PEKANBARU - Ustad Abdul Somad [UAS], santer dikabarkan menjadi juru kampanye (Jurkam) beberapa calon pilkada di Riau. Ia secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih pasangan Hafith-Eriza pada pilkada Rohul. Kemudian di Dumai Ia juga mendeklarasikan sebagai jurkam pasangan calon Paisal-Amris. Sementara di wilayah Siak, UAS dikabarkan menjadi jurkam salah satu pasangan.
Menanggapi perihal itu, Pengamat Politik Saiman Pakpahan mengatakan kontestasi ini menjadi menarik. Lantaran adanya keterlibatan tokoh yang seharusnya menjadi orang yang berada di semua kalangan karena Ia adalah Ulama. "Harusnya ulama ya jadi ulama, bukan justru ikut dalam pertarungan kepentingan," ucapnya pada wartawan, Rabu (25/11) malam.
Menurutnya, jika UAS telah menjadi bagian pertarungan itu, maka statusnya sebagai ustad bukan lagi menjadi referensi publik namun sudah berubah menjadi kelompok. Karena menjadi bagian dari kepentingan tadi. "Motifnya bisa kita pahami, yakni melakukan syiar Islam. Namun dengan cara mendorong orang tertentu yang dianggap sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Sementara jika berbicara agama ya bisa saja, sebab semua calonkan beragama islam," terangnya. "Seharusnya ia kan seorang ustad, tokoh yang sifatnya sebagai referensi semua kalangan. Tapi kalau berdiri disalah satu calon maka dia berada dalam sebuah partai. Sehingga dia berada di luar konteksnya sebagai ustad atau ulama," imbuhnya.
Memang, lanjut Saiman, tidak ada yang bisa ikut campur dalam keputusan individunya. Namun karena UAS adalah referensi publik, seharusnya Ia mengambil porsi itu. Bukan malah menjadi kecil karena terlibat dalam politik praktis. "Apapun ceritanya dia tetap masuk dalam kontestasi karena yang melakukan kontestasi itu partai politik. Artinya secara tidak langsung dia mendorong orang tertentu yang diusung partai tertentu. Secara individu tidak ada persoalan namun status sosial yang melekat itu seharusnya menempatkan UAS di posisi yang besar," terangnya.
Menurut Saiman, sebaiknya dukung mendukung salah satu Paslon itu dihindari. Lantaran ini adalah proses pertarungan politik. Kalau dihitung kontribusi, UAS sudah sangat berkontribusi karena menjadi referensi dan cukup dipandang oleh semua Paslon. "Karena porsinya di situ, sehingga dia tidak terlibat di wilayah yang lebih teknis. Sebab sirkulasi kekuasaan itu ada di partai politik. Reputasinya bisa jadi hancur kalau begitu. Nah kalau mau, jadi politisi sekalian. Asal muasal pilkada inikan karena adanya partai politik. Jadi UAS terjebak dalam posisi itu," tuturnya. (*)
