Demo Mahasiswa Bermunculan di Jakarta dan Kota-kota lainnya, KNPI: 'Agar Rakyat Tahu Situasi Sekarang Tidak Baik-baik Saja'
Tentara mengadang demonstran mahasiswa yang berkukuh menuju ke Bundaran HI
JAKARTA - Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil bermunculan selama dua hari terakhir. Setelah demo di Jakarta dan kota-kota lain pada Jumat (12/06), ratusan massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi di pertigaan Jalan Gejayan, Yogyakarta, pada Sabtu (13/06) sore.
Dalam aksi tersebut, massa mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap Presiden Prabowo Subianto atas sejumlah kebijakan dan kondisi yang dialami rakyat Indonesia, termasuk ketimpangan ekonomi, korupsi, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga persoalan pajak yang membebani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Turunkan Prabowo, dia tidak layak jadi presiden," teriak salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Gerakan tersebut memberikan 10 tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya: hentikan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap rawan korupsi dan minim pengawasan.
"Stop MBG, kami tidak akan mundur," kata Larshen Yunus, Ketua DPD I KNPI Riau, yang menirukan teriakan mahasiswa juga melaporkan peristiwa demo ini, pada Sabtu (13/06) sore.
Selain menuntut penghentian program MBG, menurutnya, ada sembilan tuntutan lainnya yang disuarakan mahasiswa:
Jamin hak rakyat atas tanah dan ruang hidup yang layak.
Di Jakarta, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta berupaya menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, pada Jumat (12/06), namun aksi mereka diadang pasukan TNI dan polisi di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat—beberapa ratus meter dari Bundaran HI.
Seperti dilaporkan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat ini dari lokasi unjuk rasa, sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan pasukan TNI-polisi, sekitar pukul 16.00 WIB.
Pasukan TNI dan polisi membentuk semacam barikade berlapis di ruas Jalan Sudirman tersebut.
Semula sebagian bus yang mengangkut pengunjuk rasa diadang polisi di dekat Jembatan Semanggi, sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka kemudian berjalan kaki menuju Bundaran HI.
Polisi melarang mahasiswa menggelar unjuk rasa di Bundaran HI, karena menurut mereka, itu "bukan tempat penyampaian aspirasi".
Polisi lalu berupaya mengalihkan demo mahasiswa ke depan gedung DPR atau sekitar patung kuda di Monas. Namun mahasiswa menolaknya.
Salah-seorang pengunjuk rasa dalam wawancara dengan wartawan, mengatakan, mereka berkukuh menggelar demo di Bundaran HI, karena "DPR tidak menjalankan fungsinya."
Mereka juga menolak menggelar di depan Istana Merdeka.
"Ya, sudah kita menggelar di Bundaran HI untuk menyadarkan rakyat bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja," kata mahasiswa.
Polisi membenarkan bahwa pihaknya tengah berusaha mengalihkan demo mahasiswa ke dekat Patung Kuda atau Gedung DPR/MPR.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menganggap Bundaran HI merupakan "tempat perekonomian".
"Seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi," kata Budi.
Alasannya, lanjutnya, di sekitaran Bundaran HI, "ada kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami untuk saling menghormati."
Tetapi calon Ketua Umum DPP KNPI pusat Jakarta Larshen Yunus ini melaporkan, hingga pukul 19.00 WIB, sebagian kelompok mahasiswa masih bertahan di Jalan MH Thamrin, Jakarta.
Aparat gabungan TNI/Polri masih membentuk lapisan brikade yang menahan mereka sekitar 500 meter arah Bundaran HI.
Selama bertahan, mahasiswa terus berorasi dan meneriakkan yel-yel "Revolusi".
Sementara itu, di sisi jalan, masih banyak masyarakat yang berlalu-lalang. Sebagian dari mereka tertahan demonstrasi karena banyak jalan diblokade.
"Kebetulan saya bawa mobil, dan terjebak enggak ada jalan keluar," kata Fitri, pekerja yang kantornya berdekatan dengan lokasi mahasiswa berdemonstrasi.
"Kalau chaos, kita balik lagi ke belakang," sambungnya, sambil menunjuk kantornya.
Rekannya, Wita, ikut menemani. Dia mendukung tuntutan aksi para mahasiswa, terutama soal kenaikan harga BBM nonsubsidi.
"Berasa banget kenaikannya, sementara pendapatan tetap," katanya.
Rina, mahasiswa dari UI, mengaku persiapan demo sudah dilakukan selama kurang lebih seminggu terakhir.
Kabar demo dia peroleh dari mulut ke mulut di internal kampus, sebelum akhirnya diumumkan secara resmi oleh BEM UI.
Keikutsertaan Rina didorong kekecewaannya terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rina mencontohkan kebijakan makan bergizi gratis yang dianggapnya hanya menguntungkan elite-elite belaka, terbukti dengan kasus korupsi yang menyeret petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kepalanya sendiri, Dadan Hindayana.
"Sejak awal memang sudah enggak jelas programnya. Terbukti dari kasus keracunan massal, dan terbaru korupsi. Masyarakat minta dihentikan, tapi tidak digubris," papar Faisal Irfani.
Sebab program itu dilanjutkan, pengaruhnya kepada ruang fiskal dipandang Zaki, mahasiswa UI lainnya, sangat besar.
Zaki menyebut imbas dari anggaran jumbo MBG, masyarakat kecil terkena konsekuensinya, seperti tekanan ekonomi.
Zaki meminta pemerintah memprioritaskan program-program yang tepat sasaran, yang menyasar secara riil kehidupan orang banyak, alih-alih sekadar menjadi bancakan para pejabat.
"Hentikan MBG dan pakai anggaran untuk yang lebih penting," paparnya.
Baik Rina dan Zaki merupakan sebagian kecil massa aksi yang turun ke jalan, dimotori oleh BEM UI.
Keberadaan mereka dihadang aparat keamanan sebelum masuk ke Bundaran HI, lokasi yang direncanakan sebagai titik demonstrasi.
Pengadangan ini, menurut Akbar, sangat problematik. Mahasiswa hanya ingin menyuarakan kegelisahan mereka, bukan bikin onar.
"Masa sama suara mahasiswa takut? Katanya demonstrasi dijamin konstitusi? Ini enggak terjadi hari ini," tegasnya.
Dan di tengah blokade oleh aparat keamanan, sejumlah pengemudi ojek online membunyikan motor dan klakson, meminta penutupan jalur ke Bundaran HI dibuka.
Salah seorang pengemudi ojol menyatakan bahwa situasi saat ini sangat memprihatinkan.
"Harga BBM naik, kami makin hidup susah!" teriaknya di hadapan petugas kepolisian.
Dia mendesak aparat tidak sewenang-wenang menutup jalan, menyebut bahwa gaji mereka dibayarkan oleh pajak masyarakat.
"Buka jalannya! Kami cuma mau demo!" tambahnya.
Aksi mahasiswa pada Jumat (12/06), yang digelar di Jakarta dan beberapa kota lainnya, menuntut pemerintah agar menurunkan harga BBM, menghentikan program MBG, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui ''kesalahan pemerintah''.
Di Jakarta, demonstrasi digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Serikat Perempuan Indonesia (Seruni).
Mereka semula berencana menggelar aksi yang bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Tetapi Larshen Yunus, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran ini mengatakan, jumlah massa dari kelompok mereka mencapai 700—1.000 orang.
Dalam demo kali ini, mereka menyampaikan lima poin tuntutan, yaitu:
Setop pemborosan APBN
Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
Hentikan program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
Hentikan militerisme di ranah sipil
Meminta Presiden Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan mengajak berbagai elemen masyarakat seperti buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam aksi mereka.
"Kita rebut keadilan! Karena keadilan tidak datang sendiri. Ia harus dijemput oleh rakyat Indonesia yang besar, bukan pemerintah yang berlagak besar," ujar Athof.
Untuk mengawal aksi demo, Polda Metro Jaya mengerahkan 3.651 personelnya, sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 500 personel.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan pengerahan pasukan skala besar ini bertujuan untuk menjamin keamanan, baik bagi massa aksi maupun masyarakat umum.
Selain aksi di Bundaran HI, polisi mengatakan ada aksi massa lainnya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada waktu yang hampir bersamaan.
Aksi itu digelar Perhimpunan Penegak Demokrasi Indonesia.
Pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas di titik demonstrasi.
Masyarakat diimbau menghindari kawasan sekitar unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik.
"Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan," kata Dudung dalam akun Instagram @kantorstafpresidenri, Jumat (12/06).
"Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa," ujar dia.
Selain di Jakarta, ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Soloraya juga menggelar aksi bertajuk Indonesia Darurat Reformasi di depan Gedung DPRD Kota Solo pada Jumat (12/06).
Massa berdatangan sekitar pukul 15.35 WIB dengan mengenakan almamater dari berbagai universitas di wilayah Solo.
Mereka berkumpul untuk menyuarakan tuntutan terhadap kondisi nasional saat ini.
Aksi diawali dengan orasi yang dilakukan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa di atas mobil pikap.
Namun, kondisi sempat berubah tegang setelah polisi mengamankan dua peserta aksi.
"Tadi ada beberapa insiden teman kita tiba-tiba dirangkul dan dimasukkan ke mobil. Pada saat itu saya dan teman-teman berusaha mengejar tetapi tidak bisa," kata mahasiswa Universitas Surakarta, Ridwan Nur Hidayat, yang menjadi saksi mata kejadian tersebut.
Perwakilan mahasiswa pun mendatangi Kapolresta Solo, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo, di depan pintu gerbang DPRD Solo. Setelah bernegosiasi, akhirnya dua teman mereka pun dibebaskan dan kembali bergabung untuk menggelar aksi.
Salah satu mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Nazid Hamim, mengakui mengikuti aksi demontrasi karena ingin menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi saat ini, termasuk isu kenaikan harga Pertamax dan program MBG.
"Jadi demo ini itu satu suara dari aliansi mahasiswa, khususnya BEM se-Solo Raya. Kami hadir untuk memberikan suara rakyat karena dalam beberapa waktu ini memang keresahan rakyat ini memuncak," katanya.
Di Bandung, Jawa Barat, gabungan mahasiswa dari Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Parahyangan (Unpar), dan Universitas Komputer Indonesia (Unikom), di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.
Mereka menyoroti kondisi ekonomi, pengesahan Undang-undang Polri, hingga kenaikan harga BBM Pertamax.
Di Pekanbaru, Riau, ratusan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) juga menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Riau di Pekanbaru, pada Kamis (11/06).
Mereka memprotes kinerja Prabowo-Gibran. Salah satu yang disoroti mahasiswa adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah aktivis mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, kemarin.
Pendemo yang menamakan diri Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) juga menyampaikan tuntutan serupa, seperti stabilkan nilai tukar rupiah, tolak kenaikan harga Pertamax, dan cabut Undang-undang Polri yang baru disahkan.
Sejumlah kelompok mahasiswa dan di beberapa daerah dikabarkan akan melanjutkan aksinya hari ini. (*)
