Pendapatan Asli Daerah Pekanbaru Diprioritaskan untuk Pembangunan, Kata Indra Pomi Nasution

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah memutuskan untuk tidak menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk belanja pegawai.

"PAD Pekanbaru diprioritaskan untuk pembangunan."

"Misalnya, PAD dialokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur," kata Sekretaris Daerah Kota, Indra Pomi Nasution, dalam sebuah acara di Hotel Bono pada Rabu (6/3).

Meski Pemko Pekanbaru memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya, tetapi tetap berkomitmen untuk terus menekan belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tiga tahun ke depan.

Indra Pomi menjelaskan bahwa penekanan ini juga sesuai dengan amanat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mewajibkan pemda untuk mengendalikan belanja pegawai.

Gaji dan tunjangan pegawai akan diambil dari dana lokasi umum (DAU), sementara PAD akan dialokasikan untuk pembangunan.

"Dana transfer itu terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi, dana transfer itu sebagian digunakan untuk gaji PPPK, kegiatan fisik, dan kegiatan non fisik," jelas Indra Pomi seperti dirilis dari pekanbaru.go.id.

Sementara itu, hasil evaluasi terbaru dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap APBD 2024 Pemko Pekanbaru menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Meski demikian, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp168 miliar dari dana transfer pusat, yang sebagian besar akan digunakan untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta kegiatan fisik dan non-fisik lainnya.

Program prioritas seperti Universal Health Coverage (UHC), santunan kematian, subsidi bunga bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta layanan Doctor on Call akan tetap dipertahankan dalam APBD 2024, dengan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp79 miliar untuk Pilkada.

Dengan demikian, Pemko Pekanbaru terus berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran secara efisien demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota yang berkelanjutan. (*)