Indonesia-Singapura Berseberangan Soal Wacana Tarif Pungutan Kapal di Selat Malaka

Wacana pungutan kapal di Selat Malaka memunculkan perbedaan sikap dua negara.

JAKARTA -- Para pejabat tinggi dari Indonesia dan Singapura menyampaikan pendapat yang sangat berbeda, terkait pengenaan tarif di Selat Malaka.

Wacana ini mencuat, dipicu oleh upaya Iran mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa secara sambil lalu mengomentari kemungkinan pemberlakuan tarif.

“Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4).

Ia mengibaratkan pembagian pendapatan bisa disesuaikan dengan panjang wilayah masing-masing negara.

Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia disebut berpotensi memperoleh porsi lebih besar dibanding Singapura.

Meski demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tidak dalam posisi memanfaatkan jalur strategis untuk menarik pungutan.

“Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” katanya.

Sementara itu, dilansir laman Financial Post, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan jalur transit melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap bebas untuk semua pihak dan negara kota tersebut tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasinya.

“Hak transit dijamin untuk semua orang,” kata Balakrishnan dalam sebuah wawancara di acara CNBC di Singapura.

“Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan tarif di wilayah sekitar kami.”

Selat Malaka yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah jalur perdagangan utama untuk energi dan barang antara Samudra Hindia dan Pasifik.

Kawasan ini dianggap sebagai titik hambatan ekonomi utama, mirip dengan Selat Hormuz, Terusan Suez, dan Terusan Panama.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto awal bulan ini menyoroti posisi Indonesia di sepanjang Selat Malaka, serta Selat Sunda dan Makassar, yang menurutnya dilalui 70 persen energi dan perdagangan Asia Timur.

“Apakah kita menyadari betapa pentingnya Indonesia?” kata Prabowo pada 8 April. “Kita harus memahami kita selalu menjadi fokus perhatian dunia. Karena itulah kita juga harus memimpin bangsa ini dengan baik, benar, dan dapat diandalkan.”

Komentar Prabowo tersebut kontras dengan pernyataan Balakrishnan yang meyakinkan bahwa Singapura, Malaysia, dan Indonesia semuanya selaras dalam mempertahankan jalur perdagangan bebas.

“Kita semua adalah negara dengan ekonomi yang bergantung pada perdagangan. Kita semua tahu menjaga jalur perdagangan tetap terbuka adalah demi kepentingan kita,” kata Balakrishnan dikutip dari Bloomberg.

“Intinya di sini adalah ketiga negara memiliki kepentingan strategis dan selaras secara strategis dalam menjaga jalur perdagangan tetap terbuka. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh di banyak tempat lain.”

Balakrishnan menambahkan kebijakan jalur perdagangan bebas telah disampaikan kepada Beijing dan Washington. Ketika ditanya apakah Singapura pernah ditekan negara lain untuk mengubah posisinya, ia menjawab, “Belum, bagi kami,” dan “mereka mungkin akan melakukannya.”

Selat Malaka, yang dipatroli Armada Ketujuh Angkatan Laut AS, telah lama diidentifikasi para pemimpin China sebagai titik rawan dalam skenario perang, yang disebut “Dilema Malaka”.

Beijing telah berupaya mengurangi ketergantungan energinya pada jalur maritim melalui pipa minyak dan gas lewat Myanmar dan dari Rusia, serta melalui program energi terbarukan dan elektrifikasi besar-besaran. (*)