PROVINSI RIAU memasuki usia ke-69 dengan membawa sejumlah catatan positif dalam pembangunan ekonomi dan manusia.
Namun, di balik berbagai capaian tersebut, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Evaluasi itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).
Sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tercatat 4,75 persen secara tahunan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional mencapai 5,2 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau telah mencapai 76,31 poin.
Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,09 persen, tingkat kemiskinan 6,19 persen, sedangkan Gini Ratio tercatat 0,304.
Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, angka-angka tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan. Namun, peringatan Hari Jadi Riau tidak boleh hanya menjadi ajang merayakan keberhasilan.
"Pada peringatan Hari Jadi Riau ini, kita tidak hanya membawa angka dan capaian. Kita membawa tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, dan apa yang harus kita perjuangkan bersama," ungkapnya.
Menurut SF Hariyanto, berbagai indikator tersebut memang menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di Riau.
Kendati demikian, pemerintah tidak ingin capaian makro tersebut menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.
"Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata," katanya.
Ia menilai masih terdapat perbedaan capaian pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan antarwilayah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan dengan tetap mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan fiskal daerah.
"Pesan dari angka-angka ini sangat jelas, bahwa pemerataan harus kita percepat. Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
SF Hariyanto menyebut masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dituntaskan secara bertahap.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan lapangan pekerjaan hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi.
Sinergi diperlukan antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, insan pers, hingga seluruh elemen masyarakat.
"Seluruh ikhtiar ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Riau membutuhkan kebersamaan semua pihak agar setiap persoalan dapat kita hadapi dan setiap peluang pembangunan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya dilansir dari MCRiau.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menilai capaian pembangunan harus dibarengi dengan langkah konkret untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari indikator makro.
Ukuran yang tidak kalah penting adalah sejauh mana masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesempatan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara masih ada masyarakat di daerah lain yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan," tuturnya.
Kaderismanto mengatakan DPRD Provinsi Riau akan terus mengawal kebijakan pembangunan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan.
Pengawalan tersebut dilakukan agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan.
Di momentum Hari Jadi ke-69 Riau, SF Hariyanto juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan kritik, masukan, doa dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Teruslah mengingatkan kami apabila pelayanan belum baik dan berikan masukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat. Dengan kebersamaan, saya percaya Riau mampu melewati keadaan yang tidak mudah, memperkuat pondasi pembangunan, dan mewujudkan Riau yang sejahtera serta pembangunan yang berkeadilan," pungkasnya. (*)
Tags : riau, usia provinsi riau, usia ke-69 riau, pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi pembangunan ekonomi dan manusia,