Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Beri Perhatian Serius Anggota DPRD Riau Kunker ke AS

PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau memberi perhatian serius terhadap kunjungan luar negeri sejumlah anggota DPRD Riau.

"Kunker luar negeri para legislator di tengah polemik sangat tidak etis."

"Dengan demikian jelas perjalanan dinas luar negeri tersebut terkesan hanya untuk hura-hura. Tentu publik bertanya kegiatan apa yang akan dilakukan di negara tujuan tersebut, apa yang ingin dicari oleh anggota dewan dalam kunker itu," kata Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik pada media, Kamis (14/7).

Menurutnya, penunjukan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Riau yang menyebabkan tersendatnya administrasi keuangan kedewanan.

Tetapi Taufik kembali menyayangkan kunker tersebut. Pasalnya, dalam setiap kunjungan dinas keluar negeri bahkan berulang setiap tahunnya tidak membawa manfaat terhadap perbaikan pembangunan di Riau.

Fitra meminta DPRD Riau menjelaskan kepada publik soal kunker tersebut supaya tidak menjadi kecurigaan.

Berdasarkan temuan Fitra Riau, anggaran DPRD Riau untuk kunjungan kerja ke luar negeri pada 2022 senilai Rp 16,7 miliar.

Anggaran itu dihabiskan untuk kebutuhan pembiayaan transportasi taksi selama di sana, penginapan, uang harian, biaya tiket, biaya sewa kendaraan, biaya makan dan kebutuhan lainnya, termasuk untuk biaya pengurusan izin visa keberangkatan.

"Secara konsisten Dewan Riau juga menganggarkan untuk belanja kunker luar negeri di setiap tahunnya sehingga hal ini tidak menjadi keheranan publik. Misalnya di tahun sebelumnya 2021 dialokasikan sebesar Rp12,97 miliar dan Rp16,03 miliar di tahun 2020. Namun dalam pelaksanaanya tidak jadi dilakukan dengan berbagai alasan dan kondisi pandemi covid yang tidak memungkinkan untuk berangkat," kata Taufik.

Berdasarkan catatan tahun 2019 kunker dewan Riau ke luar negeri menelan biaya mencapai Rp17,3 miliar untuk kebutuhan 65 anggota dewan dalam kegiatan kunker tersebut.

"Tentu publik melihat dari hasil kunker tersebut sama sekali tidak ada dampak perbaikan terhadap pembangunan di Provinsi Riau, terlebih lagi pada tahun ini dewan masih saja mau melakukan kunker keluar negeri, untuk itu penting publik menolak kegiatan kunker tersebut yang akan menelan biaya yang tidak sedikit," ungkap taufik.

Menurut dia, selama ini anggaran belasan miliaran yang dihabiskan untuk kunker juga tidak ada timbal balik bagi daerah. Laporan kunker tersebut juga tak pernah dilihat oleh publik.

"Apa saja kegiatan di sana, apa hasilnya dari kegiatan itu dan apa yang harus dikerjakan ketika kembali ke Riau, juga tak ada nampaknya," imbuh dia.

"Kunker anggota dewan hanya untuk kepentingan pribadi dan berfoya-foya. Seharusnya mereka memiliki jiwa tahu diri bahwa selama ini mereka berkerja dan berkegiatan menggunakan fasilitas dari uang rakyat. Dan sepatutnya apa yang dikerjakan mereka publik harus tahu pula, sudah berangkat diam-diam, laporan pun tak ada. Dan hal yang ingin dibuat sepulang dari kunjungan juga tak jelas. Ini sama artinya DPRD Riau hanya pandai menghabiskan anggaran rakyat saja," ujarnya.

Fitra mendesak Mendagri menolak izin kunker tersebut. Gubernur Riau juga jangan takut untuk tidak memberikan rekomendasi izin.

"Lebih baik anggaran belasan miliaran itu dialihkan untuk menujang pelaksanaan pembangunan daerah yang saat ini juga masih butuh pendanaan yang cukup, apalagi tahapan perubahan APBD sudah masuk, anggaran ini bisa dialihkan di APBD perubahan," sebutnya.

Selain itu, Gubenur melalui Plt Sekwan harus tegas untuk menagih hasil kunjungan di tahun 2019. Dan hasil dari kunjungan yang menjadi target yang ingin dikerjakan di Riau harus dipaparkan apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dilakukan.

"Kalau hal ini tidak ada pantas saja dugaannya publik benar bahwa antara DPRD dan Sekretariat Dewan juga kongkalikong memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan berhura-hura," tutup Taufik.

Sebelumnya, lima anggota DPRD Riau dikabarkan berangkat ke New York Institute Finance, Amerika Serikat (AS) guna memenuhi undangan dari pihak terkait. Mereka adalah Karmila Sari, Septina, Arnita Sari, Syamsurizal, dan Syahroni Tua.

Sementara lima anggota DPRD Riau lainnya diduga berangkat atas dasar undangan ke New York University and High, Amerika Serikat, yakni Sunaryo, Yuyun, Sugeng, dan Sofyan Siroj. (*)