Wacana Pemekaran Wilayah Riau Fokus Mengelola SDA yang Juga Mengejar Tujuh Rekomendasi

PEKANBARU – Wacana pemekaran Wilayah Riau fokus mengelola Sumber Daya Manusia (SDA) juga mengejar tujuh rekomendasi.

Wacana pemekaran wilayah Riau kembali menjadi perhatian berbagai pihak, terutama elit politik lokal.

Gagasan pemekaran wilayah Riau dengan membentuk kabupaten dan kota baru di Provinsi Riau dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus membuat pengelolaan sumber daya alam (SDA) lebih fokus sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Rencana pemekaran wilayah Riau selama ini menjadi salah satu isu strategis yang terus dibicarakan berbagai kalangan, termasuk masyarakat hingga tokoh daerah.

Luas wilayah serta besarnya potensi ekonomi Riau menjadi salah satu alasan munculnya gagasan pemekaran wilayah Riau untuk membentuk daerah otonomi baru.

Dalam wacana pemekaran wilayah Riau yang berkembang, terdapat 12 calon daerah otonomi baru (DOB) yang disebut-sebut berpotensi dimekarkan dari sejumlah wilayah kabupaten dan kota yang ada saat ini.

Meski demikian, penting ditegaskan bahwa daftar pemekaran wilayah Riau tersebut masih berada pada tahap wacana atau usulan.

Dimana, usulan pemekaran wilayah Riau dengan pembentukan daerah otonomi baru tidak serta-merta dapat dilakukan karena harus melalui kajian, persyaratan administratif dan teknis, serta keputusan pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, rencana pemekaran wilayah ini masih menghadapi tantangan berupa kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang hingga kini menjadi salah satu faktor penghambat realisasi berbagai usulan pemekaran di Indonesia.

Provinsi Riau dikenal memiliki wilayah yang luas dengan karakter geografis dan potensi ekonomi yang beragam.

Sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan hingga pariwisata menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, luas wilayah juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara merata.

Jarak antara pusat pemerintahan dengan sejumlah wilayah yang berada cukup jauh dapat memengaruhi kecepatan pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas dasar masyarakat.

Atas dasar itulah, pemekaran wilayah dinilai berpotensi menjadi salah satu pilihan untuk mendekatkan pusat pemerintahan kepada masyarakat.

Dengan wilayah administratif yang lebih kecil, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemekaran juga diharapkan tidak hanya berkaitan dengan pembentukan pemerintahan baru, tetapi mampu mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Riau.

Salah satu alasan yang sering dikaitkan dengan pemekaran wilayah Riau adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda.

Ada daerah yang memiliki potensi perkebunan dan pertanian, ada yang kuat pada sektor perikanan, perdagangan, industri, pertambangan maupun pariwisata.

Jika pengelolaan dilakukan dengan perencanaan yang lebih terarah, potensi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat

Daerah yang memiliki potensi pertanian, misalnya, dapat memprioritaskan pembangunan jalan produksi, irigasi, pasar dan fasilitas pendukung lainnya.

Begitu pula wilayah pesisir dapat lebih fokus mengembangkan sektor perikanan, pelabuhan, perdagangan serta ekonomi masyarakat pesisir.

Sementara daerah yang memiliki potensi wisata dapat mengembangkan akses jalan, fasilitas wisata, promosi serta usaha mikro dan kecil yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Dengan demikian, pemekaran wilayah bukan sekadar membagi wilayah administratif, tetapi harus mempunyai tujuan yang lebih besar, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam wacana pemekaran yang berkembang, terdapat 12 calon kabupaten dan kota baru yang disebut berpotensi menjadi bagian dari agenda pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Riau.

Berikut gambaran wilayah yang masuk dalam wacana tersebut:

1. Kabupaten Kubu Pesisir Babussalam
Kabupaten Kubu Pesisir Babussalam disebut-sebut akan dimekarkan dari Kabupaten Rokan Hilir.

Wilayah calon kabupaten ini disebut mencakup tujuh kecamatan dengan luas sekitar 3.024 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 260.000 jiwa.

Pemekaran di kawasan ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi salah satu potensi ekonomi masyarakat.

Dengan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih fokus.

2. Kota Bagan Batu
Bagan Batu juga masuk dalam wacana pemekaran menjadi kota mandiri.

Wilayah ini disebut memiliki luas sekitar 1.580 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 208.000 jiwa.

Sebagai kawasan yang berkembang dari sisi aktivitas perdagangan dan permukiman, Bagan Batu dinilai memiliki potensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru apabila pemekaran terealisasi.

3. Kabupaten Rokan Tengah
Calon Kabupaten Rokan Tengah direncanakan mencakup lima kecamatan

Wilayah dengan luas sekitar 3.330 kilometer persegi tersebut disebut memiliki potensi agraris yang cukup kuat.

Pemekaran diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor pertanian sekaligus menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru yang lebih dekat dengan masyarakat.

4. Kabupaten Rokan Darussalam
Kabupaten Rokan Darussalam menjadi salah satu nama yang masuk dalam wacana pemekaran dari Kabupaten Rokan Hulu.

Usulan tersebut mencakup delapan kecamatan.

Fokus utama pemekaran di wilayah ini diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur serta penguatan pemerintahan di tingkat daerah.

5. Kota Duri
Duri merupakan salah satu kawasan yang cukup dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

Dalam wacana pemekaran, Duri disebut berpotensi menjadi daerah dengan status kota.

Dengan populasi sekitar 339.000 jiwa, Duri dinilai memiliki aktivitas ekonomi yang cukup besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah Riau.

6. Kota Rumbai
Rumbai juga disebut dalam daftar wacana pemekaran.

Wilayah ini melibatkan kawasan yang saat ini berkaitan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

Apabila gagasan tersebut berkembang lebih lanjut, Rumbai berpotensi diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru dengan dukungan aktivitas perdagangan, permukiman, jasa dan konektivitas antardaerah.

7. Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam
Gunung Sahilan Darussalam juga masuk dalam daftar calon daerah baru.

Wilayah ini memiliki potensi pengembangan sektor pertanian dan wisata alam.

Pemekaran diharapkan dapat membuat potensi tersebut dikelola dengan lebih terarah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

8. Kabupaten Kuantan Hulu Pucuk Rantau
Kuantan Hulu Pucuk Rantau disebut sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pelayanan publik dan pembangunan.
Pemekaran diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan yang relatif jauh dari pusat pemerintahan.

9. Kabupaten Kuantan
Kabupaten Kuantan juga disebut masuk dalam wacana pemekaran.

Dengan luas sekitar 1.695 kilometer persegi, daerah tersebut diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi lokal secara lebih fokus.

Penguatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting apabila rencana tersebut nantinya masuk dalam proses pembahasan resmi.

10. Kabupaten Pelalawan Selatan
Pelalawan Selatan disebut sebagai salah satu calon daerah baru di bagian selatan Kabupaten Pelalawan.

Pemekaran kawasan ini diarahkan untuk membuka pusat pembangunan baru, termasuk pengembangan infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat.

11. Kabupaten Indragiri Selatan
Indragiri Selatan masuk dalam wacana pemekaran yang berkaitan dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Gagasan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan dan fasilitas publik.

12. Kabupaten Indragiri Utara
Indragiri Utara juga disebut sebagai salah satu calon daerah otonomi baru.

Pengembangan wilayah ini diarahkan pada sektor pertanian dan pariwisata yang memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi masyarakat.

Meskipun pemekaran wilayah Riau memiliki sejumlah potensi positif, pembentukan daerah baru tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan besarnya jumlah penduduk atau luas wilayah.

Ada berbagai aspek yang harus diperhitungkan secara matang.

Salah satunya adalah kemampuan ekonomi daerah. Calon daerah baru harus mempunyai sumber pendapatan yang cukup agar mampu menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kesiapan aparatur pemerintahan juga menjadi faktor penting.

Pemerintahan baru membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, pembangunan dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Infrastruktur juga tidak kalah penting.

Jalan, jembatan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, sekolah, jaringan komunikasi serta sarana pelayanan dasar lainnya harus tersedia secara memadai.

Tanpa kesiapan tersebut, pemekaran justru berisiko menambah beban anggaran pemerintah.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi berbagai usulan pemekaran daerah di Indonesia, termasuk di Riau, adalah kebijakan moratorium daerah otonomi baru.

Selama kebijakan tersebut belum dicabut atau pemerintah pusat belum membuka kembali proses pembentukan DOB, berbagai usulan pemekaran masih harus melalui tahapan yang panjang.

Karena itu, wacana 12 calon kabupaten dan kota baru di Riau belum dapat dipandang sebagai kepastian bahwa seluruh daerah tersebut akan segera terbentuk.

Pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu menyiapkan kajian yang komprehensif apabila ingin mendorong usulan tersebut masuk ke tahapan resmi.

Kajian tersebut harus melihat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, batas wilayah, kondisi sosial, kesiapan pemerintahan, infrastruktur serta berbagai aspek lainnya.

Pada akhirnya, tujuan utama pemekaran wilayah seharusnya bukan sekadar mendapatkan status administratif baru.

Lebih jauh, pemekaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelayanan publik harus semakin dekat dan cepat. Infrastruktur harus semakin baik.

Potensi sumber daya alam harus dikelola secara bertanggung jawab. Lapangan kerja harus bertambah dan perekonomian masyarakat harus tumbuh.

Jika seluruh persyaratan tersebut dapat dipenuhi, pemekaran wilayah Riau berpotensi menjadi salah satu strategi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Namun, jika tidak disertai kajian dan perencanaan yang matang, pemekaran justru dapat menghadirkan persoalan baru, mulai dari beban anggaran, keterbatasan aparatur, pembangunan infrastruktur hingga persoalan batas wilayah dan kepentingan antardaerah.

Karena itu, pembahasan mengenai 12 calon kabupaten dan kota baru di Riau perlu dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai tahapan, persyaratan dan status masing-masing usulan.

Dengan perencanaan yang matang serta dukungan pemerintah pusat dan daerah, gagasan pemekaran diharapkan tidak berhenti sebagai wacana politik, tetapi benar-benar diarahkan untuk mempercepat pembangunan, memperluas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

Untuk saat ini, 12 nama calon daerah tersebut tetap perlu dipahami sebagai wacana atau usulan pemekaran, bukan sebagai kabupaten atau kota yang telah resmi menjadi daerah otonomi baru.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir memasuki fase paling menegangkan.

Tiga rekomendasi dukungan sudah dikantongi, sedangkan tujuh dokumen lainnya masih ditunggu. Waktu penyelesaian administrasi juga terus menyusut menuju akhir Oktober 2026.

Tiga rekomendasi tersebut berasal dari Wali Kota Dumai Paisal, Ketua DPRD Dumai Agus Miswandi, dan Bupati Rokan Hilir Bistamam. Ketiganya menjadi modal awal Badan Pekerja Pembentukan DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOB-RP). Namun perjalanan administrasinya belum bisa dianggap selesai.

Masih ada tujuh rekomendasi yang harus dikejar BPDOB-RP. Dokumen tersebut masing-masing berasal dari DPRD Rokan Hilir, Bupati Bengkalis, DPRD Bengkalis, Bupati Kepulauan Meranti, DPRD Kepulauan Meranti, Bupati Siak, dan DPRD Siak.

Ketua BPDOB-RP Norhamsyah Abdul Wahab mengakui waktu kini menjadi lawan paling nyata.

Tim harus bergerak cepat agar seluruh kelengkapan administrasi dapat dikumpulkan sebelum batas waktu.

Ia berharap kepala daerah dan pimpinan legislatif segera memberikan dukungan secara resmi.

“Semoga dalam waktu dekat, surat rekomendasi kabupaten lain bisa diterbitkan,” ujar Norhamsyah, Sabtu (12/9).

Ia juga berharap dukungan politik daerah dapat mempercepat tahapan pembentukan wilayah baru tersebut.

Setelah seluruh rekomendasi kabupaten dan kota terkumpul, BPDOB-RP akan bergerak menuju tahapan administratif berikutnya.

Dokumen tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam proses permohonan dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau. DPRD Riau juga masuk dalam rangkaian administrasi tersebut.

Norhamsyah menyebut tim tidak hanya duduk menunggu surat datang. Persiapan administratif tetap berjalan sambil mengejar rekomendasi yang belum selesai.

Strategi ini diperlukan agar waktu tidak habis hanya untuk menunggu dokumen dari daerah.

“Idealnya, begitu. Tapi insyaallah sedari sekarang kita sudah berupaya untuk risik-risik juga,” katanya.

Langkah tersebut menunjukkan tim mulai mengantisipasi berbagai kebutuhan sebelum seluruh rekomendasi terkumpul.

Kejar-kejaran administrasi ini memiliki batas waktu yang cukup jelas. BPDOB-RP mendapat dorongan agar seluruh dokumen formal dan normatif diserahkan paling lambat akhir Oktober 2026. Artinya, tim hanya memiliki waktu sekitar satu setengah bulan untuk merapikan seluruh kebutuhan.

Norhamsyah mengatakan tim bekerja ekstra dalam dua hingga tiga pekan terakhir. Tekanan waktu membuat setiap tahapan harus berjalan beriringan.

Tidak ada ruang terlalu lebar untuk menunggu satu dokumen selesai sebelum pekerjaan berikutnya dimulai.

“Kami diminta kawan-kawan di Senayan untuk menyerahkan administrasi formal normatif selambatnya akhir Oktober 2026,” ujar Norhamsyah.

Ia kemudian meminta dukungan doa agar seluruh rangkaian proses dapat berjalan sesuai target.

Di sisi lain, tim pakar terus menyempurnakan Naskah Akademik dan rancangan undang-undang pembentukan DOB tersebut.

Dokumen utama sebenarnya sudah rampung dan telah diterima Norhamsyah. Namun penyempurnaan masih dilakukan agar materi akhirnya semakin kuat.

“Saya sudah terima hasilnya dan sudah baca. Alhamdulillah sudah sangat representatif dari perspektif normatif,” katanya.

Tim pakar tetap melakukan perbaikan untuk memastikan dokumen tersebut semakin matang sebelum memasuki tahapan selanjutnya.

Kini peta perjuangan DOB Riau Bagian Pesisir memiliki dua pekerjaan besar sekaligus.

Tujuh rekomendasi harus segera dikejar, sementara Naskah Akademik dan RUU terus dipoles. Kalender Oktober perlahan berubah menjadi garis finis administratif.

Jika seluruh dokumen berhasil dikumpulkan sesuai target, BPDOB-RP memiliki pijakan lebih lengkap untuk melanjutkan proses politik.

Sebaliknya, keterlambatan satu demi satu rekomendasi dapat membuat pekerjaan semakin menumpuk.

Di sinilah kecepatan birokrasi dan kemauan politik daerah diuji.

Untuk sementara, tiga surat sudah berada dalam genggaman. Tujuh lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Jarum waktu terus berjalan, sementara akhir Oktober semakin dekat dan Senayan sudah menunggu berkas pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. (*)