Pemko Anggarkan Rp12 Miliar Penanganan Banjir, 'Diprioritaskan untuk Tahun 2023'

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) menganggarkan Rp12 miliar untuk penanganan banjir untuk tahun 2023.

"Program kerja penanganan banjir mendapatkan perhatian serius dari legislatif."

"Pada angaran 2023 yang kita bahas bersama Pemko dalam hal ini PUPR, ada beberapa titik banjir yang akan diselaikan yang diambil dari masterplannya," kata anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla pada wartawan, Kamis (3/11).

"Kalau tidak salah sekitar 10 sampai 12 titik banjir yang bersifat urgen, terutama yang menghubungkan ke anak sungai," sambungnya.

Meski baru akan rampung pada tahun 2032 nanti, namun Pemko Pekanbaru telah mulai mengangsur-angsur pengerjaan masterplan penanganan banjir.

Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun terlihat serius untuk pnanganan banjir pada tahun 2023 nanti. Tak tanggung-tanggung, pengerjaan masterplan penanganan banjir bakal menghabiskan biaya sebesar Rp500 miliar.

Tetapi Roni Pasla menilai, anggaran masterplan berkisar Rp500 miliar diangsur selama 10 tahun kedepan.

"Penganggaran ini tentu harus didukung dengan PAD yang bagus, kalau PAD bagus dan Pemko bisa meminta dari dana provinsi dan pusat, tentu progresnya makin cepat," ujarnya.

Menurut Roni Pasla, pada tahun ini Pemko Pekanbaru menganggarkan dana sebesar Rp10 miliar untuk masterplan banjir.

Sedangkan dalam APBD Pekanbaru tahun 2023 nanti, akan dianggarkan dana sebesar Rp12 miliar untuk menggesa masterplan penanganan banjir.

Masterplan penanganan banjir masih fokus kepada kegiatan pembangunan saluran air atau parit gajah menuju anak sungai pada sejumlah lokasi rawan banjir.

Dimana terdapat sebesar 346 titik banjir yang harus dituntaskan bekerjasama dengan Pemprov Riau dan Kementerian PUPR.

"Masterplan kita punya lebih kurang 346 titik banjir, dimana titik-titik banjir ini ada wewenang pemerintah kota pekanbaru. Titik-titik banjir ini sudah diurai tahun 2022 dan 2023 mendatang, memang tidak signifikan karena anggaran kita terbatas," ucapnya.

"Kita meminta pihak PUPR Pekanbaru lebih aktif meminta dukungan anggaran ke provinsi maupun pusat yang menjadi kewenangan masing-masing," usulnya. (rp.sul/*)