Pemkab Inhu Perkuat Sinergi Tangani Karhutla yang Sudah Terdeteksi 44 Titik

INDRAGIRI HULU – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus memperkuat komitmen dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Tak hanya mengerahkan personel di lapangan, Pemkab Inhu juga memperkuat kolaborasi bersama TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat hingga peserta didik Sespimmen Polri.

Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., bersama jajaran Forkopimda dan instansi teknis daerah mendampingi kunjungan kerja Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan serta Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo meninjau langsung penanganan Karhutla di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Rabu (9/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pemadaman dan pendinginan berjalan efektif di kawasan lahan gambut yang terbakar dengan luas kurang lebih 70 hektare.

Bupati Ade Agus Hartanto menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk terus bersinergi dengan Satgas Karhutla.

Pemkab Inhu mengerahkan personel BPBD untuk bersama-sama melakukan penanganan dengan unsur TNI, Polri dan Manggala Agni.

"Pemerintah Daerah Indragiri Hulu berkomitmen penuh mendukung penanganan Karhutla secara optimal dan terpadu. Kami terus menggerakkan seluruh potensi di daerah, baik BPBD, unsur aparat di tingkat kecamatan hingga desa, serta kelompok masyarakat peduli api untuk bersatu padu mengatasi kebakaran ini," sebut Bupati.

Penanganan lahan gambut menjadi perhatian khusus karena bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menjelaskan, sebagian besar area terbakar telah berhasil dilokalisir melalui pembuatan sekat-sekat kanal untuk mencegah api meluas.

"Karena lahannya gambut, kita harus memastikan api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Mudah-mudahan dua sampai tiga hari ke depan proses pendinginan bisa berjalan lancar," jelas Agus di lokasi peninjauan.

Operasi penanganan dilakukan secara terpadu melalui pemadaman dan pendinginan dari darat hingga ke bagian dalam gambut.

Tim juga menyiapkan kesiapsiagaan water bombing melalui udara apabila ditemukan titik api yang berpotensi meluas.

Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga disiapkan sebagai bagian dari upaya mempercepat turunnya hujan di kawasan yang rawan Karhutla.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengapresiasi kesiapsiagaan Pemkab Inhu bersama seluruh tim gabungan.

Menurutnya, penanganan Karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi harus dilanjutkan dengan upaya restorasi lingkungan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Sebagai langkah konkret pemulihan lingkungan, Polda Riau bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai dengan dukungan Pemkab Inhu merencanakan gerakan penanaman satu juta pohon yang akan dimulai pada Oktober 2026.

Penguatan sistem peringatan dini juga menjadi bagian dari strategi pencegahan.

Sejumlah aplikasi dan sistem pemantauan, seperti Lancang Kuning, SiPongi, Sipakar dan Green Policing Presisi terus diperkuat untuk membantu pemerintah daerah dan petugas merespons kemunculan hotspot secara lebih cepat.

Tak berhenti pada penanganan di lapangan, Pemkab Inhu juga memperkuat strategi mitigasi berbasis masyarakat.

Pada Kamis 10 September 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., memimpin Focus Group Discussion (FGD) Strategi Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat bersama Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke-67 Tahun 2026 di Ruang Narasinga Kantor Bupati Inhu.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sespimmen Polri untuk memetakan kondisi lapangan, mengidentifikasi berbagai tantangan, sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara terintegrasi dalam penanganan Karhutla.

Sekda Inhu Zulfahmi Adrian mengungkapkan, Kabupaten Inhu sempat mencatatkan tingkat titik api yang cukup tinggi.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 50 titik api terdata di wilayah Inhu, dengan 40 titik berada pada level sedang dan 10 titik pada level tinggi.

Kondisi tersebut, menurut Zulfahmi, membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih efektif.

"Bagi kami, kedatangan Sespimmen bukan hanya sebuah rangkaian pendidikan, tetapi kesempatan bagi kita untuk saling belajar dan memahami persoalan daerah. Yang paling dibutuhkan adalah sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat," tegas Sekda Zulfahmi.

Perwakilan Serdik Sespimmen Polri, Alexander, mengatakan kegiatan KKP tersebut juga menjadi kesempatan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai kejadian Karhutla, efektivitas edukasi kepada masyarakat, hingga langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Inhu bersama instansi terkait.

"Kami ingin melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan stakeholder, mencari solusi bersama, serta menjadikannya sebagai bahan dan contoh yang bisa diterapkan di wilayah lain," ujar Alexander.

Usai FGD, rombongan Serdik Sespimmen Polri dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk mendampingi Bupati Inhu dan Kapolres Inhu memantau kondisi serta proses pemadaman Karhutla.

Penguatan penanganan kembali dilakukan pada hari yang sama. Bupati Inhu Ade Agus Hartanto turun langsung memimpin dan memantau operasi pemadaman serta pendinginan titik api di Desa Sungai Guntung, Kecamatan Rengat, sebelum dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Seberida.

Dalam operasi tersebut, Pemkab Inhu mengerahkan sejumlah kekuatan dari instansi teknis daerah, termasuk personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan BPBD Kabupaten Inhu.

Tim gabungan juga memanfaatkan teknologi drone untuk melakukan pemantauan udara.

Teknologi tersebut digunakan untuk memetakan sebaran titik api sekaligus membantu mengarahkan proses pemadaman secara lebih terukur dan efektif.

Penanganan turut melibatkan Kapolres Inhu AKBP Eka Ariandy Putra, S.H., S.I.K., M.Si., beserta jajaran.

Rangkaian langkah tersebut menunjukkan upaya Pemkab Inhu membangun penanganan Karhutla secara menyeluruh, mulai dari respons cepat di lapangan, penguatan sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, pemanfaatan teknologi hingga restorasi lingkungan.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal dan masyarakat, Pemkab Inhu terus mendorong agar setiap titik api dapat ditangani secara optimal sekaligus memperkuat upaya pencegahan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak Karhutla.

Sementara 1.186 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Sumatra pada Sabtu 12 September 2026 ini.

Jumlah tersebut tersebar di sejumlah provinsi, dengan Sumatra Selatan menjadi wilayah yang mencatat hotspot paling banyak.

Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Anggun, mengatakan berdasarkan pemantauan terbaru, hotspot di wilayah Sumatera mencapai 1.186 titik.

“Total titik panas (hotspot) wilayah Sumatra sebanyak 1.186 titik,” kata Anggun, Sabtu (12/9).

Dari data tersebut, Sumatra Selatan menjadi penyumbang hotspot terbesar dengan 803 titik. Selanjutnya Bangka Belitung mencatat 194 titik dan Lampung sebanyak 90 titik.

Sementara itu, Riau terpantau memiliki 44 hotspot. Jumlah tersebut tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 31 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 12 titik, dan Kabupaten Bengkalis satu titik.

“Untuk wilayah Riau, terpantau sebanyak 44 titik panas. Sebarannya berada di Bengkalis satu titik, Indragiri Hilir 12 titik, dan Indragiri Hulu 31 titik,” ujar Anggun.

Selain itu, BMKG juga mencatat hotspot di sejumlah provinsi lainnya. Jambi memiliki 19 titik, Kepulauan Riau 36 titik, sedangkan Lampung tercatat 90 titik.

Adapun rincian hotspot di wilayah Sumatra berdasarkan pemantauan BMKG yakni Sumatera Selatan 803 titik, Bangka Belitung 194 titik, Lampung 90 titik, Riau 44 titik, Kepulauan Riau 36 titik, dan Jambi 19 titik.

Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian dalam pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah yang memiliki konsentrasi hotspot cukup tinggi.

Masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar. (*)