DPR RI Soroti Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Riau yang Tak Sampai 20 Persen

PEKANBARU - Komisi IX DPR RI ke Provinsi Riau menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus mengurai berbagai tantangan di sektor pelayanan kesehatan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (22/04/2026), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah.

Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong transformasi pembangunan kesehatan dengan mengubah pendekatan dari kuratif ke preventif.

Langkah ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menekan beban pembiayaan.

“Sebagai wujud nyata dari komitmen Pemprov Riau, di bidang kesehatan, kami tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi secara serius menggeser pendekatan pembangunan kesehatan ke arah pencegahan. Kami meyakini bahwa mencegah jauh lebih efektif daripada mengobati, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun efisiensi pembiayaan,” katanya.

Pendekatan preventif tersebut diwujudkan melalui berbagai program nyata, salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Program ini telah dilaksanakan secara luas di seluruh wilayah Riau.

“Maka itu, kami telah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis secara menyeluruh di Provinsi Riau. Saat ini, seluruh 243 puskesmas telah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis, yang didukung melalui kebijakan daerah, pembinaan wilayah, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.

Program tersebut menunjukkan tren yang cukup positif. Hingga akhir 2025, jumlah kunjungan masyarakat terus meningkat meski belum mencapai target keseluruhan.

“Secara capaian, hingga akhir tahun 2025 jumlah kunjungan telah mencapai 1.276.987 kunjungan dari total sasaran 6.811.158 penduduk, atau sekitar 18,75 persen. Ini menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan sistem aplikasi hingga kondisi geografis yang beragam.

“Namun, percepatan pelaksanaan masih perlu terus dilakukan mengingat masih terdapat tantangan. Seperti keterbatasan sistem aplikasi, ketersediaan bahan medis, serta kondisi geografis wilayah yang cukup beragam,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Riau juga melaporkan bahwa cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai sekitar 93 persen dari total penduduk.

Sementara itu, RSUD Arifin Achmad terus berperan sebagai rumah sakit rujukan utama di daerah dengan kapasitas yang terus dioptimalkan.

“Untuk cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional telah mencapai sekitar 93 persen penduduk. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai rumah sakit rujukan utama saat ini memiliki 497 tempat tidur, dengan 209 tempat tidur diperuntukkan bagi masyarakat umum,” paparnya.

Di sisi lain, persoalan klasik seperti keterbatasan tenaga dokter spesialis dan belum meratanya layanan kesehatan masih menjadi tantangan utama.

Pemerintah daerah pun terus berupaya meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit tipe D agar naik kelas menjadi tipe C.

“Namun, kami masih menghadapi keterbatasan tenaga dokter spesialis dan distribusi layanan yang belum merata. Sehingga kami terus mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, khususnya rumah sakit tipe D agar dapat meningkat menjadi tipe C, melalui penguatan sarana, prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia,” pungkasnya. (*)