KPU Tetapkan Tiga Pasangan Capres-Cawapres Bertarung dalam Pilpres, 'yang Sudah Lolos Proses Verifikasi'

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2024 yang telah lolos proses verifikasi pada Senin (13/11).

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan bahwa ketiga pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar ke KPU "memenuhi syarat dan dinyatakan pasangan capres-cawapres untuk pemilu serentak 2024".

Sebelumnya, tiga pasangan bakal capres dan cawapres telah mendaftar ke KPU untuk bertarung dalam Pilpres 2024 adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelum ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres oleh KPU, mereka harus melalui proses verifikasi. Proses ini penting untuk memastikan semua capres dan cawapres memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum diumumkan sebagai peserta resmi Pilpres 2024.

Sektor ekonomi menjadi prioritas pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, meski masing-masing memiliki fokus berbeda. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dianggap tanpa "gebrakan" karena hanya bertumpu pada klaim keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kata-kata seperti "ekonomi", "adil dan makmur", serta "bangun" menjadi frasa yang paling sering muncul dalam dokumen visi dan misi pasangan capres-capres. Sayangnya, isu krisis iklim dan lingkungan belum menjadi perhatian ketiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Visi dan misi ini dapat membantu memahami prioritas masing-masing pasangan dan mendapatkan gambaran rencana kerja mereka, menurut Derry Wijaya, ilmuwan data dari Monash University Indonesia, yang melakukan analisis data dokumen visi misi pasangan capres-cawapres.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menyebut dokumen visi misi ini menunjukkan "kualitas, perspektif, dan pemikiran kenegarawanan" masing-masing pasangan capres-cawapres.

Adapun, peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menganggap apa yang dia sebut sebagai "manifesto politik" ini penting bagi pemilih untuk mengetahui "karakter ideologi" dan "janji" masing-masing pasangan capres-cawapres. Sayangnya, masih sedikit yang menyadari pentingnya visi dan misi ini.

"Kesadaran pentingnya visi misi atau manifesto politik ini belum menyeluruh ke rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia hanya sebagian saja yang paham makna visi misi, sebagian besar tidak peduli atau bahkan tidak tahu," ujar Firman, Jumat (10/11).

"Yang mereka tahu hal-hal yang sifatnya di permukaan saja, seperti statement-statement lepas," kata Firman kemudian.

Salah satu yang disyaratkan oleh KPU adalah kandidat capres-cawapres harus menyerahkan dokumen visi, misi, dan program ketika menjalankan pemerintahan di masa mendatang.

Analisis yang dilakukan Data & Democracy Research Hub Monash University Indonesia, visi dan misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama memiliki fokus pada sektor ekonomi.

Meski begitu, pasangan Anies-Muhaimin menekankan pada keadilan dan kemakmuran, sementara visi dan misi Ganjar-Mahfud menekankan pada aspek digital dan digitalisasi masyarakat. Adapun pasangan Prabowo-Gibran, berfokus pada usaha membangun bangsa dan masyarakat yang kuat.

Co-Director Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia, Derry Wijaya mengatakan bahwa hasil tersebut diperoleh setelah menganalisis visi misi tersebut berdasar jumlah kata yang paling banyak digunakan dalam dokumen visi misi masing-masing pasangan.

Mula-mula, file visi-misi berformat pdf di convert terlebih dahulu menjadi format .txt untuk diekstrak teksnya. Kemudian, dilakukan cleaning pada teks tersebut, dengan:

Penghapusan stopwords (kata sambung) dan common words, seperti: "dengan", "merupakan", "visi", "misi", yang tidak memberikan topik dan makna pada teks yang ada.

"Kita ranking dari frekuensinya yang paling tinggi sampai yang rendah. Kemudian kita bikin semacam visualisasi word cloud ini, di mana kata-kata yang sering muncul itu tulisannya dalam bentuk lebih besar font-nya dan lebih tebal."

Analisis data mengungkap bahwa kata-kata yang paling sering muncul dalam dokumen visi dan misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD - yang disokong oleh PDI-Perjuangan dan sejumlah partai koalisinya - adalah kata "ekonomi", "cepat" dan "digital".

Frasa "digital" memang banyak ditemukan dalam dokumen visi misi setelah 60 halaman milik Ganjar-Mahfud.

"Memang fokus mereka ke arah digitalisasi, digitalisasi perekonomian, digitalisasi birokrasi, digitalisasi UMKM, pelayanan masyarakat dan lain sebagainya," ujar Derry.

Kata "ekonomi" juga sering disebut dalam dokumen visi-misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar - yang kerap disapa Cak Imin. Akan tetapi, kata Derry, frasa "adil dan Makmur lebih sering muncul ketimbang frasa "ekonomi".

"Mereka juga memfokuskan pada keadilan dan kemakmuran. Jadi ekonomi yang berbasis keadilan dan kemakmuran," ucap Derry, yang juga seorang pakar pemrosesan bahasa, atau natural language processing (NLP).

Sementara dalam dokumen visi-misi pasangan Prabowo-Gibran - yang diusung oleh koalisi sejumlah partai besar bernama Koalisi Indonesia Maju - sejumlah kata yang sering muncul adalah "bangun", "kuat", "negara" dan "masyarakat".

"Ada kata yang menarik juga, yaitu "perintah", itu base form dari "pemerintah". Jadi ada fokus juga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang dan apa yang bisa diteruskan," ujar Derry.

Firman Noor, peneliti senior pusat riset politik BRIN mengamini bahwa manifesto politik Prabowo-Gibran yang sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Jokowi.

"Visi misi Prabowo banyak mengakomodir pemikiran, keinginan dari Jokowi, sehingga kita bisa katakan ini visi misi yang sifatnya visi misi kelanjutan pemerintah Jokowi.

"Di situ memang bisa kita lihat istilah-istilah Jokowi cukup bertebaran, termasuk istilah infrastruktur dan melanjutkan IKN. Itu secara clear disebutkan," kata dia.

Sementara, visi misi yang diusung oleh Anies dan Cak Imin justru menawarkan manifesto politik yang "berbeda hampir seluruhnya dengan visi misi Jokowi".

Menurut Firman, visi misi pasnagan ini kental dengan jargon "perubahan" yang intinya ada dua, yakni bagaimana pembangunan ekonomi menciptakan kemakmuran untuk semua orang dan ingin membangun demokrasi yang lebih baik.

Adapun visi misi Ganjar-Mahfud, menurut Firman, "sebagian ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi".

"Mereka melihat ada beberapa hal positif untuk dilanjutkan, tapi ada beberapa pembaruan dan kritik, mereka juga mengkritik food estate."

"Belakangan mereka menyayangkan adanya politik yang sifatnya nepotis dan dinastik, manipulasi politik, makanya dalam manifesto politik mereka ada istilah ingin mengembalikan demokrasi," katanya.

Meski ketiganya menunjukkan fokus yang berbeda, namun semua pasangan sama-sama menaruh perhatian yang sangat kecil terhadap isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Dengan menggunakan empat kata kunci, yakni "lingkungan", "iklim", "ekologi", dan "energi", ternyata dokumen visi-misi ketiga pasang capres hanya memuat sekitar 1% kata-kata yang terafiliasi dengan kebijakan perubahan iklim dan lingkungan.

Pasangan Ganjar-Mahfud paling banyak mencantumkan keempat kata tersebut yakni sebanyak 47 kata atau sekitar 1,09%, diikuti oleh pasangan Anies-Muhaimin sebanyak 44 kata (0,6%) dan pasangan Prabowo-Gibran sebanyak 44 kata (0,58%).

"Jadi kelihatan sekali memang kurang dari segi visi-misinya tentang isu perubahan iklim dan lingkungan," ungkap Derry.

Adapun, analisis yang dilakukan BBC News Indonesia berdasar topik dan kata kunci, menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto memiliki komitmen melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam visi misinya.

Seperti diketahui, proyek IKN merupakan salah satu proyek ambisius pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang akan habis masa jabatannya pada 2024 mendatang.

Dalam dokumen visi misi bertajuk "Menuju Indonesia Unggul", pasangan Ganjar-Mahfud secara eksplisit menyebut "komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap" dengan tujuan IKN menjadi "titik keseimbangan baru keadilan pembangunan" dan "simbol Indonesia yang futuristik".

Sementara, itu pasangan Prabowo dan Gibran - putra sulung Jokowi - dalam dokumen visi misi bertajuk "Indonesia Maju", menegaskan akan melanjutkan "pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, salah satunya pembangunan IKN".

Sementara, kata kunci "Ibu Kota Negara" atau "IKN" sama sekali tak disebut dalam dokumen visi dan misi "Indonesia Adil dan Makmur untuk Semua" setebal 133 halaman milik pasangan Anies-Cak Imin, sama sekali tak menyebut

Akan tetapi, pasangan tersebut mencantumkan sejumlah program kerja berkaitan reforma agraria, termasuk "mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan" dan "memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya".

Sementara pasangan Ganjar-Mahfud menyebut "redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah" menjadi misi mereka terkait reforma agraria.

Adapun kata kunci "reforma agraria" tidak disebut sama sekali dalam dokumen visi dan misi pasangan Prabowo dan Gibran.

Seperti diketahui, konflik lahan dan agraria - terutama berkaitan lahan masyarakat adat - mewarnai pemerintahan Jokowi, terutama di periode kedua, ketika administrasinya menggenjot sejumlah proyek strategis nasional seperti konflik agraria di Rempang, Kepulauan Riau dan Air Bangis, Sumatra Barat.

Kendati begitu, Prabowo dan Gibran mengedepankan isu pangan yang kurang menjadi perhatian dua pasangan lain. Dalam visi dan misinya, mereka memasukkan "pengembangan program food estate" dengan target minimal 4 juta tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.

Food Estate adalah program 'ketahanan pangan' yang salah satunya dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Prabowo Subianto adalah menteri pertahanan pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

Ketika ditanya apakah dokumen visi dan misi ini menggambarkan komitmen masing-masing pasangan capres-cawapres terhadap topik tertentu, Derry menjawab: "Apakah itu artinya akan lebih rendah prioritasnya, saya enggak bisa bilang itu dari segi jumlah frekuensi aja".

"Analisa ini secara big picture apa sih sebenarnya yang paling mereka fokuskan."

Senada, peneliti senior pusat riset politik BRIN, Firman Noor, mengatakan bahwa visi misi ini mencerminkan skala prioritas masing-masing pasangan capres-cawapres. "Tapi ketika itu tidak ada [dalam visi misi] bukan berarti tidak prioritas," kata dia.

Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa apa yang dia sebut sebagai "manifesto politik" ini sangat penting. Di negara-negara maju, pemilih lebih mengutamakan melihat manifesto politik kandidat pemimpin masa depan.

"Manifesto ini adalah hasil pemikiran yang digodok masing-masing partai atau koalisi, yang juga mencerminkan karakter maupun ideologi dari partai atau koalisi itu," kata dia.

"Meski sebetulnya meski visi misi ini penting, tapi bagi masyarakat Indonesia sayangnya belum penting dan ini berkorelasi dengan bagaimana akhirnya kualitas demokrasi Indonesia. Kita belum advance dalam konteks demokrasi, arena belum dianggap penting visi misi ini," ujar Firman, Jumat (10/11).

Hal lain yang mengemuka dari dokumen visi dan misi tersebut, visual dari dokumen visi dan misi itu menggambarkan citra yang ingin direpresentasikan oleh masing-masing pasangan.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Nyarwi Ahmad menambahkan apa yang tertuang dalam dokumen visi dan misi adalah bagian dari "strategi marketing" dan "branding" dari masing-masing pasangan capres-cawapres.

Dicontohkan oleh Derry Wijaya dari Monash University Indonesia, pasangan Anies-Cak Imin banyak menampilkan foto mereka sedang bekerja atau berada di tengah masyarakat. Menurutnya, pasangan ini ingin menunjukkan "kerja nyata".

Sementara pasangan Ganjar-Mahfud banyak menggunakan digital art dalam dokumen visi dan misinya, sesuai dengan prioritas digitalisasi yang digaungkan pasangan ini. Adapun pasangan Prabowo-Gibran, lebih banyak menggunakan stok foto.

"Dokumen visi-misi ini menunjukkan strategi mereka untuk kampanyenya," cetus Derry.

28 November 2023 mendatang menjadi awal fase kampanye, ketika pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres mendatang melakukan kampanye kepada publik dan di media sosial hingga 10 Februari.

Lebih dari 200 juta pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Sebagian besar dari pemilih adalah milenial dan Gen-Z, dengan di antara mereka adalah pemilih pemula. (*)