Bupati Kumpulkan Pemilik Pabrik Bahas Soal Harga Sawit, MPR BerNas: Dugaan Manipulasi Timbangan Juga Perlu Diperhatikan
INDERAGIRI HULU - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto mengadakan rapat koordinasi dengan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS) se-Kabupaten Inhu di ruang rapat kediaman Bupati Inhu, (3/6/2026).
Bupati Inhu mengumpulkan para pemilik pabrik sawit untuk mengajak pengusaha bersama-sama menjaga harga buah sawit.
Tetapi lembaga swadaya masyarakat (lsm) Masyarakat Peduli Rakyat Berwawasan Nasional (MPR BerNas) malah mengingatkan agar pemkab bisa memperhatikan adanya dugaan manipulasi timbangan buah sawit milik perusahaan.
"Bupati Inhu diharap tidak hanya membahas soal harga sawit, tetapi juga membahas soal dugaan manipulasi timbangan," kata Hatta Munir, lsm MPR BerNas dalam pembicaraannya lewat telepon, Rabu (4/6).
Bupati Inhu didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Zulfahmi Adrian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Indrawansyah, Kepala Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Endang Muliawan.
Sekda Inhu Zulfahmi Adrian memandu rapat tersebut dengan meminta data dari pemilik PKS update terkini harga TBS dan berondolan yang dibeli PKS dari ram yang tersebar di Inhu.
"Kami laporkan pak Bupati, semua PKS berupaya menjaga kestabilan harga TBS dan berondolan, pada umumnya PKS untuk pembelian masih mengacu dengan standar harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau."
"Kami mengajak seluruh PKS dapat melakukan pengawasan terhadap ram-ram yang ada agar tidak menekan harga ke petani karena sudah ada acuan harga dari pemerintah".
Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto dalam arahan nya menyampaikan apresiasi nya terhadap PKS yang sudah berusaha menjaga stabilitas harga TBS dan berondolan.
"Kita kumpulkan kawan-kawan semua disini agar kita bisa saling bertukar pikiran untuk menjaga stabilitas harga TBS/ berondolan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu," sebutnya.
"Masyarakat Inhu bergantung pada komoditi kelapa sawit, untuk itu diminta transparansi pihak PKS dalam menetapkan harga beli TBS dan berondolan."
Bupati berencana akan membentuk asosiasi pemilik PKS, untuk memudahkan koordinasi pada para pemilik PKS.
Kembali disebutkan Hatta Munir, bahwa dirinya konsisten menyoroti praktik dugaan kecurangan serta manipulasi timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Manajemen Rantai Pasok Produksi PKS yang sangat merugikan petani.
"Selama ini keresahan petani sawit di Kabupaten Inhu sudah lama memuncak akibat dugaan manipulasi timbangan di PKS umumnya tanpa memiliki kebun inti," kata dia.
Mereka menuntut pemkab, melakukan rapat koordinasi untuk mengusut tuntas masalah ini.
Hatta Munir, aktivis yang juga mantan Anggota DPRD Inhu ini menyampaikan bahwa perubahan konstruksi timbangan di PKS menyebabkan selisih berat hingga 4 persen.
“Jangan biarkan jeritan petani sawit ini diabaikan. Kami butuh DPRD berdiri di sisi kami, bukan membiarkan kami sendirian menghadapi ketidakadilan,” ucap Hatta Munir.
Menurutnya, belum ada tindakan nyata (merubah sikap) dari pihak PKS. Sementara petani terus merugi setiap kali hasil panennya dijual.
Munir yakin pertemuan Bupati Inhu dengan para pelaku usaha (pemilik) PKS yang digelar adalah jalan awal untuk mencari solusi bersama.
“Rapat dengar pendapat jangan hanya jadi acara formalitas. Kami butuh keadilan nyata” ujarnya.
Menurut Munir, rapat koordinasi adalah langkah awal yang sangat dinantikan agar semua pihak termasuk dinas terkait dan manajemen PKS duduk bersama mencari solusi.
“Kami berharap rapat koordinasi ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar jadi forum penyelesaian yang konkret. Jika mereka tak bisa menghadirkan keadilan untuk rakyat kecil, lalu kepada siapa lagi kami harus bersuara?,” tanyanya.
Para petani berharap legislatif dan instansi terkait bisa segera bertindak, agar praktik manipulasi dihentikan.
Mereka (petani) percaya Pemkab mampu jadi jembatan keadilan, "tapi kalau mereka bungkam, kepercayaan kami akan runtuh,” pungkasnya. (*)
