinggi di Riau.

Sejak di era kepemimpinan Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang kini sudah dialihkan kepemimpinannya berganti dengan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto, pembangunan RLH dinilia sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan. 

"Itulah sebabnya peran Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat [HIMPERRA] dalam pembangunan RLH ini masih sangat dibutuhkan," kata M Arief Setiawan mewakili Gubernur Riau pada Rakerda II HIMPERRA Riau, Selasa 17 Oktober 2023 kemarin.

"HIMPERRA diminta bisa siapkan rumah murah layak huni [RLH] di Riau." 

"Di sinilah peranan dan pengabdian yang menjadi keharusan dan sekaligus menjadi tantangan bagi HIMPERRA Provinsi Riau ke depan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan," kata M Arief Setiawan lagi. 

"Ini kerja sama dengan pemerintah untuk kepentingan masyarakat terhadap atas rumah murah dan layak huni di Provinsi Riau ini."

"Kami berharap HIMPERRA Riau terus memberikan kontribusi positif dalam pengembangan perumahan, serta ikut meningkatkan pertumbuhan investasi di Provinsi Riau salah satunya dalam mewujudkan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," sebut M Arief Setiawan.

Pihaknya juga berharap HIMPERRA ikut menjadi bagian integrator stakeholder strategis dalam pembangunan perumahan di Provinsi Riau.

Ia merasa bahwa sinergitas dan keterpaduan program di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan harus menjadi prioritas bersama.

"Pemerintah pusat maupun daerah tentu tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai target, diperlukan kerja sama dari semua stakeholder seperti perbankan dari sisi pembiayaan, asosiasi dan pengembang perumahan bersubsidi dari sisi supply sebagai tujuan akhir," kata M Arief Setiawan.

Dia menjelaskan, pembangunan perumahan sebagaimana yang telah disebutkan merupakan salah satu bentuk kebutuhan primer masyarakat.

Di mana, dalam hal penyediaan dan pembangunan perumahan, tidak dapat dipungkiri lagi merupakan sektor pelayanan umum masyarakat yang sangat vital sifatnya.

"Oleh karena itu, perumahan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak, serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif," ungkapnya.

"Sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang akan terus ada dan  berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia," kata M Arief Setiawan.

Tetapi Ia melanjutkan, meski angka kemiskinan di Riau masih jauh lebih baik dari data kemiskinan nasional, Pemprov masih berupaya keras agar angka kemiskinan di Riau bisa terus ditekan. 

Pasalnya kata dia, rumah yang layak huni menjadi indikator utama kategori masyarakat miskin di Indonesia. Padahal masyarakat di desa itu memiliki aset lahan, kebun, ternak dan tanaman, namun karena rumah yang tidak layak huni, sehingga mereka masuk dalam kategori miskin.  

“Kita masih ingin menyelesaikan pembangunan 3.000 unit rumah layak huni lagi di Riau, saya optimis, penduduk miskin di Riau akan berkurang atau di bawah 2 persen,” sebutnya.

"Itu lah sebabnya pembangunan rumah layak huni di Riau perlu terus dilakukan bekerja sama dengan HIMPERRA. Pembangunan rumah layak huni mungkin juga bisa menggunakan dana community social responsibility (CSR) dari Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau," terangnya.

Nantinya, secara teknis pembangunan RLH bisa dilakukan oleh Badan Pengelola RLH. Pemprov dan BPRLH  tidak menerima langsung uang dari kontribusi CSR perusahaan, tetapi langsung dikirim ke rekening pemprov yang selanjutnya HIMPERRA melakuka pembangun RLH di daerah-daerah.

“Pembangunan pendidikan sudah ditangani negara, demikian juga sektor kesehatan dan sektor sosial. Jadi kita berharap semua dana CSR perusahaan yang beroperasi di Riau bisa difokuskan kepada pembangunan rumah layak huni ini,” harapnya.

Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Kota Pekanbaru sudah menuntaskan proyek RLH 2023.

Ada sebayak 68 unit rumah di bangun di beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru.

Proyek ini dilakukan oleh Pemko Pekanbaru dengan dukungan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Riau.

68 RLH dibangun tahun 2023 menggunakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau (Bankeu Pemprov Riau), APBD Pekanbaru 2024, dan DAK.

Anggaran RLH yang dibangun menggunakan Bankeu Pemprov Riau ada sekitar 15 unit.

Sedangkan dari APBD Pekanbaru akan dibangun 23 unit RLH dan 30 unit menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pembangunan 68 RLH dengan tipe 36 tersebut telah dimulai pada triwulan ketiga tahun 2024.

Tetapi Pemprov Riau melalui bantuan keuangan (Bankeu) juga membangun sebanyak 68 unit rumah layak huni (RLH) di Pekanbaru tahun 2024.

Program ini terus dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni yang masih dialami oleh sebagian warga, kata M Arief lagi.

Pembangunan RLH ini diharapkan dapat menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Rumah yang dibangun memiliki tipe 36 dengan satu kamar mandi, dengan estimasi biaya pembangunan berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 75 juta. (*)