Partai Republik Mulai Copot Jabatan Presiden Trump, Kemungkinan Juga 'Dilarang Berpolitik'

INTERNASIONAL - Setelah serangan terhadap Kongres Amerika Serikat oleh massa pro-Trump, ada seruan yang menguat agar presiden Donald Trump dicopot dari jabatannya karena "telah menghasut" kerusuhan. Donald Trump, dari Partai Republik, akan meninggalkan jabatannya hanya beberapa hari dari sekarang, yaitu pada 20 Januari, ketika politisi Partai Demokrat, Joe Biden, dilantik sebagai presiden Amerika.

Tetapi politikus Demokrat, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi, ingin Trump bertanggung jawab atas tindakan yang menurut banyak orang memicu kerusuhan pada 6 Januari lalu itu. Meskipun mungkin sudah terlambat untuk memecatnya sebelum masa jabatannya berakhir, mereka masih ingin memberikan sanksi, yang berpotensi merampas tunjangan yang diberikan kepada mantan presiden, dan melarangnya untuk menjabat di masa depan.

Ada cara-cara agar presiden bisa dicopot dari jabatannya, meskipun kemungkinannya kecil seperti dirilis BBC:

• FBI peringatkan lanjutan aksi massa bersenjata pro-Trump jelang pelantikan
• Demokrat kirim ultimatum kepada Wapres Pence untuk lengserkan Presiden Trump
• Twitter bekukan akun Trump secara permanen, karena 'berisiko memicu kekerasan lebih lanjut'

Amandemen ke-25

Politisi senior dari Partai Demokrat - Ketua DPR Pelosi dan pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer - telah mendesak Wakil Presiden Mike Pence dan kabinet Trump untuk mencopot presiden dari jabatannya karena "menghasut pemberontakan". Pelosi mengharapkan tercapainya resolusi di DPR yang meminta Pence untuk menuntut penerapan mekanisme Amandemen ke-25, dengan pemungutan suara pertama yang direncanakan mulai hari Senin (11/01).

Amandemen ke-25 memungkinkan wakil presiden menjabat sebagai presiden ketika seorang presiden tidak dapat melanjutkan tugasnya, jika misalnya, dia menjadi tidak mampu karena penyakit fisik atau mental. Pence akan memiliki waktu 24 jam sejak resolusi itu disahkan, yang diharapkan akan tercapai pada hari Selasa, untuk meminta amandemen diberlakukan sebelum DPR menjalankan proses pemakzulan sebagai cara untuk menyingkirkan Trump.

Bagian dari amandemen yang sedang dibahas adalah bagian empat, yang memungkinkan wakil presiden dan mayoritas kabinet menyatakan Presiden Trump tidak dapat menjalankan tugas. Mereka perlu menandatangani surat kepada ketua DPR dan ketua Senat yang menyatakan presiden tidak layak untuk memerintah, atau tidak mampu "menjalankan kekuasaan dan tugas jabatannya". Pada titik ini, Pence otomatis akan mengambil alih.

Presiden diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis, dan jika dia menentang temuan itu, maka Kongres yang akan memutuskan. Setiap pemungutan suara di Senat dan DPR yang memerintahkan pencopotan presiden membutuhkan mayoritas dua pertiga suara.

Sampai masalah ini diselesaikan, wakil presiden akan bertindak sebagai presiden. Namun, belum ada indikasi bahwa Pence, beserta setidaknya delapan anggota kabinet, mendukung permintaan penerpan mekanisme amandemen tersebut dan ada laporan bahwa Pence tidak setuju dengan langkah itu.

Pemakzulan

Jika wakil presiden gagal untuk bertindak, Pelosi telah mengindikasikan bahwa dia akan meminta DPR untuk memulai proses pemakzulan kedua mereka terhadap Trump. Presiden sebelumnya telah menghadapi proses pemakzulan atas tuduhan bahwa dia mencari bantuan dari Ukraina untuk meningkatkan peluangnya terpilih kembali. Senat kemudian membebaskannya dari tuduhan ini.

Trump bisa menjadi presiden pertama dalam sejarah yang dimakzulkan dua kali. Untuk itu, pemakzulan (dakwaan) harus dibawa ke DPR dan disahkan melalui pemungutan suara. Kasus ini kemudian diserahkan ke Senat, di mana sebanyak dua pertiga suara diperlukan untuk pencopotan presiden. Jika dia terbukti bersalah, Senat juga dapat mengadakan pemungutan suara untuk melarang Trump memegang jabatan publik lagi. Dia juga akan kehilangan tunjangan yang diberikan kepada para pendahulunya berdasarkan Undang-Undang Mantan Presiden 1958, yang mencakup tunjungan pensiun, asuransi kesehatan dan rincian keamanan.

Kejadian seperti ini tidak pernah tercapai dalam sejarah AS dan tidak ada indikasi pihak Demokrat akan mendapatkan angka-angka suara itu di Senat, di mana mereka hanya memegang setengah jumlah kursi. Sebuah memo dari seorang ajudan pemimpin Senat Republik Mitch McConnell mengatakan bahwa majelis tinggi paling cepat dapat menerima pasal pemakzulan dari DPR pada 19 Januari, sehari sebelum masa jabatan Trump berakhir.

Dokumen tersebut mengatakan bahwa menurut aturan Senat, majelis tidak dapat memulai persidangan Trump hingga satu jam setelah dia meninggalkan jabatannya, atau sehari kemudian. Tetapi anggota-anggota senior Demokrat di DPR mengatakan bahwa partai tersebut tidak boleh mengirim pasal pemakzulan apa pun ke Senat sampai setelah 100 hari pertama Biden menjabat.

Itu akan memungkinkan Biden untuk mengonfirmasi kabinet barunya dan memulai kebijakan-kebijakan utama, termasuk penanganan pandemi virus corona - sesuatu yang harus menunggu jika Senat telah menerima pasal-pasal pemakzulan. Pakar konstitusi terpecah tentang apakah pemakzulan dapat dilanjutkan ke persidangan Senat setelah presiden meninggalkan jabatannya.

Menurut laporan-laporan media, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan Trump telah mengatakan kepada para ajudannya bahwa dia mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan kepada dirinya sendiri di hari-hari terakhir kepresidenannya. Presiden sudah menghadapi banyak penyelidikan, termasuk penyelidikan dari Negara Bagian New York terkait jika dia menyesatkan otoritas pajak, bank, atau mitra bisnis.

Jawaban singkatnya adalah kita tidak tahu, mengingat kata-kata yang pendek tetapi penerapan konstitusi yang luas, dan fakta bahwa tidak ada preseden bagi seorang pemimpin AS yang mengeluarkan pengampunan seperti itu. Beberapa ahli hukum sebelumnya mengatakan tidak, mengutip pendapat yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman beberapa hari sebelum pengunduran diri Richard Nixon bahwa dia tidak dapat memaafkan dirinya sendiri "berdasarkan aturan mendasar bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri".

Meskipun ada kemungkinan bahwa mayoritas tipis di DPR akan memilih pemakzulan - seperti yang terjadi pada Desember 2019 - sangat tidak mungkin bahwa dua pertiga Senat yang dibutuhkan akan memilih untuk mencopot presiden. Sejumlah kecil senator-senator Republik telah meminta Trump untuk pergi dan mengatakan mereka akan mempertimbangkan pasal pemakzulan, tetapi tidak ada yang mengatakan secara eksplisit bahwa mereka akan menghukumnya karena melakukan kesalahan.

Mengenai penerapan Amandemen ke-25, hal ini juga tampaknya semakin tidak mungkin. Meskipun ada laporan bahwa hal itu telah dibahas di tingkat senior, dua anggota kabinet yang menentang tindakan Trump kini telah mengundurkan diri, dan mereka yang tersisa tidak mungkin bersatu untuk menggulingkannya. (*)