Penghapusan Tenaga Honorer Hangat Dibicarakan, Wabup Bagus Santoso: 'Kita Sedang Pertimbangkan untuk Solusinya'

BENGKALIS - Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Bagus Santoso yang mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Pullman Bogor membahas tentang rencana pemerintah menghapus tenaga honorer, Sabtu 18 Juni 2022. 

"Penghapusan tenaga honorer kini hangat dibicarakan, Wabup Bagus Santoso menilai daerah sedang mempertimbangkan untuk menemukan solusi kongkrit."

"Kita akan mengikuti arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo terkait isu penghapusan tenaga honorer," kata Wabup Bagus Santoso yang mengikuti Rakernas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Wamen Mendagri John Wempi Watipo yang baru saja dilantik Presiden Jokowi, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas serta Ketua Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan. 

"Pemkab akan mencoba berkonsultasi untuk mencari solusi. Sebab Bengkalis sendiri masih membutuhkan tenaga honorer ini," sambungnya.

Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Bagus Santoso bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Diketahui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah resmi mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.

“Kita akan coba konsultasikan ke MenPAN RB, karena Bengkalis ini masih membutuhkan tenaga dari para honorer, terutama honorer guru, tenaga kesehatan, dan beberapa dinas lainnya,” katanya yang mengirimkan relis melalui sarana elektronik WhatsApp (WA), Minggu (19/6/2022).

Tetapi Bagus Santoso melihat jika PNS dihilangkan, Ia pesimis target pendapatan asli daerah (PAD) akan tercapai.

Namun Bagus Santoso belum menjelaskan soal jumlah tenaga honorer di daerah itu, Ia mengaku belum tahu. Sebab data jumlah tenaga honorer berada di dinas masing-masing.

“Kita akan kumpulkan datanya dan rekap, berapa jumlah tenaga honorer di Bengkalis. Jadi jika ada kebijakan lanjutan menindaklanjuti edaran Men-PAN RB, datanya sudah siap,” ungkapnya.

“Tetapi untuk jumlah banyak, karena di beberapa dinas itu jumlah honorer lebih banyak dibandingkan PNS dan PPPK,” terangnya.

Wabup Bagus Santoso menyebut jika pihaknya akan berkomunikasi dengan kementerian untuk mencari solusi terkait kebutuhan tenaga honorer agar pelayanan dan roda pemerintahan tetap maksimal. “Jadi tunggu arahan lebih lanjut, tapi pastinya kita komunikasikan agar ada solusi terkait honorer ini. Supaya pelayanan dan pemerintahan tetap maksimal,” tandasnya.

Tetapi pandangan Bagus Santoso tentang penghapusan pegawai honorer dan APBD Pro UKM ini justru mendukung langkah pemerintah pusat sebagaimana yang dipesankan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian yang meminta seluruh pemerintah daerah mengalokasikan 40 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM.

“Di Bengkalis kita minta Sekda cepat menindaklanjuti agar seluruh OPD patuh untuk dilaksanakan, ini perintah Presiden demi memulihkan ekonomi lokal kita,“ katanya.

Melalui Rakernas, apkasi dalam rapat nasional tersebut mengangkat tema yakni: "Dengan semangat kolaborasi, kita sukseskan KTT G20 untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan".

Ditambahkan orang nomor dua di Bengkalis ini bahwa alokasi APBD untuk belanja dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting dalam mendorong perekonomian.

“Ini peluang untuk para pelaku UKM lokal kita, pemerintah harus membantu memastikan produk mereka masuk e-katalog,” sebutnya.

Sementara terkait pembahasan lainnya yang sedang panas dibicararakan hampir semua kepala daerah yaitu rencana penghapusan tenaga honorer, Bagus Santoso berpandangan sama dengan Mendagri jangan sampai menimbulkan polemik apalagi konflik, "maka perlunya pemetaan dan pertimbangan lainnya sampai menemukan solusi kongkrit," ujarnya.

Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Bagus Santoso

“Terus terang ini bukan masalah sederhana karena menyangkut sedikitnya 15 ribuan orang yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab Bengkalis,” sebut Bagus Santoso.

Bersama kepala Daerah se Indoneai Wabup Bagus Santoso masih mengikuti jalannya Rakernas dalam sesi diskusi panel dan tanya jawab dengan tiga orang narasumber dari Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Staf Ahli bidang Politik & Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin serta Kementerian ESDM Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara Iman Kristian Sinulingga. (rilis)