Kenaikan BBM Merambat Kesemua Sistim, DPRD Riau: 'Ini Sudah Musibah Buat Rakyat'

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

"Kenaikan BBM merambat kesemua lini yang berakhir membebani rakyat."

"Inilah tugas pemerintah, bagaimana beban rakyat itu kita tanggung dengan cara berpikir mencari solusi. Solusinya bukan seolah-olah negara ini perusahaan terus dibebankan ke konsumen," kata Hardianto, Selasa (6/9).

Menurutnya, jika subsidi BBM membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bukan berarti malah tanggungan tersebut dibebankan kepada rakyat.

Dia meminta agar kenaikan BBM ditinjau ulang karena berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Sebab, kata dia, kenaikan harga BBM berkelindan dengan naiknya harga di lini lainnya seperti bahan pokok dan biaya transportasi.

"Kemudian ada yang bilang ada BLT dari pemerintah, ini juga berapa besar bantuan pemerintah? apakah sebanding dengan jumlah masyarakat yang menderita karena kenaikan BBM?" ujarnya.

Dengan begitu, lanjut politikus Partai Gerindra ini, BLT bukan solusi tepat menyiasati kenaikan BBM.

"Intinya semua kalangan di Indonesia merasakan. Jadi apakah BLT yang disediakan pemerintah ke masyarakat bisa menyasar seluruh pihak yang terdampak terkait BBM atau tidak," katanya.

Sementara demo menolak kenaikan BBM terus terjadi hingga Selasa 6 September 2022 ini menunjukkan kekecewa akibat kebijakan pemerintah.

Seperti massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Riau akhirnya dipersilakan masuk ke dalam gedung rakyat setelah satu jam berorasi. Ada 10 perwakilan buruh yang menemui anggota DPRD Riau di ruang madium.

Namun, perwakilan buruh merasa kecewa karena hanya 1 anggota dewan yang menemui mereka yakni dari Komisi I, Mardianto Manan. Padahal, ada 64 anggota DPRD Riau saat ini.

"Kami kecewa. Yang melayani cuma satu orang, padahal ada 65 anggota dewan. Itu pun bukan ketuanya," kata Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Riau Erik Suryadi kepada wartawan.

Dia berharap DPRD Riau menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan BBM yang memberatkan rakyat.

DPRD Riau juga harus menyatakan sikap menolak kenaikan BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

"Kenaikan BBM berdampak terhadap harga lainnya menjadi tidak stabil. Terutama yang merasakan dampaknya adalah para buruh. Makin banyak rakyat jadi miskin," kata dia.

Massa buruh kemudian membubarkan diri sekitar pukul 14.00 WIB. Aksi serupa siang ini akan akan dilanjutkan massa dari aliansi organisasi mahasiswa ekstra kampus yang tergabung di Cipayung Plus.

Sebelumnya, aksi penolakan kenaikan BBM dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), di depan gedung DPRD Riau, Senin 5 September 2022 kemarin.

Aksi HMI didampingi sejumlah elemen masyarakat kecil dari sopir truk dan ibu-ibu rumah tangga.

Industri hotel dan restoran terdampak

Akibat kenaikanBBM ini dipastikan sektor bisnis perhotelan di Pekanbaru terancam terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sektor ini masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

"Kenaikan BBM ini ibarat sumbu yang bisa menjalar ke aspek yang lain seperti sektor hotel dan restoran dengan kenaikan BBM ini akan ada penambahan biaya operasional," ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Nofrizal. Nofrizal, Selasa (6/9).

Di sisi lain kenaikan BBM pasti berimbas kepada ongkos perjalanan wisata. Sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel.

Kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan menahan daya beli masyarakat, mengingat pariwisata menjadi kebutuhan sekunder, yang baru dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi.

"Menyikapi persoalan ini tentu masing-masing hotel punya kebijakan dan startegi bagaimana menggaet jumlah kunjungan hotel. Kita akui dampak kenaikan harga BBM, biaya operasional hotel yang meningkat tidak sebanding dengan pendapatan hotel, malah pendapatan berkurang pengeluaran bertambah," sambung Nofrizal.

Untuk penyesuaian tarif sewa kamar, Nofrizal menyampaikan belum berancang-ancang untuk melakukan kenaikan. Sebab, tarif tersebut harus disesuaikan dengan kondisi okupansi kamar hotel yang bersangkutan.

Apabila, okupansi kamar hotel sedang di level yang rendah, maka biasanya pihak hotel akan memberikan banyak promo atau bahkan menurunkan tarif sewa kamar. Hal yang sebaliknya berlaku jika okupansi sedang meningkat.

"Untuk kenaikan tarif, belum ada kebijakan untuk menaikan, masih menimbang-nimbang," pungkas Nofrizal. (*)