Penurunan DBH Sawit Riau jadi sorotan, Dewan: Sepertinya Ada Kejanggalan Saat Produksi Maupun Ekspor Meningkat

PEKANBARU — Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterima Provinsi Riau menjadi sorotan DPRD Riau.

"Penurunan DBH sawit penuh kejanggalan."

"DBH Sawit ini memang perlu kami pertajam analisanya dan koordinasi ke Menteri Keuangan," kata Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, Kamis (11/6).

Kondisi tersebut dinilai janggal karena terjadi di tengah pertumbuhan sektor perkebunan sawit yang terus meningkat, baik dari sisi produksi maupun ekspor.

Abdullah, mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap penyebab turunnya DBH Sawit yang diterima daerah.

DPRD Riau juga berencana berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci terkait mekanisme dan perhitungan dana bagi hasil tersebut.

Menurutnya, berdasarkan regulasi yang berlaku, daerah memperoleh bagian tertentu dari penerimaan negara yang bersumber dari sektor sawit.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa alokasi yang diterima daerah justru mengalami penurunan meskipun aktivitas ekspor dan produksi sawit terus mengalami peningkatan.

"Karena di PP itu kan bagian daerah itu 4 persen. Dengan pertumbuhan ekspor yang semakin tinggi, tapi justru terjadi penurunan di DBH Sawit, yang itu juga salah satu anomali," ujarnya.

Abdullah menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan dan program-program yang berkaitan dengan sektor perkebunan.

Ia menegaskan, perlu ada pencocokan data secara menyeluruh antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengetahui akar persoalan yang sebenarnya.

"Ini kan perlu rekonsiliasi data bagaimana supaya DBH Sawit ini meningkat," ujarnya.

Sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia, Riau dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor perkebunan.

Karena itu, Abdullah menegaskan bahwa daerah penghasil seharusnya memperoleh alokasi DBH yang proporsional dan optimal sesuai kontribusinya.

"Nantinya kita akan analisa lebih jauh bersama kementerian terkait. Karena Riau produksi terbesar di Indonesia untuk sawit, tentu persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama agar daerah mendapatkan haknya secara maksimal," jelasnya.

DPRD Riau berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat memberikan kejelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penurunan DBH Sawit.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam memperjuangkan hak daerah agar penerimaan dari sektor unggulan tersebut dapat kembali meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Riau. (*)