Pemerintah dan Penegak Hukum Tindak Tegas Pelaku Karhutla Tanpa Toleransi

PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar meminta, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang belakangan ini terjadi di beberapa provinsi termasuk Provinsi Riau.

"Tindak tegas plaku karhutla tanpa toleransi."

"Kan sudah lama tidak ada. Tiba-tiba tahun ini muncul lagi. Kita minta, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, tegas. Harus tegas tindak pelaku pembakaran hutan itu, tanpa pandang bulu,” ungkap Robin, Jumat (11/9).

Permintaan tegas tersebut bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Kabut asap akibat Karhutla berdampak dampak buruk kepada lingkungan, kesehatan masyarakat bahkan sektor pendidikan yang ikut terganggu.

Untuk itu, Robin meminta tidak ada toleransi bagi pelaku yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Robin khawatir, jika penindakan terhadap pelaku tidak tegas, kejadian bencana besar seperti yang pernah terjadi sebelum 2015 akan terjadi lagi.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, sanksi tegas diberikan kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dijadikan komitmen dalam penegakan aturan sekaligus jadi warning oknum-oknum tertentu agar tidak melakukan hal yang sama.

“Kalau dulu tegas, ya kan, diberi sanksi. Ini jangan diberi kendor lagi. Karena kerugian ekonominya dan kerugian kesehatan masyarakat yang luar biasa,” kata Robin.

Ia menyebut kabut asap yang kini mulai dirasakan masyarakat Pekanbaru sebagian besar diduga berasal dari kebakaran yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota.

Beberapa wilayah yang disebut antara lain Kampar, Pelalawan, Siak, Dumai dan Bengkalis.

“Karena Pekanbaru kan wilayahnya kecil, tidak begitu banyak hutan. Tapi ini harus ditindak tegas. Siapa pembakarnya ini harus ditangkap,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika persoalan Karhutla tidak segera ditangani secara serius, Riau dikhawatirkan kembali ke situasi sebelum 2015 ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi secara masif dan kabut asap berdampak luas.

“Kalau ini dibiarkan, ini balik lagi ke zaman dulu, sebelum 2015. Kebakaran hutannya kan luar biasa. Kerugian terhadap kesehatan kita kan luar biasa,” jelasnya.

Kata Robin, dampak Karhutla kini juga dirasakan dunia pendidikan. Beberapa waktu terakhir, sejumlah sekolah terpaksa meliburkan siswa akibat kondisi udara yang tidak sehat.

“Kemudian anak-anak sekolah sekarang diliburkan akibat asap. Terutama kesehatan kita, semua terganggu,” jelasnya.

Ia juga meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait dalam penanganan Karhutla.

Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahun untuk melakukan pemadaman.

Menurut Robin, biaya tersebut seharusnya bisa ditekan apabila pelaku pembakaran dapat dicegah dan ditindak sejak awal.

“Setiap tahun itu berapa habis anggaran untuk pemadaman bakaran yang dilakukan ini disengaja. Kita lihat di Pekanbaru, tiap hari heli itu terbang. Heli itu sekali terbang habis berapa?” kata Robin.

Ia memperkirakan biaya operasional pemadaman kenakaran bisa mencapai miliaran apabila dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan helikopter.

“Kalau ada lima heli mungkin satu hari itu bisa miliaran habis anggarannya untuk pemadaman itu saja. Jadi harus tegaslah pemerintah dalam hal ini,” katanya.

Ia juga mengapresiasi personel TNI dan Polri bersama masyarakat yang hingga kini masih berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah titik Karhutla.

“Polisi, TNI, mereka sudah berjibaku bersama masyarakat untuk memadamkan api ini. Kepada pihak kepolisian kita harapkan tindak tegas pelaku pembakaran itu tanpa ampun, supaya ada efek jera buat mereka,” katanya. (*)