Pansus DPRD Riau akan Paripurnakan Perkara Konflik Lahan, 'Ada juga Perusahaan akan Dicabut Izinnya'
Ketua Pansus Marwan Yohanis
Pansus DPRD Riau akan paripurnakan perkara konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat ada juga akan dicabut izinnya.
PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau akan paripurnakan perkara konflik lahan perusahaan dengan masyarakat dan ada juga yang dievaluasi untuk dicabut izinnya.
"Rekomendasi tentu sesuai data dan fakta di lapangan. Ada rekomendasi evaluasi cabut izin, evaluasi pembinaan, evaluasi sosial, dan macam-macam. Sesuai dengan saat izin itu diberikan," kata Ketua Pansus Marwan Yohanis, Senin (30/6).
Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Riau rencananya akan menggelar paripurna penyampaian 17 rekomendasi Pansus pada Senin 4Juli 2022 mendatang.
Ketua Pansus Marwan Yohanis mengatakan, pihaknya juga mengundang pihak-pihak terkait menghadiri paripurna nantinya, termasuk masyarakat pelapor dan perusahaan.
Disinggung soal rekomendasi, Marwan enggan memaparkan lebih detail bentuk-bentuk rekomendasi yang diberikan terhadap perusahaan.
Secara garis besar, ada beberapa kategori dalam rekomendasi tersebut, di antaranya evaluasi izin hak guna usaha (HGU) perusahaan yang melanggar aturan.
Menurutnya, tidak semua perusahaan yang dilaporkan tersebut dikenakan rekomendasi, dua di antaranya diselesaikan melalui mediasi dan penandatanganan nota kesepakatan penyelesaian yang diawasi oleh pemerintah setempat.
Marwan lantas menyebut sejumlah perusahaan di Inhu yang berkonflik dengan masyarakat.
Tim Pansus juga sempat adakan pertemuan dengan masyarakat dan pihak beberapa perusahaan di Kantor Bupati Inhu pada pertengahan Maret lalu.
Tim Pansus juga sekaligus meninjau ke beberapa lokasi konflik perusahaan dengan masyarakat. Pemkab Inhu bersama KLHK sudah melakukan blocking area lahan yang diklaim perusahaan.
Jadi Pansus Konflik Lahan DPRD Riau juga telah merampungkan 17 hasil rekomendasi penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan. Rekomendasi itu akan diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti kepada perusahaan terkait. (*)
