Pemprov Dikritik Soal Seringnya Rolling Jabatan, 'akan Menimbulkan Goncangan yang Berpengaruh pada Kinerja'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemprov Riau kembali melantik pejabat eselon III dan IV pada Senin 16 Januari 2023, tetapi rolling dan mutasi pejabat yang kerap terjadi di lingkungan Pemprov Riau itu mendapatkan kritikan.

"Pelaksanaan rolling pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Riau menuai kritik keras."

”Pada prisipnya jika sering dilakukan mutasi dan rolling jabatan itu akan merugikan masa depan kinerja pejabat. Kita harap bisa ditinjau ulang dan ke depan tidak terulang kembali hal seperti itu lagi,” kata H. Darmawi Wardana Bin Zalik Aris, Koordinator Indonesian Corupttion Investigation (ICI) mengomentari itu, Rabu (18/1).

Ia terang-terangan sangat menyesalkan adanya rolling tersebut, dan meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk meninjau ulang pelantikan yang dinilainya terdapat unsur nepotisme didalamnya.

Menurutnya, poin pertama yang menjadi kritikannya adalah terkait adanya pejabat yang bukan bidangnya masih ditempatkan.

Yang kedua, sambung dia, banyaknya pejabat yang dilantik berasal dari Kabupaten.

“Apakah sudah tidak ada lagi ASN di lingkungan Pemprov yang mampu mengemban jabatan tersebut. Lalu apa alasan yang membuat mereka baru muncul langsung dilantik. Tentu ini akan berdampak tidak baik bagi ASN ataupun masyarakat Riau kedepannya,” urai Darmawi.

Ia menambahkan: ”Ingat, ini baru rolling pertama sudah begini, bagaimana ke depannya nanti!” tukasnya.

Terang-terangan Darmawi menilai, rolling pejabat yang dilakukan awal 2023 itu sangat kental nuansa nepotisme nya.

Ia mengakui, hajat Pilgub memang sudah dekat, tetapi terlihat kentara sekali sehingga ada pemikiran; ini orang saya yang itu bukan.

”Jangan pula rolling dan mutasi jabatan disangkutpautkan dengan pilgub, baik dendam politik ataupun balas jasa saat pilkada. Saatnya sekarang melupakan hal tersebut. Mari bahu membahu untuk kedepan Riau lebih baik,” harapnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy Mohd Yatim juga mempertanyakan seringnya rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Riau ini.

"Ada pelantikan segala macam. Kalau untuk penguatan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan 2023 tak masalah. Jangan sampai nanti mutasi ini menimbulkan goncangan, terutama Gubri Syamsuar akan rugi," katanya.

Dia mengingatkan bahwa pertukaran jabatan akan berpengaruh pada kinerja ke depan. Apalagi jika tidak sesuai kapasitasnya.

"Kami sering tak tahu, tiba-tiba di OPD ini pejabatnya diganti. Jadi kami minta pergantian ini untuk penguatan. Jangan malah menimbulkan dinamika pelaksanaan kegiatan kita di 2023," ucap Eddy.

Dia juga tidak lupa mengapresiasi apa yang dilakukan elemen masyarakat, baik LSM atau pun media yang mengkritisi kebijakan tersebut. Karena hal itu sebagai bentuk sosial kontrol dan kepedulian serta rasa kecintaan terhadap Riau untuk lebih baik ke depannya. 

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, mengatakan pihaknya sudah hati-hati dalam mengganti pejabat di OPD.

"Kenapa harus berhati-hati? Yang kami anggap cakap ya kami sampaikan apa adanya," katanya.

Ia menjelaskan, pergantian jabatan dilakukan oleh tim pansel yang kemudian hasil kerjanya diserahkan ke Gubernur Syamsuar.

"Mungkin nanti dari tim panselnya akan digodok dan melaporkan ke gubernur. Yang terpenting itu adil, semua tidak punya kepentingan apa-apa," tutupnya. (*)