Asrama Haji Riau Dipindahkan ke Batam, Plt Kakanwil Kemenag: Hanya untuk Sementara Menuju Berstandar Internasional

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemprov Riau menetapkan 2024 Embarkasi Antara Haji (EAH) atau sarana bandar udara tempat keberangkatan jamaah calon haji provinsi itu menuju ke Arab Saudi, dipindahkan, dari yang sebelumnya di Kota Pekanbaru menjadi di Kota Batam Kepri.

"Asrama Haji Riau dipindahkan dari Pekanbaru ke Batam untuk menuju berstandar Internasional."

"Untuk sementara waktu sampai solusi pembangunan asrama haji di Kota Pekanbaru selesai, maka jamaah haji asal seluruh kabupaten dan kota di Riau akan berangkat langsung ke Batam," kata Sekretaris Daerah Pemprov Riau SF Hariyanto dalam keterangannya di Pekanbaru, Senin (20/11) kemarin.

Menurut Hariyanto, keputusan memindahkan asrama haji ke Batam mempertimbangkan saran saran dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota seperti dari Asisten I (Pemerintahan dan Kesra) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Dumai, Yusrizal bahwa akan lebih efektif untuk jemaah luar kota Pekanbaru untuk langsung ke Batam.

"Setelah tiba di embarkasi Batam, maka diyakini jamaah calon haji asal Kota Dumai, Riau memiliki banyak waktu untuk memulihkan kebugaran fisik sebelum melaksanakan ibadah haji," kata dia.

Usulan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Pemerintah Kepulauan Meranti yang menilai bahwa jika jamaah calon haji Riau bisa langsung ke Batam lebih dekat dibandingkan harus ke Pekanbaru melalui EHA Riau dan selanjutnya berangkat baru ke Batam.

Dari sisi jarak tempuh makin dekat ke embarkasi Batam kata dia, bahkan menghemat biaya dan tenaga juga.

Karena itu SF Hariyanto minta Kemenag Riau untuk melakukan evaluasi EHA Riau.

Tetapi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Riau Muliardi menyebutkan pemindahan Asrama haji Riau mulai tahun depan [2024] ke Batam hanya sementara, untuk kesiapan fasilitas yang memadai dalam memberikan layanan jemaah haji yang lebih baik.

"Sah-sah saja kita melaksanakan pemindahan sementara menjelang kita memiliki fasilitas asrama yang memadai untuk menampung jemaah haji," kata dia, Rabu (22/11).

Muliardi mengatakan, kesepakatan tersebut sebagaimana disampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan haji tahun 2023 dan perencanaan pelaksanaan haji tahun 2024

"Dalam upaya kita memberikan layanan terbaik kepada jemaah, tentu layanan terbaik itu termasuk fasilitas yang ada. Keterbatasan fasilitas yang ada di EHA yang telah digunakan selama enpat tahun ini, belum bisa menampung mobilitas kloter yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama," papar dia.

Menurut dia, untuk adanya sebuah Embarkasi perlu dipenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya, seperti lahan yang luasnya minimal 7 hektare, dan Runway Bandara. 

"Menurut regulasi Kemenag, asrama haji itu harus bisa menampung dua kloter. Sehingga ketika mobilisasi kloter yang satu dan kloter yang lain bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia. Selain itu runway landasan pesawat juga harus bisa dilalui pesawat berbadan lebar. Nah hasil kesepakatan rapat kemaren sudah bermufakat memberikan layanan terbaik dengan masih bergabung ke embarkasi batam," katanya.

Sementara Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto mendukung perjuangan Provinsi Riau memiliki gedung asrama haji yang representatif, modern, dan berstandar internasional.

"Gedung Asrama Haji Riau saat ini merupakan bangunan dengan status pinjam pakai milik Pemprov Riau. Sebelumnya, gedung tersebut adalah bekas wisma atlet Pekan Olah raga Nasional (PON) XVIII tahun 2012," sebut Yandri Susanto saat berkunjung dan meninjau Asrama Haji Riau di Pekanbaru.

Untuk mengelola gedung asrama haji serta melayani keberangkatan dan kepulangan jamaah, Pemprov Riau mengelontorkan anggaran hingga Rp 27miliar. Nominal ini sudah termasuk untuk transportasi lokal jamaah dari Kabupaten/kota.

"Sudah saatnya Riau memiliki gedung asrama haji representatif, modern, berstandar internasional yang juga bisa menjadi pusat aktivitas serta ekonomi masyarakat," kata Yandri dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (6/3).

Menurut Yandri sangat disayangkan bila Provinsi Riau belum memiliki gedung asrama haji. Padahal, jumlah jemaah yang berangkat ke tanah suci setiap tahunnya lebih dari 5.000 orang.

Ia juga menyebut komisi VIII DPR RI siap mendukung pembangunan gedung Asrama Haji di Riau. Skema pembangunannya bisa menggunakan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maupun mengunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Yandri berharap gedung asrama haji Riau yang rencananya akan dibangun ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Asrama haji Riau harus memiliki banyak fungsi, selain sebagai tempat melayani jemaah haji. Misalnya, dikelola menjadi hotel syariah, pusat perekonomian, hingga aktivitas masyarakat lainnya.

Terkait keinginan Riau sebagai Embarkasi penuh dan Embarkasi Antara, Komisi VIII DPR RI akan menjadwalkan pertemuan dengan lintas Kementerian seperti Perhubungan, PUPR dan Kemenko Kemaritiman.

"Salah satu syarat menjadi embarkasi penuh itu bandara di Pekanbaru harus bisa dilalui pesawat berbadan besar dengan landasan pacu yang memadai," ucap Yandri.

Ia lalu menyebut pembangunan asrama haji dan penambahan landasan pacu bandara agar bisa menjadi embarkasi haji penuh menjadi dua hal penting yang akan diperjuangkan dalam kunjungan kerja ke Riau.

Kakanwil Kemenag Riau, Mahyudin menyatakan, pemanfaatan gedung sebagai asrama haji dilakukan sejak 2019. Asrama ini dikelola Pemerintah Provinsi Riau. Kemenag hanya memakai ketika musim haji untuk melayani jamaah haji.

"Asrama ini juga kami gunakan sebagai Quran Center bagi kafilah Riau yang akan berlomba di ajang MTQ tingkat Nasional pada 23 Agustus mendatang di Sumatera Barat," kata Mahyudin.

Ia pun mengapresiasi kesungguhan dan perjuangan Komisi VIII DPR RI dalam hal anggaran pembangunan gedung Asrama Haji dengan tiga skema seperti yang disampaikan Ketua Komisi VIII.

Mahyudin menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Riau terkait lokasi dan pengadaan lahan sebagai lokasi akan dibangun asrama haji Riau. Secepatnya, hasil koordinasi akan dilaporkan kepada komisi VIII DPR RI.

“Pemerintah Provinsi Riau, selama ini memberangkatkan jamaah haji melalui embarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sejak tahun 2019, baru Provinsi Riau bisa mewujudkan keinginan memiliki Embarkasi Haji walau masih bersifat sementara, dan berfungsi sebagai bandara embarkasi haji antara,” ucap Mahyudin.

Mewakili Gubernur Riau, Karo Kesra Masrul Kasymi mengatakan hal yang sama. Persiapan perwujudan Bandara SSK II Pekanbaru menjadi embarkasi haji terus dikebut agar dapat terealisasi pada tahun mendatang.

"Harapan itu tentu dengan memenuhi persyaratan demi persyaratan yang harus terus dilengkapi, agar segera terwujud pemberangkatan jamaah calon haji langsung dari Riau ke Tanah Suci Makkah dan Madinah," lanjutnya.

Sebelumnya, jamaah diberangkatkan dari Bandara SSK II menuju Bandara Hang Nadim Batam, dan menunggu keberangkatan penerbangan ke Jeddah atau Madinah. (*)