INDRAGIRI HULU - Hatta Munir, Aktivis Masyarakat Peduli Rakyat Berwawasan Nasional (MPR Bernas) jadi viral karena sering membuat konten setelah menyoroti kewajiban serta dampak buruk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.
Seperti kasus masih abainya perusahaan PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP) soal penyerobotan lahan masyarakat tiga desa dan kewajiban 20 persen kebun plasma membuka mata publik terhadap risiko yang dihadapi.
"Pejuang lingkungan (MPR BerNas) itu saat mengkritik industri sawit tetap mendapat resiko."
Kronologi dan isu yang sering disorot MPR BerNas bernama Hatta Munir ini mengangkat isu kerusakan lingkungan, penanganan bencana banjir, serta dugaan pelanggaran kewajiban perusahaan sawit di Inhu.
Konten dan pembahasan mereka di ruang digital mengenai tata kelola sawit menarik perhatian luas hingga menjadi viral.
Konflik perkebunan di Inhu, menurut Hatta Munir, tidak berkesudahan, "dari dulu, antara perusahan dan masyarakat setempat," katanya mencontohkan.
"Sebenarnya penyelesaian konflik tersebut tidak susah untuk diselesaikan, asalkan pihak yang berkompeten serius menyikapinya," sebutnya.
"Berdasarkan aturan Permetan yang sudah ada bisa digunakan, cuma niat baik dari pihak yang terkait tidak menjalankannya."
"Mereka hanya melakukan tndakakan separuh hati dalam penyelesaian tuntutan rakyat. Seakan melakukan pembiaran hingga berlarut larut," sebutnya lagi.
Menurutnya, instansi terkait sudah paham kasus itu adalah hak rakyat, tetapi konflik berjalan sudah berpuluhun tahun lamanya, bahkan telah menelan korban jiwa.
"Pemerintah dan DPRD tidak serius menyelesaikan tuntutan masyarakat tempatan."
"Jangan sampai konflik perkebunan sawit kembali terjadi korban jiwa lagi dan kalau terjadi pemerintah maupun DPRD harus bertanggung jawab secara hukum, sebab penyelesai tuntutan hak masyarakat seakan terus diabaikan.
Setelah vokal menyoroti kewajiban dan dampak industri sawit, MPR BerNas bukan bisa lepas dari teror digital meliputi peretasan handphone keluarga, penyadapan, doxing, hingga ancaman keselamatan fisik, "ini sudah tak jarang dialami. "
Tetapi aktivis ini seakan tak pernah lelah terus menyoroti kewajiban perusahaan sawit yang sering diabaikan, terutama terkait masalah lingkungan, kebun plasma, dan konflik lahan.
Jadi Ia pun mendesak ketegasan sanksi bagi perusahaan nakal yang kedapatan lakukan perusakan kawasan hutan tanpa izin, deforestasi dan degradasi tanah, kewajiban sosial dan plasma, pengabaian pembangunan kebun plasma bagi warga dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang minim masih menjadi sorotannya. (*)
Tags : Masyarakat Peduli Rakyat Berwawasan Nasional, MPR BerNas, MPR BerNas Soroti Perusahaan Sawit, Kewajiban Perusahaan Sawit, Tata Kelola dan Kewajiban Industri,