KPU Tetapkan Kandidat Pemenang Pilkada 2024, 'Seiring Masih Tingginya Angka Golput, Jadi Rawan dari Tuntutan ke MK'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon kandidat sebagai pemenang Pilkada 2024.
Seperti yang didapati pada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau nomor urut 1, Abdul Wahid-SF Hariyanto menjadi pasangan peraih suara terbanyak pada Pilgub Riau 2024, dengan raihan 1.224.193 suara.
Selanjutnya pasangan nomor urut 2 M Nasir-M Wardan meraih sebanyak 877.511 suara. Sementara pasangan nomor urut 3 Syamsuar-Mawardi M Saleh hanya meraih 661.297.
"Setelah mengikuti dan mencermati hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi pada pilkada gubernur dan wakil gubernur Riau," kata Tony Werdiansyah, saksi nomor urut 3.
"Kami atas nama paslon nomor urut 3 bapak Syamsuar dan Buya Mawardi M Saleh, pada hakikatnya pesta demokrasi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1," sambungnya.
Sebagaimana disebutkan Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang mengungkap penyebab angka golput mengalami kenaikan pada Pilkada 2024 di 7 provinsi.
Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengungkap penyebab angka golput mengalami karena beberapa faktor.
Pertama karena jarak Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 berdekatan, sehingga membuat daya tarik masyarakat menurun dan kelelahan.
“Pertama, kelelahan pemilu. Perhatian dan energi sudah terkuras dalam pilpres dan Pileg 2024. Pertarungan pilkada menjadi kurang daya tariknya,” kata Adjie didepan media, Rabu (4/12) kemarin.
Tony Werdiansyah, saksi nomor urut 3 pada Paslon Syamsuar-Mawardi menyatakan menerima hasil Pilkada 2024 dengan lapang dada.
"Pasangan nomor urut 3 telah menerima dengan ikhlas dan lapang dada hasil pemungutan dan pengitungan suara rakyat yang telah berpartisiapsi pada pilkada Riau 2024," kata Tony lagi.
Pada kesempatan itu Tony juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu serta pihak keamanan yang telah melaksanakan dan mengawal pesta demokrasi di Riau sehingga berjalan tertib dan damai.
Akan tetapi Tony menyampaikan sejumlah catatan seperti terkait tingkat partisipasi hanya 60 persen atau lebih rendah dari Pemilu Legislatif 2024 lalu.
Selain itu ia juga menyorot terkait sosialisasi penentuan dan pengaturan TPS yang kurang efektif sehingga pemilih tidak mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menyalurkan hak suaranya.
Jadi paslon Syamsuar-Mawardi menerima ikhlas hasil pleno KPU Riau.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Mawardi Muhammad Saleh menerima dengan ikhlas kekalahan dan menerima kemenangan Paslon nomor urut satu Abdul Wahid - SF Hariyanto atau Bermarwah di pleno rekapitulasi KPU Riau Jumat 6 Desember 2024 di Pekanbaru.
Hal ini disampaikan saksi Paslon Suwai Toni Werdiansyah menyampaikan tanggapan usai pelaksanaan pleno KPU Riau.
"Paslon nomor urut 3 menerima dengan ikhlas dan berlapang dada mengakui kemenangan nomor urut satu,"ujar Toni Werdiansyah.
Ia juga menyampaikan, paslon nomor urut tiga menyampaikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu serta keamanan yang sudah sukses dalam menjalankan Pilkada di Riau.
"Dalam proses pilkada di Riau kami menyampaikan catatan juga, termasuk tingkat partisipasi pemilih sangat rendah jika dibandingkan dengan Pemilu 2024,"ujarnya.
Berikutnya persoalan lain banyak surat undangan pemilih yang tidak sampai ke masyarakat, berikutnya menajemen penempatan TPS yang tidak strategis membuat pemilih terkendala.
"Integritas secara personal petugas KPPS di lapangan juga dipertanyakan, ini harus menjadi catatan," ujar Toni.
Sementara paslon Syamsuar-Mawardi menerima ikhlas hasil pleno KPU Riau.
Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Mawardi Muhammad Saleh menerima dengan ikhlas kekalahan dan menerima kemenangan Paslon nomor urut satu Abdul Wahid - SF Hariyanto atau Bermarwah di pleno rekapitulasi KPU Riau.
Hal ini disampaikan saksi Paslon Suwai Toni Werdiansyah menyampaikan tanggapan usai pelaksanaan pleno KPU Riau.
"Paslon nomor urut 3 menerima dengan ikhlas dan berlapang dada mengakui kemenangan nomor urut satu,"ujar Toni Werdiansyah.
Ia juga menyampaikan, paslon nomor urut tiga menyampaikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu serta keamanan yang sudah sukses dalam menjalankan Pilkada di Riau.
"Dalam proses pilkada di Riau kami menyampaikan catatan juga, termasuk tingkat partisipasi pemilih sangat rendah jika dibandingkan dengan Pemilu 2024,"ujarnya.
Berikutnya persoalan lain banyak surat undangan pemilih yang tidak sampai ke masyarakat, berikutnya menajemen penempatan TPS yang tidak strategis membuat pemilih terkendala.
"Integritas secara personal petugas KPPS di lapangan juga dipertanyakan, ini harus menjadi catatan," ujar Toni.
Sementara Pahrizal, saksi pasangan calon nomor urut 2 M Nasi-M Wardan, juga menyampaikan sejumlah catatan dalam penyelenggaraan pemilu seperti tingkat partisipasi politik.
Tetapi paslon Nasir-Wardan belum mengakui kemanangan paslon nomor urut 1 itu dan menanggapi ini masih mempertimbangkan untuk melakukan gugatan hasil Pilgub Riau ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Paslon nomor urut 2, Muhammad Nasir-Muhammad Wardan (Nasir-Wardan) atau Nawaitu mempertimbangkan untuk melakukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), setelah pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
Saksi Paslon Nasir - Wardan, Pahrijal yang hadir dalam pleno tersebut memberikan tanggapan terkait rekapitulasi hasil Pilkada yang telah diumumkan. Dalam pernyataannya, mereka menyampaikan sikap terhadap jalannya proses demokrasi di Riau selama Pilkada berlangsung.
"Kami telah mengikuti proses rekapitulasi dengan seksama dan penuh hikmat. Semua catatan yang berkaitan dengan kontestasi Pilkada juga telah kami sampaikan sesuai mekanisme yang berlaku," ujar saksi paslon.
Pahrijal menegaskan, mereka tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika diperlukan.
"Kami memiliki waktu 3x24 jam sejak penetapan untuk menempuh upaya hukum ini," jelasnya. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan keadilan dalam proses demokrasi.
Namun, pasangan ini juga menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan Pilkada. Salah satunya adalah maraknya isu SARA yang dianggap menciderai nilai-nilai demokrasi.
"Hal ini menjadi catatan penting, karena isu seperti ini seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari berdemokrasi di negara kita," tegasnya.
Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat juga menjadi perhatian khusus.
Paslon meminta KPU, Bawaslu, dan partai politik untuk bersama-sama mengevaluasi hal ini agar ke depan proses demokrasi dapat lebih inklusif dan melibatkan lebih banyak masyarakat.
Mereka juga mengkritisi peran lembaga negara dan institusi politik tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan harapan dalam menjunjung demokrasi yang bersih dan adil.
"Kita masih melihat adanya kelemahan dalam pengawasan, baik di tingkat institusi seperti Bawaslu maupun secara personal," tambahnya.
Menurut Pahrijal, kondisi tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pilkada masih jauh dari harapan. Hal ini dianggap sebagai tantangan bersama untuk terus memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
"Kami berharap ke depan, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dapat berkomitmen penuh untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat," tegasnya.
Paslon nomor urut dua (M Nasir-Wardan) sebelumnya elektabilitasnya naik.
Paslon Muhammad Nasir dan HM Wardan disebut elektabilitasnya mengalami kenaikan yang signifikan.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Muhammad Nasir dan HM Wardan disebut elektabilitasnya mengalami kenaikan yang signifikan.
Hal ini berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Survey The Republic Institute (TRI).
Disebutkan, meski paslon Abdul Wahid-SF Hariyanto masih unggul dengan raihan 28,9 persen, pasangan M Nasir-Wardan melejit kencang, dari 7 persen naik menjadi 27,3 persen disusul paslon Syamsuar-Mawardi M Saleh yang meraih 26,9 persen.
"Dari data elektabilitas berdasarkan simulasi surat suara, pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto memang unggul tipis dari paslon lain, tapi belum bisa dikatakan aman. Karena selisih antara ketiga paslon masih di bawah 5 Persen," kata Peneliti Utama TRI Dr Sufyanto dalam keterangannya, Senin (28/10).
Menurut dia, semua kandidat harus bekerja ekstra. Pasalnya, hari pencoblosan akan kian menentukan hasil Pilkada Riau 2024 akan segera datang.
"Dengan kurang dari satu bulan waktu kampanye ini pendekatan dan kerja-kerja politik dari paslon atau relawan yang nantinya menjadi faktor kunci terhadap hasil akhir nanti, jelas Sufyanto.
Adapun penelitian dilakukan pada 10-20 Oktober 2024 dengan survei dan teknik pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling.
Sementara, jumlah sampel keseluruhan sebanyak 1.200 responden, yang tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Riau, dengan margin of error sebesar 2,8 persen.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mendeklarasikan Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada Riau 2024.
Dia mengatakan, sebagai calon pemimpin harus memiliki niat yang baik dan hati yang bersih.
"Nawaitu dengan niat yang baik dan hati yang bersih. Nasir wardan bersatu, Nawaitu kita jadikan momentum pilkada ini untuk membawa provinsi Riau semakin baik dan sejahtera," kata Muzani, di Riau, Sabtu (20/7).
"Saya minta dengan hormat seluruh pengurus Gerindra di setiap tingkatan mulai dari ranting, PAC, DPC, DPD, seluruh anggota dewan provinsi dan kabupaten kota untuk bekerja bersama memenangkan Nasir Wardan," imbuh Muzani disambut riuh kader.
Dia juga meminta Nasir-Wardan untuk aktif turun ke bawah temui masyarakat mulai dari anak muda, ibu-ibu, pedagang, petani, dan para buruh. Prabowo, kata Muzani, telah mengamanatkan Nasir-Wardan untuk menjadikan masyarakat Riau lebih sejahtera.
"Seorang pemimpin itu punya tugas untuk menjadikan rakyat Riau lebih tebel dompetnya, lebih kaya, punya pekerjaan, bisa berobat kalau sakit, bisa sekolahin anak tanpa biaya mahal, bisa segera membenahi jalan yang rusak. Riau begitu kaya dengan sumber daya alamnya dan itu semua harus dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Riau. tulah yang akan dilakukan Nasir-Wardan yang Insyaallah terpilih nanti," ujar Wakil Ketua MPR ini.
Alhasil Paslon nomor urut 2, Muhammad Nasir-Muhammad Wardan (Nasir-Wardan) atau Nawaitu mempertimbangkan untuk melakukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), setelah pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
Saksi Paslon Nasir - Wardan, Pahrijal yang hadir dalam pleno tersebut memberikan tanggapan terkait rekapitulasi hasil Pilkada yang telah diumumkan. Dalam pernyataannya, mereka menyampaikan sikap terhadap jalannya proses demokrasi di Riau selama Pilkada berlangsung.
"Kami telah mengikuti proses rekapitulasi dengan seksama dan penuh hikmat. Semua catatan yang berkaitan dengan kontestasi Pilkada juga telah kami sampaikan sesuai mekanisme yang berlaku," ujar saksi paslon.
Kembali seperti disebutkan Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby yang mengungkap penyebab angka golput mengalami karena beberapa faktor.
Pertama karena jarak Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 berdekatan, sehingga membuat daya tarik masyarakat menurun dan kelelahan.
“Pertama, kelelahan pemilu. Perhatian dan energi sudah terkuras dalam pilpres dan Pileg 2024. Pertarungan pilkada menjadi kurang daya tariknya seperti yang terjadi di Provinsi Riau itu,” kata Adjie, Rabu (4/12).
Faktor kedua, kandidat yang bertarung dianggap kurang pesonanya. Terutama terjadi di Jakarta dan Sumatera Utara.
“Kandidat yang lebih favorit di daerah itu seperti Anies Baswedan dan Ahok di Jakarta terlambat maju secara politik untuk maju,” ucap Adjie.
Faktor ketiga penyebab tingginya golput dalam pilkada yakni, masyarakat semakin tidak yakin seberapa besar kepala daerah bisa mengubah hidup mereka.
Menurut Adjie, rakyat semakin yakin keputusan penting yang berdampak dalam hidup mereka lebih ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Karena banyak sekali sekarang program pemerintah pusat yang populis yang menyentuh masyarakat bawah,” ucap Adjie.
Faktor terakhir karena bertambahnya apatisme politik. Hal ini terjadi karena ada polarisasi politik, korupsi dan gaya hidup mewah para pejabat negara.
“Isu polarisasi politik, korupsi di pemerintahan, kemewahan hidup sebagian pejabat negara, membuat apatisme politik meninggi,” ujar Adjie.
Adjie juga mengungkap data golput yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024 di 7 provinsi. Rata-rata angka golput dari total 7 provinsi mencapai 37,63 persen.
“Data quick count kita menunjukkan bahwa rata-rata angka golput di 7 provinsi ini 37,63 persen, jadi ini dibikin rata rata dari golput di 7 provinsi ini,” kata Adjie.
Adjie encontohkan seperti yang terjadi di Pilgub Jakarta, angka golput sebelumnya ialah 20,5 persen. Sedangkan di tahun 2024 naik jauh mencapai 46,91 persen.
Kemudian, lanjut Adjie, angka golput di Banten pada pilgub sebelumnya naik sedikit dari 36,1 persen, kini menjadi 37,78 persen pada Pilgub 2024. Untuk Jawa Barat juga naik signifikan dari 29,7 persen di pilgub sebelumnya, menjadi 36,98 persen di Pilgub 2024.
Sedangkan untuk Jawa Tengah turun sedikit dari pilgub sebelumnya 32,36, menjadi 29,48 persen pada Pilgub 2024. Berikutnya, angka golput di Jawa Timur pada pilgub sebelumnya naik dari 33,08 persen persen, kini menjadi 34,68 persen pada Pilgub 2024.
Di Sumatera Utara pada pilgub sebelumnya 38,22 persen. Pada tahun 2024 naik signifikan menjadi 46,41 persen. Sementara itu, angka golput di Provinsi Sulawesi Selatan pada pilgub sebelumnya 29,84 persen, kini di Pilgub 2024 menjadi 31,14 persen. (*)
