Pemkab Rohul Siapkan Hadapi Langkah Program BBM 1 Harga
PASIR PANGARAIAN - Pjs Bupati Rohul Drs Masrul Kasmy MSi mengakui telah Pemkab Rokan Hulu (Rohul) sudah menyiapkan langkah termasuk teknis implementasi upaya percepatan Sub Penyalur program BBM 1 harga.
"Upaya percepat pelaksanaan program BPH Migas Sub Penyalur BBM 1 harga, Pemkab Rohu sudah siapkan langkah-langkah dan teknis implementasinya dan sudah digelar rapat persiapan pelaksanaan Sub Penyalur di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Rohul pada Selasa lalu," " kata Masrul Kasmy pada wartawan, Rabu (11/11).
Program sub penyaluran BBM 1 untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, juga dan mengefisiensikan pengeluaran masyarakat, sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada rapat persiapan pelaksanaan sub penyalur beberapa waktu lalu, juga dihadiri Sekda Rohul H. Abdul Haris, Kadis Perindag Hen Irfan, Kadis Perhubungan Andiyanto dan OPD terkait. "Prinsipnya terkait program sub penyalur itu sebagai upaya agar masyarakat bisa menikmati harga subsidi BBM dengan harga terjangkau sampai ke pedesaan. Karena sampai hari ini, untuk bisa mendapatkan BBM itu masih memerlukan jarak yang cukup jauh dari SPBU. Sehingga ada program dari BPH Migas, melalui Sub Penyalur dengan catatan Sub Penyalur bisa menghitung berapa kalkulasi harga, sehingga beban yang harus dibayar masyarakat bisa mendekati harga sesuai di SPBU,” kata Masrul Kasmy.
Dirinya berharap, beban yang harus dibayar masyarakat high cost ekonomi, kalau bisa ini dikecilkan lagi sehingga bisa menjadi tabungan masyarakat agar bisa digunakan di luar konsumsi, seperti untuk investasi, tabungan, sehingga mengefisiensikan pengeluaran masyarakat. Prinsipnya program BPH Migas untuk Sub Penyalur BBM yang dibahas, Pemkab akan susun Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga komponen biaya transportasi dapat dihitung sedemikian rupa, sehingga harganya dekat dengan SPBU. “Hitungannya nanti dari tim verifikasi yang menyusunnya di bawah Ketua Tim Sekda. Saya kira tidak terlalu banyak persyaratan, jelasnya masyarakat mempunyai kesanggupan penyediaan tempat BBMnya, mempersiapkan transportasi angkutan BBM, kemudian identitas seperti biasa KTP, KK, Surat Izin Usaha, dan kita dari Pemkab hari ini menawarkan ke pihak-pihak untuk pemberdayaan ekonomi,” sebut Masrul.
Bedanya pertashop itu non subsidi seperti pertamax, pertalite dan dexlite dan produk-produk Pertamina lainnya. Bila program sub penyalur disubsidi, untuk jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Selain itu perbedaan, izin pertashop itu masyarakat berbadan usaha bisa langsung mendaftar secara online, tidak melalui Dinas Perindustrian.
Sementara Kadis Perindag menambahkan, terkait penyaluran BBM bagi masyarakat sebagai Sub Penyalur harus dijelaskan titik lokasinya, jaraknya minimal 10 KM dari SPBU terdekat. Jika sudah terbit izinnya dari BPH Migas tetap melalui verifikasi Pemda. “Pemkab nantinya menyiapkan dokumen persyaratan, untuk diserahkan ke BPH Migas. Bila sudah mendapat izin dari BPH Migas, mereka akan memberikan Kuota ke SPBU terdekat, dan nantinya alat angkutnya diatur melalui dinas terkait,” ucap Hen Irfan.
Menurutnya, nantinya penetapan HET di bawah eceran yang selama ini berat bagi masyarakat. Bila Sub Penyalur harus pakai Nozer itu sesuai dengan syaratnya, kini tinggal menyiapkan langkah-langkah dari BPH Migas, HET itu ditetapkan oleh Pemerintah, harga dasar ditambah dengan ongkos angkut. (*)
