ICI Minta Bubarkan BUMD yang 'Sakit-sakitan dan Pengisap APBD', 'Percuma Bayar Gaji Komisaris-Direksi Tapi belum Optimal'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Indonesian Coruption Investigation (ICI) minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tindak tegas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bermasalah, karena sudah menggerogoti  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"BUMD sakit dan pengisap APBD sebaiknya dibubarkan."

"Ini akan memengaruhi kontribusi pendapatan BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Riau dan kita nilai tentu tak optimal," kata Koordinator ICI, Darmawi Wardhana Zalik Aris, tadi ini, Minggu (14/5).

"Kalau idelanya 7 BUMD di Riau (PT Bank Riau Kepri, PT Riau Air Lines, PT Sarana Pembangunan Riau, PT Jamkrida Riau, PT Riau Petroleum, PT Pembangunan Investasi Riau dan PT Permodalan Ekonomi Rakyat/PER, berkontribusi 60% setiap tahun terhadap PAD padahal, Pemprov rajin menyuntikkan penyertaan modal pemerintah (PMP)."  

"Jadi 7 BUMD guna invasi bisnis idealnya dalam setahun menyumbang 60% terhadap PAD. Jika sebaliknya tak bisa melakukan itu lebih baik BUMD yang merugi ditutup atau dijual," saran Darmawi.

“Kalau terus merugi akhirnya menggerogoti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov Riau,” sambungnya.

Dia melihat secara umum, belum ada BUMD yang mandiri secara finansial apalagi memberi keuntungan signifikan kepada Pemprov Riau terkecuali mungkin Bank Riau Kepri.

ICI menilai saat ini BUMD menderita kerugian parah. Perusahaan masih mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM) ditambah lagi kondisi organisasi yang belum sepenuhnya sehat.

“Pelayanan BUMD masih serba mengecewakan,” ujarnya.

Sejumlah pegawai BUMD dianggapnya bermental korup, tidak profesional, dan inefisien. Pemberian PMP terus-menerus dikhawatirkan akan membuat daya saing BUMD melemah, bukan menambah kompetisi.

Menurutnya, penurunan kinerja BUMD juga terkait dengan rekrutmen SDM yang relatif tertutup dan kurang transparan. Masih ada intervensi politik dalam proses rekrutmen. Akibatnya, harapan publik untuk menempatkan BUMD ke posisi optimal butuh proses panjang.

Jadi dia menyarankan pejabat BUMD harus seorang profesional, kreatif, dan inovatif. BUMD lalu diberi target yang jelas untuk meraup laba dicapai dalam jangka pendek dan menengah.

“Evaluasi BUMD yang berkinerja buruk, cari tahu penyebabnya. Apakah pejabat, sistem, atau inovasinya bermasalah? Ataukah perlu dimerger jika merugikan?” paparnya.

Sebagai contoh, arah bisnis Bank Riau Kepri belum jelas, ingin jadi bank komersial atau ritel. PT Riau Air Lines sudah ditutup tetapi meninggalkan hutang. PT Permodalan Ekonomi Rakyat belum berhasil merevitalisasi pasar bahkan cenderung pasar rakyat atau tradisional.

“Selain itu pergantian pejabat yang terlalu cepat di BUMD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) salah satu penyebab kurangnya kinerja BUMD dan SKPD,” pungkas Darmawi. (*)