Internasional   2023/07/21 17:15 WIB

Singapura Diguncang Skandal Perselingkuhan dan Korupsi Menteri

Singapura Diguncang Skandal Perselingkuhan dan Korupsi Menteri
Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong

INTERNSIONAL - Singapura, yang terkenal dengan stabilitas politik dan jarang diterpa skandal, baru-baru ini justru diguncang oleh serangkaian skandal politik.

Pekan lalu, seorang menteri senior ditangkap dalam penyelidikan korupsi, kasus pertama dalam empat dekade.

Kemudian pada Senin (17/07), dua anggota parlemen - salah satunya pernah dianggap sebagai calon perdana menteri - mengundurkan diri setelah terungkap bahwa mereka berselingkuh.

Dua kejadian ini telah mengejutkan penduduk negara-kota tersebut, yang membanggakan reputasi pemerintahan yang bersih dan pemimpin dengan gaji tertinggi di dunia.

Sejumlah analis politik mengatakan skandal yang terungkap dapat merusak dukungan untuk Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa sejak 1959 dan memegang mayoritas di parlemen.

Para analis juga mengatakan ada keraguan kapan Perdana Menteri Lee Hsien Loong bisa menyerahkan tampuk kepemimpinan.
Tan Chuan-jin dan Cheng Li Hui

Pada Senin (17/07), Ketua Parlemen, Tan Chuan-jin, 54, dan sesama anggota parlemen, Cheng Li Hui, 47, mengundurkan diri dari partai dan badan legislatif karena "hubungan tidak pantas" mereka. Tan sudah menikah, sedangkan Cheng berstatus lajang.

Kemudian pekan lalu, lembaga antikorupsi Singapura menangkap Menteri Transportasi, S Iswaran, dan miliarder, Ong Beng Seng. Kedua pria tersebut memainkan peran kunci dalam membawa Grand Prix ke Singapura pada 2008.

Warga Singapura diberitahu pada Rabu (12/07) lalu bahwa Iswaran telah diminta untuk mengambil cuti dari tugas kementerian di tengah penyelidikan.

Wakil Perdana Menteri, Lawrence Wong, mengatakan kepada media lokal bahwa penyelidikan korupsi akan dilakukan "penuh, menyeluruh, dan independen", serta tidak ada yang akan disembunyikan.

Akan tetapi, pihak berwenang baru mengumumkan penangkapan itu tiga hari setelah kejadian. Keduanya belum didakwa dan saat ini bebas dengan jaminan.

Penangkapan itu terjadi menyusul tuduhan bahwa dua menteri senior lainnya - K Shanmugam dan Vivian Balakrishnan - telah menyewa bungalo era kolonial di lingkungan kelas atas dengan harga di bawah harga pasar.

Walau tinjauan anti-korupsi menyatakan kedua pria itu tidak bersalah, masalah tersebut memicu perdebatan sengit tentang ketidaksetaraan di Singapura dan pandangan politik.

Serangkaian peristiwa yang tidak biasa ini telah memunculkan meme di media sosial.

"Para penulis Singapura musim ini benar-benar lebih hebat dari biasanya," tulis akun Instagram yeolo.sg pada Senin.

Unggahan terpisah, yang menampilkan para aktris berkerumun mengitari sebuah laptop di lokasi syuting film Barbie, berbunyi: "Ketika saya dan teman-teman perempuan tiba-tiba tertarik pada politik sg [Singapura]."

Namun di luar lelucon itu terdapat pertanyaan serius tentang masa depan PAP dan berapa lama PAP dapat mempertahankan kepercayaan warga Singapura.

Partai tersebut telah melewati skandal serupa di masa lalu - dalam dekade terakhir seorang ketua parlemen dan seorang anggota parlemen mengundurkan diri karena perselingkuhan. Tetapi skandal kali ini berbeda. Kedekatan waktu antara skandal perselingkuhan dan penyelidikan korupsi telah meningkatkan daya kritis para pemilih.

PAP telah lama membanggakan diri karena anggota-anggota parlemennya punya standar moral yang tinggi, dan kemampuan menjaga ketertiban internal. Salah satu anggota pendiri partai tersebut pernah membandingkan bergabung dengan PAP setara bergabung dengan kependetaan.

PM Lee Hsien Loong pekan ini membela penanganan partainya terhadap rentetan skandal yang terjadi, dengan mengatakan itu menunjukkan "cara sistem harus berfungsi".

"Kadang-kadang berbagai hal menumpuk, tapi kami memastikan kami melakukannya dengan benar," katanya, menambahkan bahwa "standar kesopanan dan perilaku pribadi yang tinggi... adalah alasan mendasar warga Singapura mempercayai dan menghormati PAP".

Tetapi pengamat lain berpendapat bahwa rentetan kontroversi ini memunculkan pertanyaan mengenai klaim Singapura - dan khususnya, klaim PAP - bahwa mereka menjalankan tata kelola pemerintahan yang luar biasa.

"Saya pikir pertanyaan terbesar seputar pengekangan kewenangan, pengawasan, transparansi, imparsialitas terkait proses parlemen, serta klaim PAP bahwa mereka punya fungsi pemeriksaan yang memadai terhadap diri mereka sendiri," kata ilmuwan politik yang berbasis di Singapura, Ian Chong.

Dia mencatat bahwa PAP telah menolak praktik politik yang umum di negara-negara maju lainnya, semisal pengungkapan pendapatan serta aset publik pemegang jabatan politik, pegawai negeri senior, dan anggota keluarga dekat mereka.

Tidak ada mekanisme yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban orang yang berkuasa, tambah Michael Barr, seorang profesor hubungan internasional di Australia yang telah menulis beberapa buku tentang politik Singapura.

"Anda hanya harus memercayai mereka. Itulah mengapa ini merupakan rangkaian perkembangan yang berbahaya dan baru bagi pemerintah [Singapura]. Mereka merusak kepercayaan publik mereka," katanya.

Singapura berada di peringkat negara kelima paling tidak korup dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International terbaru. Selama bertahun-tahun, pemerintah Singapura telah menjustifikasi gaji menteri sebanyak tujuh digit sebagai cara untuk menekan korupsi.

Tetapi Dr Barr menunjukkan: "Tanpa tingkat kepercayaan publik yang luar biasa, pemerintah harus bergantung pada salah satu dari dua hal untuk memenangkan pemilu: penindasan dan tindakan lain yang menumbangkan demokrasi, atau legitimasi berbasis kinerja tingkat tinggi. Rekor mereka dalam beberapa tahun terakhir telah sedemikian rupa sehingga kita bisa melupakan legitimasi kinerja."

Peristiwa baru-baru ini juga menimbulkan keraguan kapan Lee akan mundur.

Pria berusia 71 tahun yang menjadi perdana menteri sejak 2004 itu sering mengutarakan keinginannya untuk pensiun. Pengganti telah ditunjuk: Lawrence Wong, yang juga menteri keuangan.

Tetapi pada hari Senin, Lee mengatakan dia tidak memiliki rencana untuk mengadakan pemilihan umum segera. Pemilu berikutnya dijadwalkan pada November 2025.

Fakta bahwa ong tidak lebih aktif dan terlihat dalam menangani skandal baru-baru ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dia dan kesiapan rekan-rekannya untuk mengambil alih sebagai pemimpin Singapura, kata Dr Chong. (*)

Tags : Politik, Korupsi, Singapura,