Keresahan Aktivis yang Selalu 'Memilih Jalan Sunyi', Hatta Munir: Penderitaan Rakyat Sering Kali Berakar pada Masalah Struktural

HATTA MUNIR, Ketua lembaga swadaya masyarakat (lsm) Masyarakat Peduli Reformasi Berwawasan Nasional (MPR BerNas) mengaku masih resah melihat kehidupan masyarakat secara umum.

Keresahan Aktivis ini melihat penderitaan rakyat sering kali berakar pada masalah struktural, seperti ketimpangan ekonomi, mahalnya biaya kebutuhan pokok, minimnya lapangan pekerjaan, dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kelas bawah.

Dalam konteks daerah seperti di Riau, isu-isu seperti kesulitan ekonomi, penggusuran, hingga dampak fluktuasi nilai tukar terhadap daya beli sering menjadi pemicu utama gerakan solidaritas.

Untuk merespons atau menindaklanjuti keresahan ini, menurutnya, ada beberapa langkah dan kanal yang sering digunakan oleh aktivis dan masyarakat.

Memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang terpinggirkan melalui LBH Pekanbaru.

Mendorong advokasi kebijakan publik yang lebih adil bagi rakyat kecil melalui aliansi untuk isu lingkungan, atau jaringan mahasiswa dan organisasi buruh lokal.

"Jadi para aktivis silakan turun ke jalan atau beraudiensi dengan perwakilan rakyat (DPRD) untuk menyuarakan tuntutan secara damai dan konstitusional," sarannya.

Soal keadilan, menurutnya, "kita cuma bisa berharap pada diri kita sendiri."

Dengan gaya khasnya, satir, tajam, dan frontal. Munir menumpahkan kegelisahan banyak orang tentang arah keadilan dan etika kekuasaan di negeri ini.

Bagi Munir, keadilan yang seharusnya dijaga oleh institusi justru terasa makin jauh dari rakyat. Ketika aparat penegak hukum terseret kasus kekerasan, ketika institusi bersenjata masuk ke arena politik, dan ketika pengampunan terhadap koruptor terus terjadi, rasa percaya publik perlahan runtuh.

Dalam situasi itu, la menilai harapan pada sistem semakin menipis.

Dia mengakui, demokrasi hari ini memang sudah lebih baik dibandingkan saat Orde Baru.

Sebagai gambaran, di era Orde Baru, aktivis sering dipenjarakan, bahkan dibunuh. Orang yang menjual buku terlarang atau mencemarkan nama baik presiden bisa dihukum beberapa tahun penjara. Izin penguasa diperlukan untuk setiap pertemuan yang dihadiri lebih dari lima orang.

Organisasi penulis internasional Pen, pada 1994 pernah mengestimasi sekitar 2.000 buku dan penerbitan telah dilarang di Indonesia sejak 1965 (Anders Uhlin, 1998).

Hari ini, kata Munir, salah satu buah perjuangan reformasi yang tampak adalah kebijakan pemilu langsung ditentukan rakyat. Akan tetapi, proses pemilu masih kerap diwarnai politik uang.

"Seharusnya [kontestasi pemilu] dengan membangun ide dan gagasan, tapi ini malah transaksi keuangan. Transaksi modal untuk menuju ke pemilihan," katanya.

Selain itu, ia juga menilai kekuasaan di tangan segelintir orang masih mengambil peran dalam pemerintahan saat ini. "Kita sadari yang disebut sebagai oligarki itu kan masih sangat menentukan di semua lini masyarakat Indonesia," kata Munir.

Di lini pertanian yang ia hadapi saat ini, ia menuntut pemerintah hadir memberikan sertifikasi organik gratis pada petani.

Selama ini, kata Munir, petani harus membayar mahal sertifikat organik atas hasil taninya, sehingga yang bisa menikmati hasil pertanian sehat hanya kalangan tertentu.

"Jadi kalau hasil pertanian organik dibikin mahal karena biaya sertifikasi, itu yang bisa mengakses hanya menengah ke atas. Apa yang hidup sehat hanya untuk menengah ke atas? Apa tetangga kita yang miskin, tukang becak nggak boleh hidup sehat," katanya.

Penyeduh di warung kopi 

Hari-hari setelah Soeharto mengumumkan pengunduran diri pada 21 Mei 1998, gelombang demonstrasi kelompok prodemokrasi tidak berhenti.

Satu bulan setelah Soeharto lengser, setidaknya terjadi 536 kali aksi unjuk rasa dengan beragam agenda "tolak Habibie atau percepat Sidang Istimewa MPR atau pemilu ulang" (Irine H Gayatri dan Moch. Nurhasim, 1999).

Pada prinsipnya aktivis prodemokrasi saat itu menuntut "reformasi total" yang menyasar pada struktur pemerintahan, termasuk penghargaan atas kehidupan dan martabat manusia, kesamaan di hadapan hukum, perlindungan yang setara oleh hukum, peradilan yang jujur, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang dilandaskan pada kontrol masyarakat dan kesetaraan politik (Anders Uhlin: 1998). Namun "demokrasi sempurna" tidak - dan tidak akan pernah - ada.

Masa transisi setelah Soeharto mundur menjadi masa politik paling gamang untuk Indonesia.

Habibie duduk di kursi presiden menggantikan Soeharto kurang dari satu tahun. Kemudian digantikan dengan Abdurrahman Wahid yang menjabat presiden satu tahun sembilan bulan, dilanjutkan Megawati Soekarnoputri selama tiga tahun.

Pergantian presiden yang cepat di masa transisi reformasi ini menandakan situasi politik yang belum stabil, sampai akhirnya pemilu 2004 yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono menggerakkan roda pemerintahan mulai berjalan stabil sampai sekarang.

Dalam perjalanan "memilih ruang aktivitas", tak sedikit aktivis 98 yang bergabung ke partai politik, dan bertaruh di daerah-daerah untuk menduduki kursi wakil rakyat.

"Ada pula yang menjadi tim sukses yang berujung pada penempatan mereka di kursi-kursi komisaris BUMN atau staf ahli."