Politisi Partai NasDem, Jhony Charles Apresiasi Capaian yang Diraih BUMDes di Riau 

PEKANBARU - Politisi Partai NasDem Riau, Jhony Charles mengapresiasi capaian yang telah diraih Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Riau.

"Capaian yang diraih BUMDes di Riau terbesar di Tanah Air dibandingkan provinsi lain."

"Bila diberi kepercayaan dan kesempatan, masyarakat desa juga bisa mandiri secara ekonomi. Hasil ini harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi," kata Jhony, Minggu (30/10).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI merilis omzet BUMDes di Riau tercatat mencapai Rp149 miliar dan menjadi yang terbesar di Tanah Air dibandingkan provinsi lain.

Menurutnya, hal tersebut merupakan indikasi perekonomian di tingkat masyarakat desa, khususnya di Riau, bisa berjalan dengan baik.

"Peningkatan bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM-nya sekaligus meningkatkan manajemennya. Karena dua hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan usaha atau bisnis," ujarnya.

Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Dukcapil Riau menunjukkan perkembangan BUMDes terhitung cukup pesat. Kebanyakan bergerak di sektor pangan.

Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 643 BUMDes di seluruh Riau. Dari angka itu, sebanyak 252 BUMDes sudah masuk dalam kategori maju.

Sedangkan sisanya masuk dalam kategori di bawahnya, mulai dari kategori dasar, tumbuh dan berkembang.

Menurut Jhony yang juga Sekjen DPW Partai NasDem Riau ini, pada satu sisi, BUMDes memiliki keunggulan yakni manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Pada tingkatan paling dasar, selama BUMDes-nya terus beraktivitas, masyarakat yang ikut terlibat di dalamnya sudah bisa mendapat penghasilan," tuturnya.

"Karena itu akan semakin baik bila bidang pergerakan BUMDes bisa diperluas. Seperti bila ada yang bergerak di sektor pariwisata dan lainnya," tambahnya.

Lebih lanjut Jhony menuturkan, saat ini sudah banyak destinasi wisata di Riau yang dikelola masyarakat desa sendiri. Sejauh ini, ia melihat hasilnya juga positif.

Pada umumnya, destinasi wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat, tetap tertata dengan baik. Layanannya juga memuaskan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan destinasi wisata yang dikelola pemerintah yang banyak terbengkalai.

Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana supaya BUMDes itu benar-benar bisa berdiri secara mandiri dan tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah lagi.

Untuk diketahui, sejauh ini BUMDes di Riau kebanyakan masih mengharapkan bantuan dari pemerintah. Khususnya untuk pengembangan usaha.

Pemprov Riau sendiri juga telah menganggarkan bantuan melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa yang disalurkan melalui Dinas PMD Dukcapil Riau.

"Kita harapkan, Bumdes yang ada di riau terus berkembang dan pada akhirnya benar-benar memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat kita," pungkasnya. (rilis)