Perhutanan Sosial Baru Tercapai 124 Ribu Ha, Gubri: Realisasinya Masih Rendah
Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi mengakui Perhutanan Sosial baru tercapai 124 ribu ha, realisasinya masih rendah dari target luasan keseluruhannya 1,2 juta ha.
PEKANBARU - Gubernur Syamsuar memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama stakeholder mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait Perhutanan Sosial.
"Kami sangat mendukung kebijakan Kementerian LHK untuk membuka akses legal masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Pendekatan yang dilakukan melalui pengembangan Perhutanan Sosial diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan," kata Syamsuar pada media Jumat (9/4).
Pengembangan Perhutanan Sosial menjadi strategis agar masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari hutan. Selain itu, masyarakat di sekitar kawasan hutan juga dapat menjadi garda terdepan pengamanan hutan dari berbagai ancaman, seperti kebakaran hutan dan lahan, perambahan, dan pembalakan liar.
Syamsuar mengatakan, saat ini realisasi Perhutanan Sosial di Riau baru mencapai 10 persen dari target yang dikeluarkan pemerintah pusat. Di mana dari target 1,2 juta hektare Perhutanan Sosial, baru terealisasi sekitar 124 ribu hektare. "Target PS di Riau seluas lebih kurang 1,2 juta hektare belum dapat dicapai sepenuhnya. Saat ini terdapat 79 izin seluas lebih kurang 124 ribu hektare untuk lebih kurang 25 ribu KK. Masih terdapat 84 permohonan sedang diproses baik di provinsi maupun untuk persetujuan di Kementerian LHK," jelasnya.
Syamsuar mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan perhutani sosial dapat terealisasi sepenuhnya hingga 2024 mendatang. "Oleh karenanya terus dilakukan percepatan dengan target lebih kurang 900 ribu hektare sampai dengan tahun 2024," sebutnya.
Saat ini Perhutanan Sosial masih menghadapi kendala dan tantangan. Di antaranya adalah operasionalisasi masih rendah karena belum ada dukungan pasca terbit izin, seperti dalam penyusunan rencana kerja, pembinaan tata kelola, kapasitas kelembagaan SDM, pembiayaan dan pemasaran produk.
"Beberapa upaya dan solusi di antaranya membuat target percepatan PS Provinsi Riau yang menggambarkan target tahunan dan 5 tahunan, kemudian menjadikan areal PS titik sentral dukungan kegiatan lintas dan pihak terkait, serta penguatan dukungan operasionalisasi pasca terbit izin," tukasnya.
Capaian target masih rendah
Sebelumnya Gubri Syamsuar mengatakan capaian target perhutanan sosial tahun 2020 masih rendah atau di bawah 80.000 hektare dari yang direncanakan 1 juta hektare. "Program 'Riau Hijau' adalah sebagai bentuk kebijakan peduli dengan lingkungan dan hutan, sebab lingkungan dan hutan adalah urat nadi pembangunan Riau ke depan," katanya dalam pernyataan di Pekanbaru.
Menurut dia, untuk mencapai target tersebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, khususnya yang menangani lingkungan dan kehutanan, perlu segera menyelesaikan persoalan dua sektor tersebut.
Apalagi hutan menurut fungsinya, kata dia, dibagi menjadi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. "Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya," katanya.
Sedangkan luasan hutan berdasarkan Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Provinsi Riau mencapai 8,6 juta hektare. Bila dirinci menurut fungsinya, seluas 228.793,82 hektare (2,66 persen) merupakan hutan lindung, kemudian 1.605.762,78 hektare (18,67 persen) adalah hutan produksi tetap, 1.815.949,74 hektare (21,12 persen) adalah hutan produksi terbatas dan 531.852,65 hektare (6,19 persen) adalah hutan suaka alam dan seluas 4.277.964,39 hektare (49,75) merupakan hutan produksi konversi.
Sedangkan luas lahan kritis dalam kawasan hutan berdasarkan tata guna hutan di Provinsi Riau pada tahun 2012 tercatat seluas 1,2 juta hektarr dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Indragiri Hilir 229.319,24 hektarr atau 19,18 persen diikuti Kabupaten Kampar seluas 181.291,18 hektarr atau 15,16 persen dan Kabupaten Rokan Hilir seluas 143.983,50 hektarr atau 12,04 persen, demikian Syamsuar. (*)
