Kemenkes Nilai 99 Persen Masyarakat Indonesia Kebal Covid-19, 'Tapi Tetap Terapkan Vaksin Booster II untuk Syarat Mudik'
JAKARTA - Kementerin Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap virus Corona atau Covid-19, yang mengacu pada riset bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI).
Meski begitu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI, Syarifah Liza Munira SE MPP PhD mengungkapkan, setiap orang bisa memiliki kadar antibodi yang berbeda. Salah satu faktornya, yakni riwayat kelengkapan dosis vaksin covid-19.
"99 persen ini kan proporsi penduduk yang mempunyai antibodi. Mengenai kadar antibodinya itu, berbeda-beda," ucapnya dilansir detik.com, Jumat (3/2/2023).
"Kalau kita lihat sebagaimana disampaikan pakar FKM UI, kadar terbesar ada di booster yang sudah mendapatkan booster. Semakin lengkap status vaksinasi, semakin tinggi kadar antibodinya," sambung Liza.
Liza menuturkan, vaksin covid-19 yang bisa digunakan masyarakat kini bukan bekerja mencegah infeksi virus corona sepenuhnya. Melainkan, bekerja menekan risiko keparahan gejala jika seseorang terkena covid-19.
"Vaksin yang ada di pasaran, covid-19 ini belum bisa mencegah transmisi, tetapi dia mencegah keparahan kondisi. Kalau kena, risikonya masih ada," tuturnya.
"Jadi kalau ditanya apakah penting melakukan booster status vaksinasinya, salah satunya untuk antibodi. Kedua mencegah keparahan," pungkasnya.
Diketahui, pada Desember 2021 terdapat 87,9 warga RI sudah memiliki antibodi terhadap virus corona. Berlanjut pada Juli 2022, cakupan meningkat menjadi 98,5 persen.(*)
Kemenkes juga menyampaikan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki antibodi terhadap Covid-19. Lalu, apakah vaksinasi booster kedua menjadi syarat mudik Lebaran 2023?
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Syarifah Liza Munira di Jakarta, Jumat (3/2/2023), mengatakan, bahwa pihaknya akan mengkaji perihal vaksinasi booster kedua sebagai syarat mudik Lebaran tahun 2023.
"Tentang Ramadan dan Idulfitri, akan kita kaji paling baiknya bagaimana. Tentu banyak hal lain yang akan menjadi pertimbangan, bukan hanya vaksinasi," ujar Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Syarifah Liza Munira di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Untuk diketahui, hasil sero survei Januari 2023 menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia telah memiliki antibodi, atau lebih banyak dari survei Juli 2022 yakni 98,5 persen.
Hasil sero survei tersebut bakal menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, termasuk mobilitas masyarakat.
Salah satunya untuk aturan mobilitas mudik Idulfitri, namun demikian, Kemenkes masih hemat bicara soal dampak hasil sero survei itu terhadap kebijakan Ramadan dan Idulfitri.
Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya tidak menerapkan pembatasan maupun persyaratan tertentu bagi pelaku perjalanan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hanya saja, masyarakat diwajibkan melakukan vaksin dosis ketiga (booster) bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi umum.
Pada saat itu, Presiden Joko Widodo pun mengumumkan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang sudah berjalan sejak 2020.
Ahli Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan bahwa kendati aturan mobilitas semakin longgar, vaksinasi tetap dianjurkan.
Apalagi, hasil sero survei Januari 2023 yang baru dirilis itu menunjukkan bahwa antibodi masyarakat akan semakin tinggi sesuai dengan tahapan vaksinasi yang sudah dijalani.
Tidak hanya itu, Pandu berpesan bahwa vaksinasi penting khususnya untuk melindungi kelompok lanjut usia (lansia) yang memiliki risiko lebih besar jika terjangkit Covid-19, seperti yang dilansir dari bisnis.
"Kalau kita mudik silaturahmi ke orangtua, mereka itu berisiko. Kita bisa mendorong edukasi ke masyarakat, apabila punya bapak, ibu, eyang, di kampung halaman dan belum booster, didorong untuk booster," ucapnya. (*)
