PAD Pekanbaru 2027 Digenjot jadi Rp1,4 Triliun, Tapi Stimulus Pajak untuk Warga Tetap Jalan

PEKANBARU - Pemko Pekanbaru mulai menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 bersama DPRD Kota Pekanbaru.

Salah satu fokus pembahasan adalah proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan meningkat pada tahun depan.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, target PAD tahun ini sebesar Rp1,3 triliun diproyeksikan dapat tercapai.

Dengan capaian tersebut, Pemko Pekanbaru optimistis dapat meningkatkan target PAD menjadi sekitar Rp1,4 triliun pada 2027.

Itu disampaikan Zulhelmi usai mengikuti pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) APBD Kota Pekanbaru Tahun 2027 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Selasa (18/8).

"Mudah-mudahan target tahun depan bisa meningkat menjadi sekitar Rp1,4 triliun," ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemko Pekanbaru akan melakukan berbagai upaya optimalisasi potensi pendapatan daerah. Namun, Zulhelmi menegaskan peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.

Pemerintah daerah tidak ingin upaya mengejar target PAD justru menambah beban masyarakat.

"Walikota telah mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Jangan sampai pemko mengejar PAD, tetapi memberatkan atau menekan rakyat dengan kebijakan yang ada," ungkap Zulhelmi.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Pemko Pekanbaru tetap mempertahankan sejumlah kebijakan stimulus.

Salah satunya pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat tertentu, terutama objek pajak dalam buku satu dengan nilai PBB hingga Rp100 ribu.

Kemudahan juga diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Untuk masyarakat yang kurang mampu juga akan banyak stimulus yang diberikan, termasuk pengurangan bahkan menggratiskan pajak-pajak daerah," jelas Ami.

Di sisi belanja, Pemko Pekanbaru masih memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat hingga akhir tahun.

Infrastruktur menjadi salah satu sektor utama yang terus dikebut, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Program-program tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pekanbaru.

"Program-program kami terutama di layanan dasar, seperti infrastruktur, jalan, dan drainase. Begitu juga dengan urusan pendidikan dan kesehatan," ucap Zulhelmi.

Dengan target PAD yang meningkat menjadi sekitar Rp1,4 triliun, Pemko Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa menambah tekanan bagi masyarakat. (rp.ind/*)