Titik Hotspot Mulai Mengamuk jadi Ditetapkan Siaga Darurat Karhutla, Pj Gubri: Kita Minta Bantuan Heli Waterboombing

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2024 dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto, Kamis 14 Maret 2024.

Rapat yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya tersebut bertujuan untuk mengatasi ancaman Karhutla di Provinsi Riau.

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto memberikan laporan mengenai langkah-langkah antisipasi Karhutla di wilayah tersebut.

Menyoroti tantangan yang dihadapi, Pj Gubernur Riau menyampaikan permohonan bantuan helikopter dan pesawat untuk memperkuat penanganan Karhutla.

"Rapat tadi kita minta BNPB ada helikopter patroli satu unit dan waterboombing enam unit. Kemarin juga ada dari KLHK satu unit sudah sampai di Lanud roesmin nurjadin," ungkap SF Hariyanto.

Pj Gubernur Riau menekankan beberapa kendala yang dihadapi, termasuk sebagian besar wilayah Riau yang terdiri dari lahan gambut serta sulitnya akses ke lokasi kebakaran dan ketersediaan sumber air yang terbatas.

"Pertumbuhan banjir dan air surut rumput yang banyak mati dapat meningkatkan potensi Karhutla, sehingga kami telah mengeluarkan edaran kepada kabupaten/kota untuk meningkatkan langkah-langkah antisipasi," tambahnya.

Penting untuk dicatat, Pj Gubernur Riau telah menetapkan status siaga darurat Karhutla di Provinsi Riau hingga 30 November 2024.

Keputusan ini menjadikan Riau sebagai provinsi pertama yang mengambil langkah tersebut, mengingat minimnya curah hujan, peningkatan hotspot, dan luas lahan yang terbakar.

Pemprov Riau juga menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Riau tahun 2024.

Penetapan status itu melalui Surat Keputusan Gubernur yang diteken langsung oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto pada 13 Maret 2024. Berlaku selama 263 hari, terhitung mulai 13 Maret hingga 30 November 2024 mendatang.

Penetapan status siaga Karhutla tingkat provinsi ini, merujuk pada dua daerah di Riau yang sudah lebih dulu menetapkan status tersebut.

Kalaksa BPBD Riau, M Edy Afrizal menyebutkan, penetapan tersebut berada di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

"Sudah dua daerah yang menetapkan siaga darurat Karhutla. Maka kami bersama unsur terkait sudah bisa membahas penetapan status siaga darurat Karhutla tingkat provinsi," katanya.

Penetapan status siaga darurat Karhutla tersebut sebagai bentuk antisipasi. Pasalnya saat ini di daerah pesisir Riau curah hujan sudah mulai berkurang, sehingga langkah antisipasi penting dilakukan.

"Daerah pesisir riau curah hujan sudah berkurang, meskipun di daerah daratan masih ada hujan. Namun langkah antisipasi penting dilakukan," ujarnya.

Untuk diketahui, sejak Januari hingga awal Maret 2024. Luas Karhutla di Riau sudah mencapai 123,23 Hekatre. Luas lahan yang terbakar tersebut tersebar di sembilan kabupaten/kota di Riau, dan terluas di Kota Dumai.

Untuk luas Karhuta yang terjadi di Kota Dumai saat ini tercatat seluas 84,80 hektare, Kabupaten Rohil 1 hektare, Bengkalis 14,30 hektare, Meranti 3,50 hektare, Siak 1 hektare, Pekanbaru 0,05 hektare, Pelalawan 14,73 hektare, Inhil 3,80 hektare dan Kuansing 0,05 hektare.

Setelah penetapan status siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli. Nantinya helikopter dipakai untuk menangani Karhutla yang sudah mulai terjadi.

Itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Riau, M Edy Afrizal, bersama Kabid Kedaruratan Jim Gafur.

Ia mengungkapkan bahwa setelah penetapan status siaga darurat Karhutla, pihaknya segera mengirimkan surat permintaan bantuan helikopter kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Setelah penetapan status itu, kami sudah menyiapkan surat untuk permintaan bantuan helikopter ke KLHK dan juga BNPB," ujar Jim Gafur pada Jumat (15/3).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Jim, BPBD Riau mengajukan permohonan untuk helikopter water bombing sebanyak enam hingga delapan unit kepada BNPB.

Sementara helikopter patroli sebanyak satu unit diajukan kepada KLHK. Hal ini dilakukan karena saat ini sudah ada satu helikopter patroli yang siap standby di Riau.

"Melihat potensi yang ada di Riau, kami mengajukan bantuan helikopter water bombing sebanyak enam sampai delapan unit. Sedangkan helikopter patroli satu unit," paparnya.

Jim menegaskan bahwa helikopter tersebut sangat diperlukan terutama untuk mengatasi Karhutla di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dengan adanya helikopter water bombing, diharapkan api dapat segera dipadamkan sebelum meluas.

"Melihat dari kejadian Karhutla beberapa waktu yang lalu, ada di daerah yang sulit dijangkau melalui darat. Yang seperti ini diperlukan helikopter water bombing," tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan Karhutla di provinsi Riau, serta mengurangi potensi kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan. 

Sekarang curah hujan mulai menurun, namun titik api di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Riau masih belum terdeteksi.

"Titik panas atau hotspot di wilayah sumatera ada 37 titik, tersebar paling banyak di riau dengan 21 titik panas," kata Prakirawan BMKG stasiun Pekanbaru, Putri Santy.

"Untuk 21 titik panas di riau tersebar di kabupaten meranti 10 titik, kota dumai enam titik, dua titik di siak, dua titik di Inhil dan satu titik di pelalawan," sambungnya.

Hanya saja BMKG stasiun Pekanbaru melaporkan ada beberapa titik panas muncul di Sumatera, hari ini, Jumat 15 Marfet 2024 ini.

Putri menuturkan, juga ada tujuh titik panas di Sumut, empat titik di Kepri, dua titik di Jambi, serta masing-masing satu titik di Sumbar, Sumsel dan Lampung.

Seperti diketahui, Pemprov Riau bersama pemerintah daerah 12 kabupaten/kota mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sejak lama. Tetapi terjadi Karhutla di wilayah Rohil, Pelalawan, Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Dumai.

Namun akhir tahun 2023, hujan lebih sering mengguyur Pulau Sumatera, khususnya Riau. Ini membuat tingkat kemunculan hotspot minim.

Sehingga Pemprov Riau memutuskan untuk mencabut status darurat siaga Karhutla. Kemudian saat ini Gubernur Riau sudah membentuk Satgas siaga bencana hidrometeorologi, menghadapi musim hujan dan rawan banjir serta longsor. (*)