Suasana Kebun Berubah Tegang karena Harga Sawit Anjlok, 'Jadi Tamparan Keras dan Luka Mendalam Bagi Petani Swadaya'

JAKARTA - Harga sawit mendadak jatuh setelah pemerintah menggulirkan aturan baru ekspor satu pintu. Petani di berbagai daerah mulai resah karena harga tandan buah segar atau TBS turun tajam.

"Harga sawit jatuh, truk pengangkut sawit biasanya hilir mudik kini berubah jadi sepi."

“Rata-rata penurunan mencapai sekitar Rp1.500 per kilogram hanya dalam hitungan hari,” kata Ketua Umum Perkumpulan Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, Minggu (24/5).

Lantas dalam beberapa hari, suasana kebun sawit berubah tegang dan penuh tanda tanya. Buah sawit mulai menumpuk di pinggir jalan tanah merah. Sebagian bahkan perlahan membusuk karena belum ada pembeli berani mengambilnya.

Mansuetus Darto, mengatakan penurunan harga berlangsung sangat cepat. Sebelum aturan baru diumumkan, harga TBS masih berada di kisaran Rp3.000 sampai Rp3.700 per kilogram.

Sekarang harga turun menjadi Rp1.500 hingga Rp2. 500 per kilogram.

Penurunan itu langsung mengguncang ekonomi desa-desa sawit. Petani swadaya menjadi kelompok paling terpukul karena hidup bergantung pada hasil panen harian.

Saat harga turun drastis, pemasukan rumah tangga ikut limbung.

Uang hasil sawit biasanya dipakai membeli beras, susu anak, pupuk kebun, sampai membayar cicilan kendaraan. Namun, sekarang banyak petani memilih menahan panen karena harga dianggap terlalu rendah.

Situasi makin rumit setelah sejumlah tempat penampungan sawit menghentikan aktivitas sementara.

Tengkulak juga mulai berhati-hati membeli sawit petani. Mereka takut harga kembali berubah saat buah dijual ke pabrik.

“Yang paling terdampak tentu petani swadaya,” kata Darto.

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

Melalui aturan tersebut, ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara wajib melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.

Pemerintah ingin Indonesia memiliki kendali lebih besar terhadap komoditas nasional. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia selama ini hanya menjadi produsen besar tanpa punya kuasa menentukan harga sendiri.

“Indonesia produsen sawit terbesar di dunia, tapi harga ditentukan negara lain,” tegas Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta.

Pernyataan itu langsung menjadi perhatian besar pelaku usaha sawit. Banyak perusahaan dan pedagang mulai memilih menunggu sambil membaca arah aturan baru. Akibatnya, pasar bergerak lambat dan penuh ketidakpastian.

Di lapangan, truk pengangkut sawit mulai jarang terlihat. Aktivitas bongkar muat di sejumlah ram sawit ikut menurun.

Pedagang pengumpul memilih berhenti sementara dibandingkan dengan menanggung risiko kerugian besar.

Darto mengatakan banyak pelaku usaha masih bingung dengan mekanisme perdagangan baru.

Mereka khawatir harga crude palm oil atau CPO berubah setelah masuk sistem tata niaga baru nasional.

“Pelaku usaha takut membeli mahal, lalu nanti harga berubah lagi,” ujarnya.

Kondisi serupa juga terasa di Kalimantan Barat. Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung, mengaku harga sawit turun bertahap sejak wacana ekspor satu pintu ramai dibicarakan.

Hari pertama turun Rp300. Hari berikutnya kembali turun hingga total mencapai Rp1.000 per kilogram.

“Salah satu komoditas paling terdampak ya sawit,” kata Suyanto Tanjung, Jumat, 22 Mei 2026.

Suyanto bukan hanya anggota dewan. Ia juga petani sawit di Sintang.

Ia merasakan langsung perubahan suasana pasar di tingkat bawah.

Banyak petani mulai gelisah karena hasil panen tidak lagi memberi keuntungan seperti biasanya.

Padahal harga CPO dunia sebenarnya masih cukup stabil. Bahkan di beberapa negara, harga justru mengalami kenaikan.

Pasar lokal bergerak berbeda karena banyak pelaku usaha belum memahami arah kebijakan baru pemerintah.

“Pengusaha masih menunggu kepastian mekanisme baru,” ujar Suyanto.

Di desa-desa sawit Kalbar, sawit bukan sekadar komoditas ekspor. Sawit menjadi napas ekonomi masyarakat sehari-hari.

Warung kecil hidup dari uang panen sawit. Bengkel motor ramai karena pekerja kebun. Sopir truk mendapat penghasilan dari angkutan buah sawit. Saat harga jatuh, seluruh roda ekonomi desa ikut melambat.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau SPI, Henry Saragih, justru mendukung langkah pemerintah untuk mengambil alih kendali tata niaga sawit nasional.

Menurutnya, selama ini harga sawit terlalu dipengaruhi oleh pasar global dan korporasi besar.

“Ini momentum penting agar negara punya kendali lebih kuat,” ujar Henry Saragih.

SPI menilai aturan baru dapat membantu menghentikan praktik manipulasi ekspor dan permainan harga.

Negara juga dinilai bisa mengoptimalkan devisa sawit untuk kepentingan rakyat. 

Namun, Henry mengingatkan bahwa masa transisi tidak boleh membuat petani menjadi korban. Pemerintah diminta menjaga harga TBS tetap stabil agar petani tidak kehilangan penghasilan.

“BUMN harus hadir menjaga harga petani,” tegas Henry.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan sawit memiliki peran besar bagi ekonomi nasional.

Pada 2025, devisa sawit mencapai sekitar 23 miliar dolar AS atau setara Rp391 triliun. 

Indonesia juga masih menjadi produsen sawit terbesar dunia dengan produksi sekitar 56 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 32 juta ton menjadi produk ekspor ke berbagai negara.

Pemerintah ingin kekuatan besar itu tidak lagi hanya menguntungkan pasar luar negeri. Indonesia diharapkan bisa menjadi penentu arah perdagangan sawit dunia.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia harus berani menentukan harga komoditas sendiri.

Menurutnya, era mengikuti permainan pasar luar negeri sudah waktunya berubah.

“Sekarang saatnya Indonesia menentukan arah sendiri,” kata Sudaryono.

Meski begitu, petani sawit di desa-desa masih berharap satu hal sederhana. Mereka ingin harga kembali stabil agar hasil panen tetap bisa menghidupi keluarga. Sebab bagi petani kecil, sawit bukan sekadar bisnis besar. Sawit adalah dapur rumah yang harus terus menyala setiap hari. (*)