Kemenag Sebut Hilal Tak Bisa Diamati, 1 Ramadhan 1445 Jatuh Pada Selasa 12 Maret 2024

JAKARTA  - Tim hisab rukyat Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan pemantauan posisi hilal pada petang ini di Indonesia. Kesimpulannya, hilal tak bisa diamati sehingga secara hisab 1 Ramadan 1445 H jatuh pada Selasa 12 Maret 2024.

"Berdasar kriteria MABIMS (3-6,4) tanggal 29 Sya'ban 1445 H/10 Maret 2024 M posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum masuk kriteria minimum tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1445 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Selasa Pon, tanggal 12 Maret 2024 M," kata anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, di kantor Kemenag, Minggu (10/3/2024).

Cecep mengatakan hasil kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura), kriteria visibilitas hilal berubah menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Berdasarkan kriteria tersebut, hilal di Indonesia sore ini tidak bisa diamati.

"Hilal tidak bisa diamati," kata Cecep.

Pernyataan Cecep itu disampaikan dalam acara pemaparan posisi hilal di Indonesia sebagai salah satu tahapan dari sidang isbat awal Ramadan 2024. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan penetapan awal Ramadan 1445 H yang dilanjutkan dengan konferensi pers oleh Menteri Agama.

Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan, penghapusan sidang isbat atau penentuan awal bulan hijriah tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba.

Sebab, sidang isbat yang biasanya digelar untuk menentukan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, maupun awal bulan Dzulhijjah ini sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

“Penghapusan sidang isbat itu tidak bisa tiba-tiba. Misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat, tentu kami akan protes juga karena ini sudah jadi aturan," kata Gus Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Pernyataan tersebut menanggapi wacana penghapusan sidang isbat yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Menurut Mu'ti, penghapusan sidang isbat akan menghemat anggaran negara.

"Sidang isbat itu telah menjadi aturan, maka jika ada usul peniadaan, proses penghapusannya perlu proses panjang," ucap Gus Yahya, seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, sidang isbat ini diselenggarakan untuk menjaga harmoni masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri. 

Ia pun menegaskan bahwa PBNU akan tetap mengikuti prosedur dan hasil sidang isbat yang ditetapkan oleh pemerintah. “Kami tetap berpegang pada pandangan bahwa awal Ramadhan dan Idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil rukyat hilal," kata Gus Yahya.

Untuk itu, NU tetap menghormati dan akan mengikuti ketetapan hasil sidang isbat yang diselenggarakan pemerintah.

"Para kiai NU bahkan mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda dari pemerintah kalau sudah ada penetapan isbat dari pemerintah," katanya.

Dalam kesempatan menuju Ramadhan, Gus Yahya juga meminta agar masyarakat meningkatkan spiritualitas dan menghindari ceramah yang memuat provokasi selama bulan puasa.

"Mari kita manfaatkan bulan Ramadhan ini untuk meningkatkan ikhtiar rohani kita," ucap dia.

Sebelumnya, Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah mengumumkan awal puasa Ramadhan pada 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menggelar sidang isbat awal Ramadhan 1445 H pada 10 Maret 2024.

"Sidang akan memutuskan apakah puasa Ramadhan tahun ini akan dimulai pada 11 atau 12 Maret," kata Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie. (*)