Wagubri Edy Natar Nasution: Semua Pihak Harus Bersinergi Atasi Kemiskinan, 'SLRT jadi Kunci'

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau [Wagubri] Edy Natar Nasution menekankan untuk mengentaskan kemiskinan semua pihak harus saling bersinergi. Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlu dibentuk sampai ke tingkat desa dan kelurahan.

"Untuk mengentaskan kemiskinan ini, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu bidang saja. Sebab persoalan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Tapi pihak swasta dan masyarakat juga memiliki peran untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Sebab itu, semua pihak harus bersinergi, biar bisa menimalisir permasalahan ini," kata Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution.

Kuncinya, adalah bagaimana perencanaan dalam melakukan sistem penanggulangan kemiskinan itu sendiri. "Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka monitoring bisa dilakukan dengan baik juga," sebutnya didepan media, Senin (14/12).

Menurutnya, saat ini angka kemiskinan di Riau berada di bawah rata-rata nasional. Dan meski belum sepenuhnya baik, maka kedepan upaya-upaya strategis untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara terus menerus. "Terlebih saat ini situasi tengah pandemi Covid-19, yang sangat berdampak terhadap perekonomian negara, bahkan daerah. Sehingga juga sangat memengaruhi angka kemiskinan di Riau," terangnya.

Pandemi Covid-19 bisa menjadi sebuah momentum yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Sebab, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dan lembaga non pemerintah. "Tetapi memang harus dilakukan secara baik. Dan jika tidak dilakukan secara integrasi, maka hasilnya tidak akan terlihat. Jadi semuanya harus dijalankan dengan strategi besar yang solid dan terintegrasi," katanya.

Dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan itu tantangan terbesarnya adalah memastikan penerima manfaat adalah pihak yang berhak dan harus tetap sasaran. Upaya menghindari persoalan tersebut, Pemprov Riau juga telah membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk penanganan fakir miskin. "Harapan kami tentu kabupaten kota bisa membentuk kelembagaan SLRT ini sampai ke tingkat desa atau kelurahan," harapnya. (*)