Pemko Buru Distributor Nakal karena MinyaKita Sudah 'Menghilang' dari Pasaran, Buat Harganya Jadi Melambung

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, memastikan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait distribusi minyak goreng subsidi Minyakita.

"MinyaKita menghilang dari pasaran, kalaupun ada harganya melambung."

"Kita akan turun mengecek lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik pengumpulan," kata Agung Nugroho, Rabu (15/4).

Langkah ini diambil, menurutnya, setelah muncul laporan dan keluhan masyarakat mengenai kelangkaan Minyakita di sejumlah wilayah.

Pemko ingin memastikan distribusi berjalan normal tanpa adanya penimbunan atau penyimpangan.

Agung Nugroho menyatakan perlu dilakukan pengawasan akan difokuskan pada titik-titik pengepul untuk memastikan stok tetap tersedia dan distribusi sesuai aturan.

Selain itu, langkah ini juga dilakukan sebagai respons atas isu kenaikan harga minyak goreng subsidi di pasaran.

Pemko Pekanbaru juga menggandeng pihak kepolisian dan TNI dalam mengawasi distribusi Minyakita.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan kondisi kelangkaan demi meraup keuntungan.

Sementara itu, kelangkaan Minyakita di lapangan mulai berdampak pada harga jual. Sejumlah pedagang diketahui menjual Minyakita hingga Rp17.000 per liter, melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Agung turut mengimbau masyarakat agar ikut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan indikasi kelangkaan atau penimbunan Minyakita di lingkungan masing-masing.

"Kami harap masyarakat bisa memberikan informasi jika menemukan adanya kelangkaan stok Minyakita," tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru Syamsul Bahri mendesak agar pengecekan yang dilakukan tidak sekadar bersifat seremonial.

Ia menekankan pentingnya memastikan kelancaran distribusi hingga ke tingkat masyarakat.

“Kami berharap sidak atau pengecekan dilakukan secara serius. Pastikan stok tersedia dan distribusi berjalan lancar. Jika ada kendala, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syamsul juga meminta agar aparat penegak hukum dilibatkan untuk mengantisipasi adanya praktik penimbunan atau permainan harga di lapangan.

Ia menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan MinyaKita sangat vital, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada minyak goreng subsidi tersebut.

“Kita berharap dalam waktu dekat MinyaKita kembali tersedia di pasaran. Masyarakat sudah kesulitan, jangan sampai pemerintah hanya sibuk dengan alasan tanpa solusi nyata,” pungkasnya. (rp.ind/*)