Kesenian Reog Ponorogo jadi Warisan Budaya Indonesia Diajukan ke UNESCO

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan mengawal proses pengajuan kesenian Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) milik Indonesia. Pemerintah mengajukannya kepada UNESCO.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menyebut pengajuan itu menjadi langkah prioritas pemerintah. Sebab, kesenian itu lahir dan berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu KSP segera berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga, terkait pemenuhan persyaratan administrasi pengajuan ke UNESCO.

"Kami (KSP) akan berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk memastikan persyaratan administrasi ke UNESCO sudah terpenuhi semua," kata Abet, dikutip dari iNews.id, Sabtu (9/4/2022).

Menurut dia, memperjuangkan dan memastikan warisan budaya Indonesia untuk diakui dunia melalui UNESCO, merupakan manifestasi dalam memperteguh jati diri bangsa.

Selain itu, langkah tersebut sebagai bentuk pelestarian budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Atas dasar itu, KSP juga mendorong percepatan diplomasi kebudayaan di level dunia, agar Reog bisa segera dinobatkan oleh UNESCO sebagai milik kita," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia sudah mengajukan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda milik Indonesia pada 18 Februari 2022. Kepastian ini disampaikan Menko PMK Mihasjir Effendy, pada Kamis (7/4/2022).

Menurut dia, memperjuangkan dan memastikan warisan budaya Indonesia untuk diakui dunia melalui UNESCO, merupakan manifestasi dalam memperteguh jati diri bangsa.

Selain itu, langkah tersebut sebagai bentuk pelestarian budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Atas dasar itu, KSP juga mendorong percepatan diplomasi kebudayaan di level dunia, agar Reog bisa segera dinobatkan oleh UNESCO sebagai milik kita," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia sudah mengajukan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda milik Indonesia pada 18 Februari 2022. Kepastian ini disampaikan Menko PMK Mihasjir Effendy, pada Kamis (7/4/2022). (*)