Meski Hidup di Natuna Sebagai 'Surga Ikan' yang Melimpah, 'Nelayan Masih Bertarung dengan Gali Lubang Tutup Lubang'

"Kabupaten Natuna di provinsi Kepulauan Riau [Kepri] memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, dari ikan, minyak hingga gas bumi"

enduduknya mengaku tidak mudah bagi mereka untuk mencapai kemakmuran. Warga di Pulau Tiga Barat, misalnya, harus "gali lubang dan tutup lubang" bahkan berutang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah Indonesia berjanji untuk segera membangun fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan nelayan Natuna secara komprehensif.

Sejumlah nelayan di Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ini pun bercerita.

Sudah dua hari, nelayan Pulau Tiga Barat, Hafis Sama, pergi ke laut mencari ikan.

Namun yang didapat hanya seekor ikan tongkol berukuran sekitar dua kilogram dengan harga kurang dari Rp40.000.

Padahal, ia telah mengeluarkan uang lebih dari Rp300.000 per hari untuk biaya operasional selama di laut, seperti untuk bahan bakar minyak, es untuk mengawetkan ikan, makanan dan minuman.

Di hari ketiga, Hafis yang memiliki kapal berukuran kurang dari setengah gross tonnage (GT) itu pun memutuskan untuk tidak melaut.

"Kita tekor, tongkol tidak ada. Padahal kita bon (berutang) dulu minyaknya," kata Hafis.

Hafis yang tamatan sekolah dasar itu mengungkapkan pernah berutang hingga 100 liter bahan bakar kepada agen minyak karena tidak mendapat hasil ikan yang cukup.

"Tapi, kalau tidak pergi (melaut) tidak mungkin. Ya itulah (akhirnya) utang terus," kata Hafis yang melaut maksimal sejauh 20 mil.

Ia mencicil untuk melunasi utangnya. Untungnya, kata Hafis, tidak ada bunga atas utang tersebut.

Istri Hafis, Bariah mengatakan selain utang untuk keperluan melaut, mereka sering mengutang ke warung untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

"Kadang (utang) Rp100.000 kalau dikasih orang, kalau tidak ya Rp50.000. Itu pun satu minggu baru bayar utang di kedai," keluh Bariah yang memiliki dua anak.

Rumah Hafis dan Bariah terbuat dari kayu yang berdiri di atas air di pinggir pantai Pulau Tiga Barat.

Di belakang rumahnya, tersandar kapal ikan dan keramba kecil yang dulu digunakan untuk membesarkan ikan.

"Memang kondisi kita seperti ini. Kayak mana lah. Sedih tak sedih ya mau bagaimana lagi," kata Bariah dengan nada pasrah.

'Gali lubang tutup lubang'

Pengalaman yang sama juga dialami oleh Sudiro. Tiga hari melaut, ia hanya mendapatkan satu ekor tongkol. Padahal ia telah menghabiskan 60 liter solar untuk bahan bakar kapal.

"Sekarang, tidak ke laut dulu, cari cengkeh hari ini dan dapat tujuh kilogram. Upahnya Rp6.000 per satu kilo," kata Sudiro.

Di pulau ini, warga memiliki sumber penghasilan cadangan yaitu dari hasil perkebunan tradisional pohon cengkeh. 

Pendapatannya kadang Rp500.000, Rp200.000 dan bahkan tidak mendapat uang sama sekali.

Namun hasilnya tidak bisa diharapkan, kata Sudiro, karena berbuah hanya sekitar dua hingga tiga tahun sekali.

Harga cengkeh saat ini Rp15.000 untuk yang baru dipetik dan Rp50.000 untuk yang sudah dikeringkan.

Setiap kali melaut, Sudiro harus mengeluarkan Rp210 ribu. Ia pergi subuh dan pulang sore hari.

Ia pun mengumpamakan kehidupan ekonomi nelayan tradisional Natuna khususnya di Pulau Tiga Barat seperti "gali lubang tutup lubang". Katanya, tidak ada uang lebih yang bisa ditabung.

"Tutup lubang, gali lubang saja. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Dapat hari ini, besok tidak. Rata-rata begitu. Nelayan pas-pasan cari makan," keluhnya yang biasa melaut antara 10 mil hingga 20 mil. 

Nelayan lain, Sodikin mengatakan, rendahnya hasil tangkapan ikan nelayan Pulau Tiga Barat disebabkan karena minimnya fasilitas yang dimiliki nelayan, baik ukuran kapal yang terlalu kecil, hingga ketiadaan radar, GPS (Global Positioning System) dan radio komunikasi.

"Sedih memang, ikan itu banyak (di Natuna). Tapi kita tidak bisa jauh, pompong (kapal) kecil, alat (komunikasi) tidak ada. Ada angin sedikit kita takut dan langsung pulang," katanya.

Ada sekitar 500 nelayan tradisional di Pulau Tiga yang mengantungkan hidup pada hasil laut.

Para nelayan itu pun berharap agar mendapatkan bantuan kapal yang memadai, seperti kapal kayu berukuran sekitar dua hingga lima GT yang dilengkapi dengan alat tangkap dan alat komunikasi sehingga mereka dapat aman dan maksimal dalam bekerja.

Mereka mengumpamakan nelayan tradisional Natuna saat ini sebagai pasukan semut yang hanya menikmati remah-remah kekayaan ikan Natuna yang melimpah.

Padahal, jika mereka memiliki fasilitas yang memadai, mereka siap mengarungi seluruh perairan Natuna termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya ikan.

Listrik padam siang hari

Tokoh nelayan Pulau Tiga Barat Hanafi Jamaluddin mengungkapkan selain pendapatan yang kurang, mereka juga harus hidup tanpa listrik pada siang hari.

Listrik di kecamatan ini hanya menyala dari pukul lima sore hingga tujuh pagi.

Akibatnya, kata Hanafi, usaha rumah tangga dan kegiatan warga yang membutuhkan listrik menjadi terganggu.

Kemudian, lanjut Hanafi, kegiatan sekolah dan perkantoran pun tidak maksimal akibat padamnya listrik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, tahun 2018, terdapat 1.649 jiwa yang tinggal di Pulau Tiga Barat.

"Alasannya karena kecamatan ini tidak ada cold storage sehingga jika hanya dipakai untuk rumah tangga, kantor, sekolah akan rugi. Padahal kita masyarakat pulau terluar yang perlu disejahterakan," keluhnya.

Hanafi menjelaskan di Pulau Tiga Barat terdapat tiga mesin listrik yang masing-masing berkekuatan 500 kilovolt ampere (KVA).

Namun mesin tersebut hanya memproduksi sekitar 120 KVA sehingga, ujar Hanafi, hanya mampu memasok listrik untuk malam hari.

"Hanya setetes dialirkan ke sini dibandingkan korupsi merajalela, BUMN banyak yang rugi. Keuntungan usaha pemerintah di Jawa, Sumatera tidak masuk akal kalau tidak bisa menutupi setetes untuk masyarakat pesisir di sini."

Ada ribuan penduduk miskin di Natuna

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada 2019, jumlah penduduk miskin di Natuna mencapai 3.429 orang atau 4,42% dari jumlah penduduk Natuna yang tercatat lebih dari 79.000 jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Natuna meningkat lebih dari 400 orang dibandingkan tahun 2011. Walaupun, berkurang sebanyak 167 orang jika dibandingkan dengan 2018 yang berjumlah 3.596 orang (4,68%).

Sementara itu, jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau ada di Batam dengan jumlah 66,21 ribu orang.

Angka tersebut diukur dari jumlah pengeluaran per kapita per bulan atau disebut dengan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Natuna pada 2019 adalah Rp378.573 yang meningkat dari Rp253.491 pada tahun 2011.

Jika pengeluaran masyarakat Natuna berada di bawah garis tersebut maka dikategorikan dalam penduduk miskin.

Di Provinsi Kepulauan Riau, garis kemiskinan Kabupaten Natuna terendah kedua setelah Kabupaten Karimun, dengan posisi tertinggi adalah Batam sebesar Rp686.956.

Selain itu, rata-rata lama sekolah di Natuna meningkat dari 2010 7,06 tahun menjadi 8,71 tahun pada 2018.

Mengapa nelayan tradisional Natuna miskin?

Pengamat sosial ekonomi maritim dari Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Khodijah Ismail, menilai setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan nelayan tradisional Natuna sulit lepas dari jerat rantai kemiskinan.

Pertama, kata dia adalah karena lebih dari 60 persen nelayan tradisional Natuna hanya lulusan sekolah dasar (SD). Bahkan, 21 persen dari mereka tidak lulus SD.

Kedua, lanjut Khodijah, sekitar 85 persen dari nelayan tradisional Natuna memiliki armada tangkap satu sampai lima GT yang tidak dilengkapi dengan teknologi perikanan yang memadai.

Ditambah lagi, ujar Khodijah, para nelayan memiliki pengetahuan dan kemampuan melaut yang tradisional.

Akibatnya, katanya, hasil tangkapan mereka menjadi sedikit atau sering kali tidak ada.

"Ketiga, budaya nelayan yang bergantung pada toke (pemilik modal) dan hobi berutang ke toke. Sehingga (nelayan) tergantung dengan utang dan ini menjadi hambatan nelayan meningkatkan kesejahteraan mereka," katanya.

Terakhir, kata Khodijah adalah sistem produksi ikan yang belum terintegrasi sehingga nilai jual ikan dari nelayan masih rendah.

Kombinasi faktor-faktor tersebut, kata Khodijah, menciptakan benang kusut dalam rantai kehidupan nelayan tradisional sehingga sulit bagi mereka untuk terlepas dari jerat kemiskinan.

Laut Natuna: Surga ikan, gas dan minyak bumi

Kesulitan hidup yang dialami nelayan tradisional tersebut berbanding terbalik dengan potensi alam yang dimiliki oleh Natuna.

Natuna disebut sebagai surga perikanan Indonesia dengan luas laut mencapai 99 persen dari total luas wilayahnya.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menyebut potensi sumber daya ikan laut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yaitu perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan sebesar lebih dari 1 juta ton per tahun. 

Potensi terbesar berada di perairan Natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun atau 58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 860.650,11 ton/tahun.

Bahkan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti, menyebut potensi nilai ekonomis dari ikan-ikan di perairan Natuna mencapai US$400 juta dengan asumsi pemanfaatan 400.000 ton ikan per tahun.

Namun, tingkat pemanfaatan ikan di Natuna baru mencapai 4% sampai 6% dari total potensi.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan cadangan gas terbesar Indonesia berada di Natuna, tepatnya di Blok East Natuna dengan jumlah sekitar 49,87 triliun kaki kubik - tiga kali lipat dari cadangan gas di Blok Masela Maluku sebesar 16,73 triliun kaki kubik.

Kemudian, Kementerian ESDM juga menyebut cadangan minyak bumi di Kabupaten Natuna mencapai ratusan juta barel minyak.

Bupati Natuna: 'Kami tak punya kewenangan'

Seorang pekerja lokal di samping kapal motor yang tengah dalam pengerjaan di Desa Tanjung, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (14/01) lalu.

Satu buah kapal motor berukuran sekitar 30-40 GT itu dapat diselesaikan dalam waktu empat bulan dengan biaya pembuatan sekitar Rp150 juta. 

Bupati Natuna Wan Siswan menyikap ini didepan media mengatakan kewenangan pengadaan kapal tidak ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, melainkan di tangan pemerintah pusat.

"Betul (di pusat), kami tidak ada kewenangan. Kami berharap bantuan kapal kayu dari pusat, bukan fiber dan sesuai dengan kondisi laut Natuna," kata Wan Siswandi.

Wan Siswandi tidak mempermasalahkan apakah kapal akan dibangun di Natuna atau di tempat lain.

Yang penting, katanya, spesifikasi kapal tersebut harus disesuaikan dengan karakter perairan Natuna supaya nelayan bisa maksimal memanfaatkan hasil laut.

"Jadi itu ada bantuan kemarin (kapal fiber) tidak bisa kami gunakan karena tidak sesuai dengan laut kita," katanya.

Beberapa kapal fiber yang disebut para nelayan "terbengkalai" di beberapa tempat sandaran, seperti di Selat Lampa, Pulau Tiga Barat, dan Penagi.

Mengenai listrik, Wan Siswandi juga menegaskan telah menyampaikan keluhan warga Pulau Tiga Barat kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar listrik menyala di pulau tersebut.

Selain PLN, kata Wan Siswandi, pemkab juga telah menyampaikan masalah listrik ke Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Itu nanti akan kita ajukan lagi agar bisa dipenuhi. Kalau bicara profit, PLN tidak bisa di Natuna. Jadi harus bicara bagaimana menjaga wilayah perbatasan, menjawa wilayah NKRI. Jadi bisa subsidi silang," katanya.

Wan Siswandi mengatakan permasalahan yang terjadi di Natuna disebabkan oleh lemahnya kewenangan pemkab dalam mengelola kekayaan alam Natuna seperti kelautan, kelautan dan pertambangan.

"Saya kira daya dukung dari pemda perlu diperbesar, perlu ditingkatkan. Kalau hanya dengan kabupaten, saya kira mungkin tidak begitu signifikan. Jadi tidak ada pilihan, daerah ini Natuna dan Anambas ini harus diperhatikan secara khusus yaitu Provinsi Khusus Kepulauan Natuna dan Anambas," kata Wan Siswandi.

Wan Siswandi pun mengatakan Natuna memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp1,7 triliun yang bisa digunakan untuk membentuk provinsi tersebut.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga berjanji akan memberikan bantuan kapal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu. Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," kata Menteri Edhy.

Dari tahun 2015 sampai 2018, KKP telah menyalurkan bantuan sebanyak 2.215 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran kepada koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah pusat berjanji segera bangun Natuna

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam kunjungannya ke Natuna berjanji bahwa pemerintah pusat akan secepatnya membangun fasilitas terkait pemanfaatan perikanan dan sumber daya alam di Natuna.

"Pemerintah akan segera melakukan pembangunan di daerah ini, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan nelayan yang dilakukan secara holistik dan komprehensif," kata Mahfud.

Mahfud menyebut Geopark hasil kerjasama UNESCO dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan membangun pangkalan pertahanan TNI AL.

"Lalu menyangkut soal listrik, minyak pengamanan dan sebagainya sudah dibicarakan dan akan segera dilaksanakan," katanya.

Melepaskan nelayan tradisional Natuna dari kemiskinan, kata pengamat Khodijah Ismail, adalah salah satu cara penting yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan keamanan wilayah, khususnya di pulau-pulau terluar. (*)