Kinerja UPT Bapenda Disorot, DPRD Riau: Perlu Dievaluasi untuk Optimalkan PAD

PEKANBARU - Kinerja Kepala Badan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) disorot. Selain itu mendesak dievauasi untuk optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Evaluasi kinerja Kaban dan UPT Bapenda untuk optimalkan pajak kendaraan."

“Oleh karena itu, melalui Pansus kami kembali mengusulkan agar Pemprov Riau melakukan seleksi atau asesmen terhadap kepala UPT Bapenda,” kata Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, Jumat (23/1).

Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau kembali mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan seleksi dan asesmen terhadap jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Langkah ini, kata Abdullah, dinilai penting guna meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Abdullah, mengatakan usulan asesmen kepala UPT Bapenda sebenarnya telah disampaikan sejak dirinya masih berada di Komisi III DPRD Riau.

Namun hingga kini, rencana tersebut belum juga terealisasi.

Menurutnya, peran UPT sangat menentukan dalam pencapaian pendapatan daerah. Sebab, UPT merupakan ujung tombak langsung dalam pemungutan berbagai sumber PAD di lapangan.

“Selama ini yang menjalani asesmen hanya kepala badan. Padahal, yang bekerja langsung mengumpulkan pendapatan itu adalah UPT. Bapenda sifatnya menerima laporan dari UPT,” jelasnya.

Abdullah menilai, melalui asesmen yang objektif dan profesional, Pemprov Riau dapat menempatkan figur-figur yang benar-benar kompeten dan memiliki kemampuan di bidang pendapatan daerah.

Ia menambahkan, masih banyak potensi PAD yang belum digarap secara maksimal. Mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, hingga berbagai jenis retribusi daerah lainnya.

Selain kepala UPT, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau itu juga mengusulkan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat struktural di masing-masing UPT, termasuk penyegaran jabatan bila diperlukan.

Menurutnya, keberadaan pejabat yang terlalu lama menduduki jabatan tertentu tanpa peningkatan signifikan pada pendapatan daerah perlu menjadi perhatian serius.

“Kita perlu evaluasi. Banyak pejabat yang sudah lama di UPT, tapi peningkatan PAD tidak terlalu terlihat. Perlu dilihat apakah kinerjanya benar-benar berdampak atau tidak,” tegas Abdullah. 

Namun dewan juga mengusulkan dengar pendapat (hearing) dengan para Kaban dan UPT, tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mendorong semangat dalam mengoptimalkan PAD.

“Kami bukan mencari kesalahan bapak dan ibu, tetapi semangatnya adalah mengejar potensi PAD yang masih besar,” ujar Ketua Komisi III Edi Basri.

"Mereka perlu dievaluasi kinerja Bapenda dan UPT. Kami mendorong agar kinerja mereka lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.

Menurutnya, jika hearing dilakukan, akan terungkap sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi pajak, terutama dari sektor perusahaan.

"Salah satu isu utama adalah pajak air permukaan, di mana alat ukur yang digunakan belum efektif untuk menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan kepada pemerintah daerah."

Selain itu, menurut Edi Basri, persoalan kendaraan bermotor juga menjadi sorotan.

"Banyak kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau belum membayar pajak, bahkan beberapa menggunakan pelat nomor non-BM."

“Kami tekankan agar kendaraan tersebut segera melakukan mutasi ke pelat BM Riau,” tegas Edi Basri.

Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Riau Eva Revita menyatakan, akan terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan pada tahun 2026,” kata Eva. (*)