Setahun Covid-19: 'Tingkat Kesulitan Semakin Berat', Capaian Vaksinasi 'Lambat'

"Setahun setelah kasus pertama Covid-19 terdeteksi, Indonesia masih menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus virus corona hingga mencapai 20.000 per hari"

enurut ahli pemodelan matematika rendahnya capaian vaksinasi dan penelusuran kasus yang belum mumpuni disebut sebagai penyebab. Dalam refleksi satu tahun Covid-19 di Indonesia yang disiarkan melalui YouTube Kemenristek/BRIN (02/03), Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut penanganan penyakit ini di Indonesia akan makin sulit.

Ia merujuk pada ditemukannya varian virus corona baru, B117, yang pertama kali terdeteksi di Inggris. Varian ini disebut lebih mudah menyebar di masyarakat. "Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat," ujarnya.

Ia pun mengakui masih masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah terkait vaksinasi hingga penelusuran kasus, sesuatu yang menurut pemerintah akan terus dibenahi demi pengendalian wabah. Hingga (02/03), menurut data Satgas Penanganan Covid-19, pemerintah baru melakukan vaksinasi pada sekitar 1,9 juta orang dari target sebanyak 181,5 juta masyarakat.

Itu berarti, capaiannya masih sekitar 1%, dan masih jauh dari target Presiden Joko Widodo untuk memvaksinasi 900.000 hingga 1 juta orang per hari. Pakar Matematika Epidemiologi ITB Nuning Nurani menilai capaian vaksinasi saat ini tak akan berpengaruh pada pemodelan matematika yang dibuatnya, yakni Indonesia masih bisa mencatat hingga 20.000 kasus per hari pada tahun ini. "Kalau dari sisi modeling, tidak berpengaruh karena jumlah yang divaksin," kata Nuning dirilis BBC News Indonesia.

Timnya memperkirakan puncak kasus dapat terjadi pada 4 Agustus 2021. Hingga akhir 2021, tim juga menilai kasus baru per harinya bisa lebih dari 10.000 kasus. Hal itu dapat terjadi, kata Nuning, karena orang-orang yang jenuh bepergian saat libur panjang dan lebaran, juga orang-orang yang semakin lengah dengan protokol kesehatan karena keberadaan vaksin. "Ahli epidemiologi berpendapat bahwa dia [vaksinasi] akan punya makna jika yang divaksinasi antara 70-80 persen. Kondisinya sekarang penyebarannya masih sangat tinggi dan jumlah vaksinasinya sangt terbatas sehingga tak berpengaruh terhadap kondisi puncak," ujarnya.

Iqbal Elyazar, kolaborator ilmuwan LaporCovid-19, mengatakan proses vaksinasi terlalu "lambat". "Jika target pemerintah menyelesaikan vaksinasi ini sampai akhir tahun 2021, maka intensitas vaksinasi seharusnya sekitar 520.000 orang per hari," ujarnya.

Ia mencatat, rata-rata harian vaksinasi Indonesia dalam satu minggu belakangan adalah sekitar 68.000 orang perhari. "Kenaikan kecepatan vaksinasi yang amat signifikan amatlah diperlukan untuk mempercepat pengurangan beban kesehatan di masyarakat dan faskes. Misalnya jika kapasitas vaksinasi kita hanya 100.000 orang per hari, dengan target 181,5 juta orang, maka diperkirakan butuh waktu lima tahun itu melakukannya. Terlalu lama," kata Iqbal.

Mengapa capaian rendah?

Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebutkan salah satu tantangan melaksanakan vaksinasi masif adalah jumlah vaksin. "Tantangannya saat ini ialah memastikan jumlah vaksin yang tersedia sesuai dengan jumlah target vaksinasinya," ujarnya.

Sejauh ini, pemerintah sudah menerima vaksin Sinovac dari China sebanyak 38 juta dosis. Sebanyak 35 juta dalam bentuk bulk (bahan baku) dan tiga juta dalam bentuk vaksin yang sudah jadi. Bahan baku itu selanjutnya diproses di PT Bio Farma menjadi vaksin jadi. Hingga kini, tercatat sekitar tujuh juta vaksin jadi yang sudah beredar di masyarakat.

Pemerintah mengatakan akan menerima total 185 juta dosis Sinovac, seraya berupaya mengadakan vaksin lain, seperti Pfizer, Astra Zeneca, dan Novavax. Yang jadi prioritas vaksinasi pemerintah hingga saat ini adalah tenaga kesehatan, pekerja publik, dan warga lansia. Sementara itu, vaksinasi lansia, baru bisa dilakukan di ibu kota provinsi saja. Wiku mengatakan pemerintah akan membuat vaksinasi lebih fleksibel ke depannya. "Pemerintah terus berupaya menjadikan vaksinasi ini lebih fleksibel dengan menambahkan titik pelayanannya, yaitu diperluas tidak hanya di ibukota provinsi," ujarnya.

Di sisi lain, Iqbal Elyazar, kolaborator ilmuwan LaporCovid-19 menyorot masalah managerial yang menghambat pelaksanaan vaksinasi. "Ada eksekusinya juga yang harus menunggu perintah dahulu, lalu ada perubahan eksekusi prioritas orang-orang yang dapat vaksin di daerah-daerah," ujarnya.

Perubahan prioritas itu, katanya, terjadi dalam kasus pemberian vaksin pada tahanan KPK dan keluarga anggota DPR. Pemerintah berupaya mengejar target vaksinasi dengan melakukan vaksinasi yang disebut 'gotong royong', meski program ini dikritik lantaran dikhawatirkan membuka pintu komersialisasi vaksin. "Untuk percepatan vaksin, khususnya kepada pekerja publik, maka upaya terkini yang disusun pemerintah ialah vaksin gotong royong yaitu vaksin yang prosesnya akan dilakukan oleh swasta, namun tetap di bawah pengawasan pemerintah. Perlu ditekankan bahwa vaksin gotong royong bukanlah vaksin mandiri sehingga tetap gratis untuk target penerimanya, yaitu para pekerja," kata Wiku Adisasmito.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memakai data Pemilu yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperlancar proses vaksinasi. Dalam penandatanganan MOU antara kementerian dan KPU (02/03), Menteri Kesehatan Budi Gunadi membeberkan proses vaksinasi pada tenaga kesehatan yang sempat terhambat data domisili yang belum termutakhir.

Hal itu terjadi pada tenaga kesehatan yang alamatnya tercatat di Yogyakarta, tapi kini berdomisili di Jakarta. "Jadi jatahnya dikasih ke Yogyakarta, begitu mau disuntik mereka ngomel karena tinggal di Jakarta kok disuruh pulang ke Yogya. "Itu adalah contoh problem pertama karena data tidak update," ujarnya.

Penelusuran dan tes

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah terkait vaksinasi. Namun, dia mengatakan program vaksinasi pun tak akan berhasil tanpa pelaksanaan protokol kesehatan, yang disebutnya 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), juga peningkatan 3T (testing, tracing, treatment). "Vaksinasi akan gagal kalau proses tracing dan testing tidak kuat," ujarnya.

Terkait penelusuran, pemerintah telah berupaya menambah jumlah petugas pelacak kontak hingga 30 kontak dalam satu kasus, sesuai standar WHO. Namun, hingga kini, target itu masih sulit tercapai akibat sejumlah faktor, antara lain karena stigma yang masih melanda. Dante mengatakan pemerintah akan fokus membenahi kekurangan di bidang penelusuran ini. "Kita gunakan tracer (penelusur) yang lebih banyak lagi. Kira-kira 80.000-100.000 Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader-kader puskesmas untuk membantu proses ini di hulu [untuk] mencari kontak erat orang yang belum terdiagnosis," kata Dante menambahkan, hal itu penting untuk mendeteksi orang terinfeksi yang belum mengalami gejala berat, sehingga angka mortalitas pun akan berkurang. (*)