Gubri Nonaktif Abdul Wahid Berdoa dan Berharap Putusan Hakim Berkeadilan dalam Sidang Babak Akhir Kasus Korupsi PUPR Riau

PEKANBARU – Sidang perkara dugaan korupsi atau pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memasuki babak akhir.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa 28 Juli 2026, tim penasihat hukum membacakan duplik sebagai tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Abdul Wahid hadir langsung di ruang sidang dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadukan celana hitam. Ia tampak duduk di kursi terdakwa mengikuti jalannya persidangan yang dipimpin majelis hakim.

Usai persidangan, Abdul Wahid meminta doa dan dukungan masyarakat Riau menjelang pembacaan putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang.

Ia mengaku tidak ingin memberikan banyak komentar terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, seluruh pembelaan telah disampaikan melalui tim kuasa hukum, sehingga kini ia hanya berharap majelis hakim memberikan putusan yang berlandaskan fakta-fakta persidangan.

"Tadi sudah dibacakan duplik. Komentar saya hanya satu saja, mohon doanya kepada masyarakat Riau agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil untuk kita semua," ujar Abdul Wahid.

Kuasa hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab, juga menyampaikan harapan serupa kepada masyarakat menjelang agenda pembacaan putusan.

"Mohon doanya," kata Kemal singkat.

Dengan rampungnya pembacaan duplik, seluruh tahapan persidangan telah selesai. Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan pada Kamis mendatang, yang akan menjadi penentu akhir perkara dugaan korupsi atau pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid ini memilih menunggu pembacaan putusan dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan terkait anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

Menjelang sidang putusan, Abdul Wahid meminta doa agar majelis hakim memberikan keputusan yang adil.

"Hari ini sudah dibacakan duplik. Saya rasa tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu, mohon doanya agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil untuk kita semua," ujar Abdul Wahid, Selasa (28/7).

Ia tidak memberikan tanggapan lebih jauh mengenai materi persidangan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama.

Sidang pembacaan putusan dijadwalkan berlangsung pada Kamis 30 Juli 2026.

Dalam sidang sebelumnya, tim penasihat hukum Abdul Wahid menyampaikan duplik sebagai tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam duplik tersebut, tim kuasa hukum menyatakan tetap berpegang pada seluruh argumentasi yang telah disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi) serta menolak seluruh dalil yang diajukan JPU dalam replik.

Pada bagian pembuka, penasihat hukum menekankan pentingnya putusan yang tidak hanya berlandaskan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Mereka turut mengutip petuah Raja Ali Haji mengenai nilai-nilai keadilan.

"Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya putusan yang akan dijatuhkan kelak menjadi cerminan tegaknya nilai hukum, menjaga marwah peradilan, serta menumbuhkan pesan luhur Raja Ali Haji... bahwa hukum adil atas segala rakyat, tanda raja beroleh inayah," ujar tim penasihat hukum di persidangan.

Menurut tim kuasa hukum, putusan yang adil tidak hanya berkaitan dengan hak terdakwa, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam pokok duplik, penasihat hukum membantah sejumlah argumentasi JPU, termasuk terkait mekanisme pergeseran anggaran, rapat di rumah dinas gubernur pada 7 April 2025, hingga dugaan adanya pemaksaan terhadap kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Tim advokat menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tidak menunjukkan adanya perintah maupun pemaksaan dari Abdul Wahid kepada kepala UPT atau pejabat lainnya untuk menyerahkan uang.

Selain itu, mereka juga menyatakan replik JPU tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang terungkap di persidangan, termasuk mengenai dugaan pengumpulan telepon seluler peserta rapat di rumah dinas gubernur.

Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan terhadap Abdul Wahid pada Kamis (30/7/2026), yang akan menjadi tahapan akhir pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan. (*)