Riau Kekurangan Gedung Sekolah juga Fasilitasnya Tak Memadai, Dewan: 'Lengkap Sudah, Anggarannya Disunat pula'

Tak hanya kekurangan gedung, Riau juga masih kekurangan fasilitas sekolah yang kurang memadai.

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Kota Pekanbaru masih kekurangan gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dewan menyoroti kurangnya jumlah sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA ini, termasuk fasilitas sekolah negeri yang kurang memadai.

Dampak kurangnya fasilitas dan gedung sekolah, tak sedikit anak-anak yang akhirnya tidak bersekolah. Hal ini tentu jadi polemik di Kota Bertuah.

Seperti disebutkan Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Suska Riau, Vikri Rahmaddani menuturkan, banyaknya anak tak sekolah di Pekanbaru, atau Riau pada umumnya, bukan hanya disebabkan faktor fasilitas yang tidak memadai.

"Bisa saja kan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Sekarang ini realitanya yang banyak terjadi, khususnya di Kota Pekanbaru. Fasilitas yang kurang memadai dan anak-anak yang ingin sekolah," kata Vikri Rahmaddani kepada media belum lama ini.

Bila hanya melihat dari sisi fasilitas, menurut Vikri tidak bisa jadi satu-satunya tolak ukur.

"Kalau yang saya lihat memang kita tidak bisa menjadikan tolak ukur, dan anak-anak tidak sekolah gara-gara fasilitas yang tidak memadai. Ataupun bisa jadi karena keinginan mereka untuk sekolah mungkin belum ada. Banyak faktornya,” ungkap Vikri.

Namun ia merasa miris jika benar banyak anak di Pekanbaru yang tidak sekolah akibat fasilitas sekolah, khususnya kelas yang kurang memadai.

“Saya gak bisa langsung memvonis bahwasannya anak-anak tidak bisa sekolah karena fasilitas yang kurang, dan saya sebenarnya kurang setuju," sebutnya.

"Tapi kalau memang adanya seperti itu, saya sangat miris sekali melihat Pemerintahan Kota Pekanbaru. Dinas Pendidikan, ataupun pemerintah setempat harusnya punya anggaran yang sudah ditetapkan dan tersedia yang bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin,” jelasnya.

Selain karena fasilitas yang kurang memadai, Vikri juga mengungkapkan kemungkinan anak yang tidak bersekolah bisa jadi akibat tidak cukupnya nilai untuk masuk ke sekolah negeri maupun swasta.

Vikri pun mengatakan tidak dapat memberikan jawaban yang mutlak soal angka tidak sekolah di Pekanbaru, apalagi di masa pandemi juga. Ada faktor ekonomi yang melatarbelakangi anak-anak yang tidak sekolah.

“Mungkin yang kita tahu sekarang sekolah-sekolah yang negeri itu kan mungkin terkait nilai, apalagi yang swasta."

"Mungkin banyak yang melamar kesana-kesini, anaknya gak bisa masuk. Terus digolongkan ke orang-orang yang gak mau sekolah."

"Itukan banyak faktor, saya gak bisa kasih jawaban yang bahwasannya anak-anak tidak sekolah terlambat umurnya masuk sekolah karena fasilitas yang kurang memadai. Karena kita harus lihat dulu ini apakah benar-benar terjadi,” urainya.

Dia berharap, apapun latar belakang yang membuat anak-anak di Pekanbaru tidak sekolah, pemerintah juga harus turut memperhatikan ke depannya.

“Harapan kita semuanya, pemerintah harus sangat memperhatikan pendidikan anak, terutama di masa pandemi. Karena pendidikan anak itu sangat penting karena pemimpin hari ini menentukan esok hari. Pemuda hari ini menentukan masa depan untuk bagaimana Kota Pekanbaru dan Riau selanjutnya,” sebut Vikri.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar pun mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat membangun gedung sekolah baru terutama SMP Negeri. Pasalnya, kapasitas gedung SD, SMP dan SMA dinilai tidak seimbang.

"Kita mendorong pemerintah harus membangun gedung sekolah ini secara merata supaya warga bisa menyekolahkan anaknya. Apalagi sekolah ini adalah program pemerintah wajib sekolah 9 tahun. Lantas, gimana kalau jumlah SMP di Pekanbaru ini kurang," kata Robin.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru harus segera menambah jumlah SMP Negeri. Hal ini mengingat daya tampung SMP Negeri kurang dibanding dengan lulusan SD. Terlebih lagi, PPDB SMP memakai sistem jalur zonasi.

"Misalkan nanti tamatan SD itu sekitar 20.000 siswa per tahun, sementara SMP cuma bisa yang menampung tidak sampai 10.000 siswa. Terus sisanya ini mau kemana?" terangnya.

Jadi berbicara pendidikan ini memang masih memprihatinkan. Begitu juga dengan bangunan sekolahnya.

Di Provinsi Riau misalnya, dari 150.000 bangunan sekolah dasar (SD), lebih dari 60 persen masuk dalam kategori kekurangan sarana pendukung.

"Pada umumnya sejumlah SD di Riau hanya memiliki ruangan yang sempit dan tidak menyediakan ruang multifungsi untuk bisa menunjang kegiatan esktrakulikuler para siswanya," kata salah seorang pengamat pendidikan Riau yang juga mantan Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Djauzak Ahmad.

Djauzak Ahmad menyatakan, di Kota Pekanbaru saja misalnya, untuk luas bangunan sekolah rata-rata tak lebih dari 2.500 meter persegi.

Kondisi itu sangat sempit untuk ukuran kebutuhan belajar para siswa.

"Ini belum lagi ditambah banyaknya bangunan sekolah yang tidak layak untuk sarana belajar mengajar," kata Djauzak.

"Karena itu, dia berharap Pemerintah Provinsi Riau harus melaksanakan janjinya untuk perbaikan sarana prasarana sekolah."

"Paling tidak, realisasi itu bisa segara dimulai tahun 2025. Jangan sampai janji pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sarananya hanya sekadar retorika politik saja," sebut Djauzak.

Pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga menilai, realisasi penggunanan dana APBD 25 persen untuk pendidikan masih jauh dari target yang diharapkan.

Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan juga masih tak karuan. Dari dana yang dialokasikan perkirakan baru terpakai sekitar 10 persen dari total dana Rp 400 miliar yang disisihkan APBD Provinsi Riau untuk pendidikan.

Jadi dunia pendidikan di Riau, memang masih membutuhkan kucuran bantuan untuk peningkatan mutu pengajar, sarana, dan prasarana fisik sekolah. Selama 10 tahun terakhir mutu pendidikan di Riau dinilai terasa lamban arus peningkatannya.

Dana anggaran di pangkas

Lain lagi seperti disebutkan anggota Komisi V DPRD Riau, Karmila Sari menilai, wacana penambahan unit SMA Negeri baru di Provinsi Riau terpaksa dibatalkan karena kendala dana.

"Itu (tambah SMAN baru) tidak jadi, terkendala anggaran. Seperti yang kita ketahui ya, ada surat edaran dari Menkeu dana (transfer untuk riau) dikurangi Rp613 miliar. Artinya kan dana kita tidak mencukupi," kata Karmila Sari, Jumat (3/2/2023) kemarin.

Karmila menjelaskan, untuk saat ini Provinsi Riau akan lebih fokus kepada peningkatan kualitas guru, ruang kelas dan lainnya terlebih dahulu.

"Jadi kalau (pembangunan) sekolah baru belum, kita tunda dulu. Kalaupun ada sekolah baru kami fokus seperti sekolah taruna gitu yang dikedepankan," ujarnya.

Meski begitu, Karmila menambahkan, penambahan ruang kelas SMA yang sudah ada saat ini tetap akan dilakukan.

"Makanya kita minta datanya harus jelas, berapa siswa dari SMP yang mau melanjutkan ke SMA. Supaya ketahuan mana yang kurang, berapa dari sekolah negeri dan swasta yang lulus (SMP) melanjutkan pendidikan. Ini harus betul-betul rapi. Artinya mapping (pemetaan) data harus jelas," sebutnya. (*)