Titik Panas Masih Membara di Riau, 'Buat Warga Tercekik Kabut Asap Seumur Hidup'

PEKANBARU — Aktivitas titik panas atau hotspot di wilayah Riau terpantau masih cukup tinggi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru hingga Selasa 25 Agustus 2026.

"Tercatat ada 447 titik panas tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Riau."

“Total titik panas (hotspot) update pukul 23.00 WIB untuk wilayah Sumatera sebanyak 2.787 titik. Sementara untuk Riau terpantau sebanyak 447 titik panas,” kata Petugas BMKG Stasiun Pekanbaru, Bella R Adelia, Selasa (25/8).

Bella R Adelia, mengatakan jumlah tersebut menjadi bagian dari total 2.787 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sumatera.

Dari 447 titik panas di Riau, Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 174 titik.

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Indragiri Hilir dengan 159 titik panas

“Untuk sebaran titik panas di Riau, Kabupaten Pelalawan tercatat 174 titik dan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 159 titik,” ujarnya.

Selain dua wilayah tersebut, hotspot juga terdeteksi di Kabupaten Bengkalis sebanyak 40 titik, Indragiri Hulu 29 titik, Kampar 14 titik, Rokan Hilir 9 titik, Rokan Hulu 7 titik, Siak 6 titik, Kepulauan Meranti 3 titik, Kuantan Singingi 1 titik, serta Kota Pekanbaru sebanyak 5 titik.

Sementara itu, secara regional Sumatera, jumlah hotspot tertinggi tercatat di Sumatera Selatan dengan 1.551 titik. Jambi berada di urutan berikutnya dengan 361 titik, disusul Riau dengan 447 titik, Lampung 172 titik, Bangka Belitung 109 titik dan Kepulauan Riau 71 titik.

Data tersebut menunjukkan sebaran hotspot di Riau masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah, terutama Pelalawan dan Indragiri Hilir yang menyumbang lebih dari separuh total titik panas di Provinsi Riau.

BMKG terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas sebagai bagian dari upaya mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di tengah kondisi cuaca yang dapat mendukung muncul dan meluasnya kebakaran.

Masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di daerah yang terpantau memiliki konsentrasi hotspot tinggi.

Upaya pemerintah terus dilakukan untuk mengendalikan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kembali diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Memasuki tahap keempat, sebanyak 9 ton garam disiapkan untuk penyemaian awan guna memicu hujan buatan.

Kalaksa BPBD Damkar Riau, M Edy Afrizal mengatakan, pelaksanaan OMC diperpanjang hingga 29 Agustus 2026.

Namun, penyemaian tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus menyesuaikan keberadaan awan potensial.

“OMC di Riau sudah kembali diperpanjang hingga 29 Agustus mendatang. Stok garam siap semai ada 9 ton,” kata Edy, Senin (24/8).

Menurut Edy, pemantauan terhadap awan potensial dilakukan setiap jam. Kondisi atmosfer tersebut menjadi faktor utama untuk menentukan waktu pelaksanaan penyemaian.

“Untuk penyemaian garam harus melihat awan potensial dulu. Jadi tidak bisa diarahkan di daerah mana, seperti difokuskan di daerah yang sedang terjadi karhutla. Karena tetap harus ada awan potensial,” ujarnya.

Selain mengoptimalkan OMC, BPBD Damkar Riau bersama BMKG juga memantau pergerakan asap yang berpotensi masuk ke wilayah Riau.

Edy menyebut asap bergerak dari wilayah selatan menuju utara mengikuti arah angin. Sebagian asap tersebut berasal dari Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi, kemudian bercampur dengan asap dari kawasan Kerumutan di Riau.

“Ini asap kiriman dari Lampung, Sumatera Selatan dan Jambi yang masuk ke Riau, bercampur dengan asap yang dari Kerumutan Riau,” tuturnya.

Pergerakan asap bahkan telah terpantau mencapai wilayah Sumatera Utara. Meski demikian, Edy mengatakan asap belum sepenuhnya memasuki kawasan permukiman.

“Asapnya juga sudah sampai ke Sumatera Utara, cuma belum sampai masuk ke permukiman karena memang arah anginnya dari selatan ke utara,” ujarnya.

Kondisi angin dan arah pergerakan asap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah.

Pemerintah pun terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi dampak terhadap masyarakat.

Edy mengingatkan perlunya langkah antisipasi, terutama bagi kelompok yang lebih rentan terhadap paparan asap, seperti ibu hamil, bayi, dan balita.

Salah satu langkah yang dinilai perlu disiapkan adalah distribusi masker di wilayah yang berpotensi terdampak asap.

“Untuk mengantisipasi, jangan sampai masyarakat terdampak. Kita perlu ada pembagian masker juga di sana,” pungkas Edy. (*)