Aktivis MPR BerNas Jadi Viral Suka Soroti Perusahaan Sawit, 'karena Masih Abai Soal Tata Kelola dan Kewajiban Lingkungan'

HATTA MUNIR, Aktivis Masyarakat Peduli Rakyat Berwawasan Nasional (MPR Bernas) jadi viral karena sering membuat konten setelah menyoroti kewajiban serta dampak buruk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Seperti kasus masih abainya perusahaan PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP) soal penyerobotan lahan masyarakat tiga desa dan kewajiban 20 persen kebun plasma membuka mata publik terhadap risiko yang dihadapi perusahaan.

"Pejuang lingkungan (MPR BerNas) itu saat mengkritik industri sawit tetap mendapat resiko."

Kronologi dan Isu yang disorot MPR BerNas bernama Hatta Munir mengangkat isu kerusakan lingkungan, penanganan bencana banjir, serta dugaan pelanggaran kewajiban perusahaan sawit di Inhu.

Konten dan pembahasan mereka di ruang digital mengenai tata kelola sawit menarik perhatian luas hingga menjadi viral.

Konflik perkebunan di Inhu, menurut Hatta Munir, tidak berkesudahan, "dari dulu, antara perusahan dan masyarakat setempat," katanya.

"Sebenarnya penyelesai konflik tersebut tidak susah untuk diselesaikan, asalkan pihak yang berkompeten serius menyikapinya," sebutnya.

"Berdasarkan aturan Permetan yang sudah ada bisa digunakan, cuma niat baik dari pihak yang terkait tidak menjalankannya."

"Mereka hanya melakukan tndakakan sepaaruh hati dalam penyelesaian tuntutan rakyat. Seakan melakukan pembiaran hingga berlarut larut," katanya.

Instansi terkait sudah paham kasus itu adalah hak rakyat, tetapi konflik berjalan sudah berpulahun tahun lamanya, bahkan telah menelan korban jiwa. Pemerintah dan DPRD tidak serius menyelesaikan tuntutan masyarakat tempatan.

"Jangan sampai konflik perkebunan sawit kembali terjadi korban jiwa lagi dan kalau terjadi pemrintah maupun DPRD harus berlanggung jawab secara hukum, sebab penyelesai tuntun hak masyarakat seakan terus diabaikan.

Setelah vokal menyoroti kewajiban dan dampak industri sawit, MPR BerNas teror digital meliputi peretasan handphone keluarga, penyadapan, doxing, hingga ancaman keselamatan fisik tak jarang dialaminya.

Tetapi aktivis ini seakan tak pernah lelah terus menyoroti kewajiban perusahaan sawit yang sering diabaikan, terutama terkait masalah lingkungan, kebun plasma, dan konflik lahan.

Ia mendesak ketegasan sanksi bagi perusahaan nakal yang kedapatan lakukan perusakan kawasan hutan tanpa izin, deforestasi dan degradasi tanah, kewajiban sosial dan plasma, pengabaian pembangunan kebun plasma bagi warga dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang minim. (*)